JAKARTA - Mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan sesuai kebutuhan warga bukan sekadar wacana bagi masyarakat Desa Sarimekar. Lewat forum Musyawarah Desa (Musdes), seluruh elemen masyarakat berperan aktif menyampaikan aspirasi, menyusun prioritas, dan menyatukan visi untuk menyongsong tahun anggaran 2026. Dari berbagai gagasan yang mencuat, pembangunan infrastruktur dasar dan penyediaan air bersih menjadi sorotan utama yang perlu segera ditangani.
Musdes yang digelar di Kantor Desa Sarimekar tersebut memperlihatkan keterlibatan kolektif dari seluruh unsur desa. Tak hanya aparat pemerintahan, tapi juga melibatkan tokoh masyarakat, lembaga desa, pendamping, hingga kalangan pendidikan dan pemuda. Kehadiran mereka menandai pentingnya proses demokrasi lokal dalam perencanaan pembangunan desa.
Acara dibuka dengan doa bersama, mencerminkan semangat kebersamaan dan harapan agar seluruh tahapan berjalan lancar. Dalam sambutannya, Perbekel Desa Sarimekar langsung mengangkat tiga persoalan mendesak yang perlu masuk dalam prioritas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) 2026: persoalan akses air bersih yang masih belum merata, perbaikan saluran irigasi subak yang vital bagi sektor pertanian, serta kurangnya penerangan jalan desa yang berdampak pada aktivitas malam hari dan keselamatan warga.
Persoalan air bersih menjadi salah satu kebutuhan paling mendasar. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan kondisi sulitnya mendapatkan pasokan air bersih secara konsisten di beberapa titik dusun, terutama saat musim kemarau. Di sisi lain, saluran irigasi subak yang rusak atau kurang terawat juga dikhawatirkan akan memengaruhi produksi pertanian masyarakat, yang masih sangat mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama.
Dalam sesi pemaparan teknis, Sekretaris Desa dan Pendamping Lokal Desa menjelaskan tentang tahapan penyusunan RKP, dari proses penggalian gagasan hingga penetapan skala prioritas. Penjelasan ini menjadi penting agar warga memahami alur pengambilan keputusan serta bagaimana usulan mereka bisa masuk dalam dokumen resmi perencanaan desa.
Setelah sesi penyampaian materi, diskusi interaktif pun berlangsung hangat. Satu per satu perwakilan dusun dan lembaga menyampaikan usulan mereka, mulai dari pembangunan drainase, perbaikan akses jalan antar dusun, pengadaan sarana belajar untuk anak-anak, hingga pelatihan ekonomi kreatif bagi pemuda.
Musdes tersebut dihadiri oleh Perbekel dan seluruh staf desa, Ketua dan anggota BPD, Kepala Dusun, Kepala Sekolah SD 1 dan SD 2 Sarimekar, Kepala TK Widya Kumara Sari, Ketua PKK, Kader BKB, Kelian Subak, perwakilan Karang Taruna, LPM, Direktur BUMDes, hingga perwakilan Koperasi Merah Putih. Keterwakilan semua unsur ini menjadi bukti bahwa musyawarah desa bukan sekadar formalitas, tapi ruang partisipatif yang membuka kesempatan bagi semua elemen untuk menyampaikan suara dan solusi.
Kehadiran Babinsa Desa Sarimekar, Koptu Kadek Wiratmaja, dan Bhabinkamtibmas Aiptu Nyoman Budiarsana turut memperkuat suasana kondusif dalam pelaksanaan kegiatan. Peran mereka sebagai penjaga keamanan sekaligus mitra pembangunan desa, terlihat nyata dalam memberikan monitoring sekaligus dukungan terhadap jalannya musyawarah. Kolaborasi TNI dan Polri dalam kegiatan desa ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas dan memperkuat sinergi lintas sektor demi kesejahteraan masyarakat.
Musyawarah berlangsung selama dua jam, dan diakhiri dalam suasana penuh semangat gotong royong. Sejumlah usulan telah dirangkum dan disepakati sebagai bahan awal dalam penyusunan RKP Desa 2026. Ke depan, rancangan ini akan melalui tahapan verifikasi dan penetapan agar dapat dituangkan dalam dokumen APBDes dan direalisasikan dalam bentuk kegiatan konkret.
Sebagai tahapan awal dari proses panjang pembangunan tahunan, Musdes memiliki posisi strategis. Forum ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan warga, tetapi juga wadah konsolidasi gagasan yang diharapkan mampu mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah desa pun memiliki pijakan yang kuat untuk menyusun program berbasis hasil musyawarah tersebut, sehingga setiap langkah pembangunan memiliki legitimasi dan akuntabilitas yang jelas.
Desa Sarimekar telah menunjukkan bahwa pembangunan yang berpihak pada masyarakat hanya bisa terwujud jika dimulai dari proses yang terbuka, transparan, dan partisipatif. Dengan menetapkan air bersih, perbaikan irigasi, dan penerangan jalan sebagai prioritas, masyarakat dan pemerintah desa menegaskan komitmennya terhadap kebutuhan dasar warganya.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi sekadar merumuskan rencana, tetapi memastikan implementasinya berjalan tepat sasaran. Keberhasilan pembangunan di desa sangat tergantung pada konsistensi semua pihak untuk terus menjaga komunikasi, mengawasi jalannya program, dan bersama-sama mewujudkan hasil musyawarah menjadi kenyataan.
Musyawarah Desa Sarimekar bukan sekadar pertemuan tahunan, tetapi representasi nyata semangat otonomi desa yang memberdayakan. Dari ruang kantor desa itulah, masa depan desa sedang disusun, satu keputusan dalam semangat kebersamaan.
