JAKARTA - Pemanfaatan aset negara tak lagi cukup jika hanya dilihat dari sisi neraca keuangan. Dalam era pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, aset milik negara harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Gagasan inilah yang mengemuka dalam pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) di Gedung Pakuan, Bandung, yang menandai langkah konkret menuju kolaborasi antarpemerintah dalam pengelolaan aset BUMN.

Erick menegaskan bahwa Kementerian BUMN telah dan akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk mengelola aset strategis milik negara seperti lahan Perhutani dan PTPN. Tujuan besarnya adalah menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan berbasis keadilan sosial.

“Kami berkoordinasi dan berkolaborasi mengenai aset-aset BUMN seperti Perhutani dan PTPN untuk memastikan bahwa program pemerintah dapat melindungi rakyat, membuka lapangan pekerjaan, dan mengentaskan kemiskinan,” ujar Erick.

Salah satu isu yang menjadi perhatian bersama adalah alih fungsi lahan Perhutani. Sekitar 6.000 hektare lahan yang seharusnya menjadi kawasan hutan produksi diketahui telah berubah menjadi vila dan permukiman liar. Kerusakan ekosistem yang ditimbulkan berdampak pada peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor, serta memperparah emisi karbon di kawasan tersebut.

Dalam konteks ini, Erick menegaskan dukungan Kementerian BUMN terhadap inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi dalam mengembalikan fungsi lahan tersebut. Komitmen ini tidak hanya soal pelestarian lingkungan, tetapi juga untuk memastikan pemanfaatan lahan negara kembali kepada fungsinya yang strategis dan pro-rakyat.

“Kementerian BUMN bersama Danantara mendukung upaya KDM mendorong pengembalian lahan-lahan Perhutani maupun PTPN ke fungsi semula. Hal ini selaras dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto,” kata Erick.

Tak hanya itu, Erick menambahkan bahwa Kementerian BUMN siap membantu relokasi warga yang terdampak bencana dengan pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan. Dalam pandangannya, relokasi pascabencana tidak boleh berhenti pada pemindahan fisik, melainkan harus menjadi bagian dari program pembangunan yang menyeluruh dan berkeadilan.

“Komitmen kami adalah mendukung pemanfaatan aset BUMN untuk kepentingan masyarakat. Relokasi bukan hanya soal tempat tinggal, tetapi juga keadilan pascabencana. Pemanfaatan lahan BUMN harus kembali ke rakyat dan dimanfaatkan untuk membangun kehidupan yang lebih layak,” imbuhnya.

Aspek lingkungan menjadi bagian penting dari sinergi ini. Erick menyoroti pentingnya pengelolaan sampah yang berbasis energi, sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pembangunan ramah lingkungan. Ia mendorong keterlibatan lintas sektor untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik dan inovatif.

“Kita mendukung pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari solusi atas tantangan lingkungan yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto,” jelasnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut konkret, Kementerian BUMN dan Pemprov Jabar akan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk membentuk kerangka kerja sama strategis dalam pengelolaan aset dan pembangunan daerah. Lebih dari sekadar nota kesepahaman, langkah ini akan dibarengi dengan pembentukan Forum Strategis Pemda Jabar Kementerian BUMN yang akan menjadi ruang komunikasi lintas sektor untuk menyelaraskan program pusat dan daerah.

Forum ini akan memfasilitasi koordinasi dalam sejumlah bidang penting, mulai dari pemanfaatan lahan BUMN, mitigasi bencana, hingga penguatan ekonomi kerakyatan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh secara maksimal oleh program pembangunan.

Tak hanya berfokus pada aspek ekonomi dan lingkungan, kolaborasi lintas sektor ini juga menyentuh bidang sosial dan pengembangan generasi muda. Erick memberikan apresiasi terhadap rencana Gubernur Dedi Mulyadi yang akan menggulirkan kompetisi antar Sekolah Sepak Bola (SSB) di Jawa Barat, dengan Kota Depok sebagai daerah pelaksana pertama.

“Kami mengapresiasi rencana KDM yang akan menggulirkan kompetisi antar SSB. Ini langkah yang bagus untuk membina generasi muda,” tutur Erick.

Inisiatif tersebut, menurut Erick, sangat penting dalam membangun karakter dan semangat kebangsaan generasi muda melalui olahraga. Hal ini juga sejalan dengan misi Kementerian BUMN yang ingin menjadikan aset negara sebagai medium untuk membentuk masa depan bangsa, bukan sekadar alat ekonomi semata.

Kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Pemprov Jawa Barat membuka peluang besar bagi penguatan pembangunan daerah yang berbasis aset negara. Dengan pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan lintas sektor, kolaborasi ini diyakini mampu menghadirkan solusi konkret terhadap persoalan struktural yang dihadapi masyarakat.

Kementerian BUMN mengajak seluruh pemangku kepentingan di Jawa Barat untuk ikut serta dalam agenda besar ini. Aset BUMN, dalam semangat kolaborasi ini, harus menjadi bagian dari solusi bukan beban. Harapannya, kerja sama ini akan menjadi contoh bagaimana sinergi antarlembaga mampu menghadirkan perubahan nyata yang berakar pada kepentingan rakyat.