JAKARTA - PT Intiland Development Tbk (DILD), salah satu pengembang properti terkemuka di Indonesia dengan pengalaman lebih dari empat dekade, semakin menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan. Perusahaan ini menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari profitabilitas, tetapi juga dari jejak keberlanjutan yang ditinggalkan. Dalam upaya mendukung inisiatif ini, Intiland mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang jelas dan terukur terkait Environmental, Social, and Governance (ESG).
Komitmen Intiland terhadap ESG
Intiland telah lama menerapkan prinsip ESG dalam setiap aspek operasionalnya. Pada tahun 2023, perusahaan berhasil mengurangi hingga 300 ton limbah organik di seluruh propertinya. Contohnya, di Intiland Tower Jakarta, perusahaan meluncurkan gerakan pengumpulan limbah botol untuk didaur ulang dengan pihak ketiga, berhasil mengumpulkan sekitar 7–8 kg limbah per bulan. Selain itu, Intiland memilih bahan konstruksi lokal dalam radius 1.000 km dari lokasi proyek dan memanfaatkan tanaman lokal untuk meminimalkan jejak karbon.
Theresia Rustandi, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk, mengungkapkan, "Melalui kerja sama dengan manajemen kantor, berhasil mengumpulkan sekitar tujuh kilogram hingga delapan kilogram per bulan." Ia juga menambahkan, “Produk properti Intiland itu ESG friendly dan sekarang semua sudah mengarah ke sana.”
Tantangan dalam Implementasi ESG
Meskipun telah menunjukkan komitmen yang kuat, Intiland menghadapi tantangan dalam implementasi ESG. Theresia menyatakan bahwa penerapan ESG dan green property belum sepenuhnya didukung oleh pemerintah dan perbankan. Hal ini terlihat dari belum adanya insentif yang diberikan kepada pengembang yang telah menerapkan konsep ESG dan green building, serta kepada konsumen yang membeli produk properti ramah lingkungan. Ia berharap pemerintah dapat memberikan insentif pajak, bunga rendah, serta memperluas koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien dasar bangunan (KDB) bagi properti yang telah tersertifikasi green building.
Upaya Pemerintah dalam Mendukung ESG
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Namun, masih diperlukan regulasi yang lebih jelas dan terukur untuk mendukung implementasi ESG di sektor properti. Penerbitan regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mendorong lebih banyak pengembang untuk menerapkan prinsip ESG dalam setiap proyeknya.
Harapan untuk Masa Depan
Intiland berharap pemerintah dapat segera menerbitkan regulasi ESG yang jelas dan terukur. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan dapat tercipta ekosistem yang mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor properti. Theresia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Sebagai pengembang yang telah berpengalaman lebih dari empat dekade, Intiland berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip ESG dalam setiap proyeknya. Perusahaan ini berharap dapat menjadi contoh bagi pengembang lainnya dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui regulasi yang jelas dan terukur, diharapkan sektor properti Indonesia dapat berkembang menjadi lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan.
Sebagai penutup, Theresia Rustandi menyampaikan, "Mestinya ada insentif pajak, bunga murah ke konsumen, koefisien luas bangunan (KLB) dan koefisien dasar bangunan (KDB) bisa diperluas jika menerapkan green building yang telah tersertifikasi." Pernyataan ini mencerminkan harapan Intiland agar pemerintah dapat memberikan dukungan yang lebih konkret dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di sektor properti.
