JAKARTA - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Pontianak dengan Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah kembali menjadi sorotan utama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan konektivitas Kalimantan Barat. Infrastruktur ini dinilai bukan hanya penting bagi provinsi tersebut, tetapi juga strategis secara nasional karena berpotensi memangkas biaya logistik dan memperkuat jalur ekspor-impor di kawasan barat Indonesia.

Dorongan kuat datang dari pemerintah daerah yang menilai proyek tol Pontianak–Kijing sebagai jalur vital dalam mendukung efisiensi distribusi barang serta membuka akses yang lebih cepat ke pelabuhan internasional. Harapannya, tol ini akan mempercepat pergerakan barang dari kawasan industri dan pusat produksi ke pelabuhan, sehingga meningkatkan daya saing daerah di tengah kompetisi ekonomi global.

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menekankan urgensi proyek ini, terutama dalam konteks pemerataan pembangunan dan penurunan biaya logistik. Dalam keterangannya, ia mengungkapkan bahwa proyek tersebut sempat dirintis melalui kerja sama lintas negara dengan Malaysia. Namun, karena tak kunjung terealisasi, pemerintah provinsi kini memilih mengusulkan proyek ini langsung ke Komisi V DPR RI untuk dimasukkan ke dalam program prioritas nasional.

“Dulu kami sudah menjalin MoU dengan pihak Malaysia, tapi belum terlaksana. Sekarang kami langsung mengusulkan ke Komisi V DPR RI agar pembangunan jalan tol ini bisa masuk dalam program prioritas nasional,” jelas Norsan.

Sebagai pelabuhan internasional terbesar di Kalimantan Barat, Pelabuhan Kijing memiliki potensi besar untuk menjadi hub logistik di wilayah barat Indonesia. Namun, aksesibilitas yang masih terbatas menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi. Di sinilah peran jalan tol Pontianak–Kijing menjadi krusial untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Proyek ini diharapkan mampu menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya harga barang di Kalimantan Barat. Dengan adanya tol, pengangkutan barang dari pelaku usaha dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, mengurangi ketergantungan pada jalur darat biasa yang kerap mengalami kemacetan dan kerusakan jalan.

Selain itu, tol Pontianak–Kijing juga dinilai akan membuka peluang ekonomi baru, termasuk bagi sektor properti, pariwisata, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berada di sekitar jalur tersebut. Infrastruktur yang andal akan menjadi daya tarik bagi investor, serta memperkuat posisi Kalbar dalam peta investasi nasional.

Namun, persoalan anggaran menjadi tantangan yang tidak bisa dihindari. Pemerintah provinsi menyadari bahwa dengan keterbatasan fiskal daerah, pembangunan tol ini tidak mungkin dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, Norsan menegaskan bahwa dukungan penuh dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar proyek ini bisa berjalan.

“Tidak mungkin dibiayai hanya dari APBD provinsi. Banyak infrastruktur lain seperti jalan provinsi yang juga mendesak untuk diperbaiki,” ungkap Norsan.

Dalam pandangannya, keberadaan jalan tol ini tak hanya penting untuk daerah pesisir seperti Mempawah, tetapi juga akan memberikan dampak signifikan terhadap kawasan pedalaman yang selama ini mengalami kesenjangan akses. Dengan konektivitas yang lebih baik, barang dan jasa akan lebih mudah menjangkau daerah-daerah terpencil.

“Kalau proyek ini bisa direalisasikan, tentu akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat,” kata Norsan.

Dukungan dari pemerintah pusat akan menjadi kunci agar proyek ini bisa masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendapatkan prioritas dalam skema pembiayaan infrastruktur strategis nasional. Peluang kolaborasi antara pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) atau pihak swasta juga bisa menjadi opsi untuk mempercepat realisasinya.

Para pengamat ekonomi daerah pun menilai bahwa kehadiran tol ini akan mengubah lanskap logistik Kalbar secara drastis. Pelabuhan Kijing yang diharapkan menjadi gerbang ekspor utama membutuhkan dukungan konektivitas yang setara, baik dari sisi darat, laut, maupun nantinya mungkin udara. Oleh karena itu, proyek tol Pontianak–Kijing dianggap sebagai bagian integral dari sistem logistik Kalimantan.

Tak hanya itu, pembangunan jalan tol ini juga akan membawa multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan mobilitas manusia dan barang akan mempercepat sirkulasi ekonomi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, serta meningkatkan pendapatan daerah dari sektor-sektor pendukung seperti jasa, perhotelan, dan perdagangan.

Meski saat ini masih dalam tahap usulan, harapan besar telah ditanamkan oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat Kalimantan Barat terhadap pembangunan tol Pontianak–Kijing. Dengan semangat pembangunan merata dan konektivitas antarwilayah yang berkeadilan, proyek ini diharapkan tidak hanya menjadi infrastruktur fisik semata, tetapi juga menjadi simbol komitmen pemerintah untuk mendorong kemajuan wilayah luar Jawa secara nyata.

Pemerintah pusat kini ditunggu keputusannya—apakah tol Pontianak–Kijing akan dijadikan prioritas dalam pembangunan infrastruktur nasional atau kembali menjadi rencana jangka panjang yang tak kunjung terlaksana. Namun satu hal yang pasti, Kalimantan Barat sudah siap menyambut transformasi tersebut, asalkan dukungan nyata segera datang.