JAKARTA - Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli, menekankan urgensi pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Kota Makassar, termasuk di kawasan kepulauan. Menurutnya, pemerataan ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar terhadap Wilayah Kepulauan
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari proses yang terukur dan terarah. Ia menyebutkan bahwa RPJMD menjadi acuan utama dalam menyusun tahapan pembangunan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan yang dinilai masih tertinggal dari sisi pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan. Salah satu persoalan mendasar di wilayah kepulauan adalah pasokan listrik yang hanya aktif 3–4 jam per hari. “Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kami akan mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan wilayah kepulauan,” ujar Munafri .
Fasruddin Rusli: Infrastruktur sebagai Kunci Pembangunan
Fasruddin Rusli menilai bahwa pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan sangat penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur yang merata akan membuka akses bagi masyarakat kepulauan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah, termasuk kepulauan, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” ujar Fasruddin Rusli.
Tantangan Infrastruktur di Wilayah Kepulauan
Beberapa tantangan yang dihadapi oleh wilayah kepulauan di Kota Makassar antara lain keterbatasan pasokan listrik, akses transportasi yang sulit, dan kurangnya fasilitas umum seperti sekolah dan puskesmas. Selain itu, masalah drainase yang buruk juga sering menyebabkan banjir di beberapa wilayah kepulauan.
Dalam reses yang digelar di Minasa Upa, Fasruddin Rusli menerima keluhan dari warga mengenai buruknya kondisi jalan dan drainase. Ia berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan segera melakukan perbaikan. “Sudah ada mi itu barangnya, tinggal dieksekusi. Saya pastikan semua akan ditindaklanjuti,” tegasnya .
Kolaborasi untuk Pembangunan Berkelanjutan
Fasruddin Rusli juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menyelesaikan persoalan besar seperti banjir, kemacetan, hingga ketimpangan sosial. Ia berharap semua pihak dapat bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kota Makassar.
“Pembangunan harus bersifat inklusif dan tidak diskriminatif. Warga yang tinggal di pulau punya hak yang sama menikmati hasil pembangunan. Tidak boleh ada ketimpangan,” ujar Fasruddin Rusli.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan adanya perhatian dan komitmen dari pemerintah serta dukungan dari masyarakat, diharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan dapat terealisasi dengan baik. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat kepulauan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Kota Makassar secara keseluruhan.
Sebagai penutup, Fasruddin Rusli menyampaikan, “Apa yang bapak dan ibu sampaikan akan saya perjuangkan. Jadi, warga Minasa Upa tidak perlu khawatir.” Pernyataan ini mencerminkan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dengan langkah-langkah konkret dan kolaborasi yang solid, diharapkan wilayah kepulauan di Kota Makassar dapat berkembang sejajar dengan wilayah lainnya, menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat.