JAKARTA - Upaya menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia terus mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor perbankan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menunjukkan komitmen nyatanya dalam mendukung program strategis pemerintah melalui peningkatan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Tambahan Kuota 25.000 Unit KPR FLPP
Langkah terbaru yang diambil BRI adalah menambah kuota penyaluran KPR FLPP sebanyak 25.000 unit rumah. Penambahan ini merupakan bagian dari dukungan nyata terhadap Program 3 Juta Rumah yang digagas oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), demi memenuhi kebutuhan rumah layak bagi masyarakat, khususnya mereka yang tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah.
Sinergi Bersama Pemerintah dan BP Tapera
Direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama Kementerian PKP dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), kerja sama ini juga ditandai dengan akad massal bagi 1.000 nasabah KPR subsidi secara serentak di berbagai kantor cabang BRI di seluruh Indonesia.
Akses Hunian Lebih Luas dan Merata
Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menyampaikan bahwa mandat penyaluran kuota tambahan FLPP ini menjadi langkah penting dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. "Penambahan kuota ini menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah, dengan tujuan menyediakan hunian yang layak, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia," ujarnya.
Akad Serentak di 75 Kantor Cabang BRI
Untuk mempercepat proses penyaluran tersebut, pelaksanaan akad dilakukan secara serentak oleh 1.000 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 75 kantor cabang BRI, yang bekerja sama dengan notaris dan pengembang perumahan bersubsidi yang menjadi mitra BRI. Kolaborasi ini menunjukkan sinergi antara institusi keuangan, pemerintah, dan pelaku usaha dalam menyukseskan program perumahan nasional.
Dorong Penyerapan Maksimal FLPP
Melalui Penandatanganan MoU dan akad massal tersebut, diharapkan jumlah masyarakat yang memiliki rumah sendiri akan meningkat dan backlog kepemilikan rumah dapat ditekan. "Kami terus berupaya mengekspansi program ini agar penyalurannya dapat terserap maksimal sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian. Tentunya kami juga tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap prosesnya, agar bisnis tetap tumbuh sehat," ungkap Hery.
Kinerja BRI dalam Menyalurkan KPR Subsidi
BRI saat ini tercatat sebagai salah satu bank dengan penyaluran KPR subsidi terbanyak di Indonesia. Mayoritas pembiayaan tersebut berasal dari skema FLPP. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 101 ribu penerima manfaat telah memperoleh pembiayaan KPR subsidi dari BRI, dengan total outstanding sebesar Rp13,79 triliun. Menariknya, 97% dari angka tersebut berasal dari pembiayaan FLPP.
Rasio NPL Rendah, Tata Kelola Tetap Terjaga
Hery juga menegaskan bahwa BRI mengelola program ini dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal tersebut tercermin dari rendahnya rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) yang hanya berada di kisaran 1,1%. "Artinya kita menyalurkan dengan tata kelola yang baik," ujarnya, menandakan bahwa aspek keberlanjutan dan kesehatan finansial tetap dijaga di tengah peningkatan volume penyaluran.
Dampak Multiplier Effect di Sektor Ekonomi
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengapresiasi kontribusi BRI terhadap keberhasilan program perumahan nasional. Ia menekankan pentingnya sektor perumahan sebagai motor penggerak ekonomi nasional karena memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas.
"Tapi memang di soal perumahan akan menggerakkan banyak sekali industri. Dari segi itu akan ada developer, kontraktor, kemudian juga dari demand-nya akan ada. Saya minta ini dukungan penuh dari BRI supaya kita bisa membuat sejarah, ya membuat sejarah bagi Indonesia yang lebih baik, lebih berkeadilan," tutur Maruarar.
Backlog Masih Tinggi, FLPP Jadi Solusi
Mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), backlog kepemilikan rumah di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sebesar 9,9 juta unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 83,4% berasal dari rumah tangga berpenghasilan rendah dan kelompok masyarakat miskin. Kondisi ini menjadi latar belakang utama dibentuknya program FLPP oleh pemerintah.
Skema FLPP Ringankan Beban Masyarakat
Melalui skema FLPP, pemerintah memberikan subsidi dana murah yang disalurkan melalui lembaga keuangan seperti BRI. Program ini menyasar kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses pembiayaan rumah melalui jalur konvensional. Keunggulan FLPP antara lain suku bunga tetap maksimal 5% dan tenor pinjaman yang bisa mencapai 20 tahun, sehingga cicilan rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Dalam implementasinya, FLPP menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengikuti ketentuan zona wilayah. Skema ini juga memberikan akses terhadap kepemilikan rumah pertama melalui ketentuan pembiayaan yang lebih ringan," pungkas Hery.
Mewujudkan Rumah Pertama untuk Semua
Dengan langkah progresif yang diambil BRI dalam mendukung program perumahan nasional, harapan akan semakin banyak masyarakat Indonesia yang memiliki rumah sendiri bukanlah hal yang mustahil. Selain memberikan solusi terhadap kebutuhan dasar, program ini juga membuka peluang besar dalam mendongkrak sektor ekonomi yang lebih luas, sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.