JAKARTA - Kembalinya layanan penerbangan Garuda Indonesia di rute Samarinda–Jakarta menandai babak baru dalam upaya peningkatan konektivitas wilayah Kalimantan Timur. Dimulai sejak Jumat, 1 Agustus 2025, rute ini resmi beroperasi kembali melalui Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto (APT Pranoto) menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Pengaktifan kembali jalur ini tidak hanya disambut baik oleh masyarakat, tetapi juga mendapat apresiasi dari kalangan legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan pentingnya langkah ini dalam mendukung pembangunan infrastruktur transportasi yang merata serta mendongkrak mobilitas masyarakat dan sektor strategis lainnya di Kaltim, termasuk yang mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pengoperasian kembali rute ini sangat kami dukung. Bukan hanya membuka aksesibilitas antarwilayah, tetapi juga mendorong sinergi sektor transportasi dan pariwisata,” ujar Reza.

Ia menekankan bahwa keberadaan layanan penerbangan ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui mobilitas yang lebih efisien dan luas bagi masyarakat umum, pelaku usaha, hingga instansi pemerintahan.

Menurut Reza, Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional memiliki peran strategis, terlebih dengan fasilitas layanan harian dan skema corporate account yang memungkinkan instansi pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengakses layanan ini secara fleksibel.

“Kami berharap frekuensi penerbangan bisa ditambah, khususnya di jam-jam strategis yang menunjang aktivitas perjalanan dinas maupun bisnis. Selain itu, efisiensi harga tiket harus dijaga agar layanan ini tidak hanya eksklusif untuk kalangan tertentu, tetapi benar-benar inklusif untuk masyarakat luas,” tambahnya.

Reza juga menggarisbawahi bahwa kehadiran kembali Garuda Indonesia di Samarinda bukan hanya soal transportasi, namun juga membawa makna penting bagi pemerataan pembangunan. Menurutnya, konektivitas udara adalah salah satu elemen penting dalam pemerataan akses layanan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap mobilitas sektor publik dan swasta, Garuda Indonesia menghadirkan skema corporate account dengan sistem hard block dan soft block. Skema ini ditujukan bagi instansi pemerintah maupun pelaku usaha di daerah agar dapat memanfaatkan layanan penerbangan secara lebih fleksibel dan efisien dalam perencanaan perjalanan.

“Skema ini diharapkan memberi kemudahan bagi stakeholder di Kaltim untuk mengakses penerbangan sesuai kebutuhan operasional dan aktivitas dinamis yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat maupun investasi,” terang Reza.

Penerbangan Garuda Indonesia dengan nomor GA‑581 melayani rute Samarinda–Jakarta setiap hari. Jadwal keberangkatan dari Bandara APT Pranoto adalah pukul 12.05 WITA, dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 13.15 WIB.

Armada yang digunakan adalah Boeing 737‑800 Next Generation, dengan total kapasitas 162 kursi. Terdiri atas 12 kursi kelas bisnis dan 150 kursi kelas ekonomi, layanan ini diharapkan mampu mengakomodasi beragam kebutuhan penumpang, baik untuk perjalanan pribadi, bisnis, maupun dinas.

Langkah Garuda Indonesia ini sekaligus memperkuat jaringan penerbangan domestik dari dan ke Kalimantan Timur. Dengan dukungan fasilitas dan layanan profesional, diharapkan masyarakat Samarinda dan sekitarnya semakin mudah dalam mengakses layanan udara langsung ke pusat pemerintahan dan bisnis nasional.

Lebih lanjut, Reza menyebut bahwa dengan konektivitas yang semakin baik, sektor pariwisata Kaltim juga memiliki peluang tumbuh lebih pesat. Destinasi wisata unggulan di Kalimantan Timur dapat lebih mudah dijangkau oleh wisatawan dari luar daerah, sehingga mendukung UMKM lokal dan sektor ekonomi kreatif.

“Kami menginginkan layanan transportasi udara ini tidak berhenti hanya pada aspek fisik, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Reza.

Pengoperasian kembali rute Garuda Indonesia di Samarinda mempertegas posisi Kaltim sebagai wilayah strategis nasional yang semakin terintegrasi dengan wilayah lainnya di Indonesia. Dengan dukungan regulasi, pelayanan maskapai, dan aspirasi publik yang positif, langkah ini diharapkan berkontribusi besar terhadap percepatan pembangunan di masa transisi menuju IKN.