JAKARTA - Di balik gemuruh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi simbol masa depan Indonesia, muncul tantangan sosial yang mulai menunjukkan gejalanya. Kawasan sekitar proyek IKN, khususnya di wilayah Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, kini menjadi fokus pengawasan pihak kepolisian menyusul temuan indikasi aktivitas ilegal berupa praktik prostitusi terselubung.
Langkah cepat diambil Kepolisian Daerah Kalimantan Timur setelah informasi dari masyarakat dan aparat desa mengenai dugaan penyalahgunaan penginapan sebagai tempat praktik prostitusi. Operasi yang digelar belum lama ini menyasar sejumlah tempat indekos dan penginapan yang berada di sekitar kawasan proyek pembangunan IKN.
“Kami menerima laporan bahwa ada indikasi kuat penyalahgunaan beberapa penginapan untuk praktik prostitusi. Setelah dicek, memang ada kamar-kamar yang terindikasi kuat digunakan untuk itu,” ungkap Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Yulianto.
Penemuan ini tidak hanya menyoroti dampak sosial dari pembangunan skala besar, tetapi juga menegaskan pentingnya pengawasan sejak dini agar kawasan strategis seperti IKN tidak menjadi episentrum praktik-praktik yang melanggar hukum dan norma masyarakat.
Bukti di Lapangan dan Tindak Lanjut
Dalam penggeledahan yang dilakukan, aparat menemukan sejumlah alat kontrasepsi dan memeriksa sedikitnya enam orang yang diduga terlibat dalam aktivitas terlarang tersebut. Temuan ini memperkuat kekhawatiran bahwa geliat pembangunan dan masuknya ribuan pekerja ke kawasan IKN bisa diikuti oleh meningkatnya penyakit sosial, terutama di sektor-sektor informal dan tidak terawasi.
Yulianto menegaskan, pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan di wilayah sekitar pembangunan IKN, termasuk penginapan dan kos-kosan harian. “Kami akan terus memantau dan tidak segan-segan menutup tempat-tempat yang terbukti digunakan untuk kegiatan melanggar hukum,” ujarnya menegaskan komitmen aparat untuk menjaga citra dan integritas kawasan ibu kota baru.
Langkah ini juga sebagai bentuk pencegahan terhadap berkembangnya jaringan praktik ilegal yang bisa mengganggu stabilitas sosial dan keamanan di wilayah pembangunan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Sinergi Antara Warga dan Aparat
Kasus ini terungkap berkat kolaborasi antara warga, perangkat desa, dan aparat penegak hukum. Awalnya, laporan masyarakat disampaikan kepada Satpol PP Penajam Paser Utara. Setelah melalui koordinasi, laporan diteruskan ke pihak kepolisian yang kemudian melakukan penyelidikan dan penggerebekan.
Model sinergi ini menjadi contoh bahwa pembangunan fisik harus diimbangi dengan kewaspadaan sosial. Kehadiran masyarakat sebagai mata dan telinga keamanan lingkungan sangat diperlukan untuk menciptakan ruang hidup yang aman, sehat, dan bermartabat di kawasan pertumbuhan baru seperti IKN.
Tantangan Sosial dalam Skala Proyek Nasional
Fenomena ini menjadi pengingat bahwa megaproyek seperti IKN bukan hanya soal pembangunan infrastruktur, tetapi juga mengandung konsekuensi sosial yang tidak bisa diabaikan. Meningkatnya jumlah penduduk sementara akibat perpindahan tenaga kerja dan tumbuhnya kawasan hunian baru akan memunculkan tantangan sosial tersendiri.
Dari sisi keamanan, aparat dihadapkan pada tugas ganda: menjaga keamanan fisik proyek sekaligus memastikan bahwa dinamika sosial di sekitarnya tidak menimbulkan ekses negatif. Selain itu, penting pula bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi munculnya sektor informal yang rawan disalahgunakan.
Langkah represif seperti penggerebekan hanya satu sisi dari penanganan. Diperlukan pendekatan yang lebih luas, termasuk sosialisasi, pembinaan kepada pemilik usaha penginapan, serta penyediaan sarana-sarana pendukung yang menjaga norma dan nilai masyarakat lokal.
Menjaga Citra Ibu Kota Baru
Sebagai proyek yang digadang-gadang menjadi simbol kemajuan bangsa, IKN tak boleh hanya menjadi cerita tentang gedung-gedung megah dan jalan-jalan lebar. Keberhasilan pembangunan IKN juga diukur dari seberapa mampu pemerintah dan masyarakat mengelola perubahan sosial dan budaya di wilayah tersebut.
Potensi pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk yang terjadi di kawasan pembangunan harus dibarengi dengan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam konteks ini, tindakan cepat aparat terhadap indikasi penyakit masyarakat merupakan langkah penting untuk menjaga marwah pembangunan nasional.
Yulianto menambahkan bahwa pengawasan akan terus diperluas ke seluruh tempat sewa harian, kos-kosan, dan penginapan di kawasan Sepaku. "Langkah kami bukan semata-mata penindakan, tapi juga pencegahan agar kegiatan ilegal tidak tumbuh subur di tengah proyek kebanggaan nasional,” ujarnya.
Pembangunan IKN sebagai representasi masa depan Indonesia memang menjanjikan banyak hal dari peluang ekonomi hingga kebanggaan nasional. Namun, potret kecil yang terungkap dari penginapan-penginapan di sekitar proyek menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada fisik dan ekonomi.
Aspek sosial, moral, dan keamanan harus mendapatkan perhatian setara. Keberhasilan pembangunan ibu kota baru akan lebih lengkap jika disertai dengan terciptanya lingkungan sosial yang sehat dan terbebas dari praktik-praktik ilegal yang bisa merusak wajah baru Indonesia.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan sinergi antara aparat serta lembaga desa, harapan menjadikan IKN sebagai kota yang modern, tertib, dan bermartabat bukanlah mimpi yang mustahil.