JAKARTA - Ketimpangan harga gas elpiji 3 kilogram di Kalimantan Selatan (Kalsel) menjadi perhatian utama setelah laporan lonjakan drastis harga di tingkat pengecer. Meski Harga Eceran Tertinggi (HET) resmi telah ditetapkan sebesar Rp18.500, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya penjualan yang menyentuh angka Rp50.000 per tabung—sebuah selisih yang mengindikasikan adanya masalah serius dalam sistem distribusi maupun pengawasan.

Kondisi ini menciptakan keresahan luas di tengah masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah yang sangat bergantung pada gas elpiji bersubsidi untuk keperluan memasak sehari-hari. Saat subsidi dari pemerintah ditujukan untuk membantu masyarakat, fakta mahalnya harga gas di lapangan menjadi ironi yang menyakitkan.

Menanggapi situasi tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan yang baru saja dilantik pada Senin, 14 Juli 2025, Ahmad Bagiawan, menyatakan akan segera mengambil langkah tegas. Ia berencana melakukan pemantauan langsung ke lapangan guna melihat bagaimana proses distribusi berjalan dan apakah terdapat hambatan yang menyebabkan harga gas bersubsidi melambung tak terkendali.

“Ujung tombaknya adalah pangkalan dan pengecer, kenapa sampai harga gas bisa melambung tinggi,” ujarnya saat memberikan pernyataan resmi usai pelantikan.

Distribusi Tak Merata Diduga Jadi Biang Keladi

Dugaan awal penyebab kenaikan harga elpiji ini mengarah pada distribusi yang tidak merata serta minimnya pengawasan di tingkat pangkalan hingga pengecer. Dalam banyak kasus, distribusi gas elpiji bersubsidi tidak berjalan sesuai skema yang diatur oleh pemerintah, sehingga membuka ruang bagi spekulasi harga dan praktik penimbunan.

Kondisi geografis Kalsel yang cukup kompleks, ditambah infrastruktur distribusi yang belum sepenuhnya merata, turut memperbesar potensi terjadinya kelangkaan di daerah-daerah tertentu. Ketika pasokan terganggu, pengecer mengambil kesempatan untuk menaikkan harga, dan akibatnya beban itu langsung dirasakan oleh masyarakat.

Beberapa warga yang ditemui di sejumlah titik mengaku terpaksa membeli elpiji 3 kilogram dengan harga Rp40 ribu hingga Rp50 ribu per tabung karena sudah tidak memiliki alternatif lain.

“Daripada tidak bisa masak, kami tetap beli meski mahal. Sudah beberapa hari terakhir susah cari yang harga normal,” kata Nani, seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin.

Peran Pangkalan dan Pengecer Diusut

Pernyataan Ahmad Bagiawan bahwa “ujung tombaknya adalah pangkalan dan pengecer” menegaskan fokus pengawasan akan diarahkan kepada pihak-pihak tersebut. Pemerintah provinsi dalam hal ini berkomitmen untuk menelusuri mata rantai distribusi dari agen resmi hingga ke tangan pengecer.

Jika ditemukan pelanggaran seperti menjual di atas HET, menimbun, atau tidak menjual kepada masyarakat sesuai ketentuan, maka akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pihak Dinas Perdagangan juga mengimbau masyarakat agar berani melapor jika menemukan praktik curang. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi persoalan harga gas bersubsidi yang tidak wajar ini.

Masalah yang Bukan Baru

Kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram bukanlah fenomena baru di Kalimantan Selatan maupun di daerah lain. Dari waktu ke waktu, persoalan ini selalu muncul, terutama saat menjelang hari-hari besar keagamaan atau ketika terjadi gangguan distribusi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengawasan dan sistem distribusi elpiji masih sangat rentan terhadap penyimpangan. Padahal, subsidi dari pemerintah untuk gas 3 kilogram dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin, bukan untuk diperdagangkan secara liar oleh oknum tertentu.

Para pengamat menilai bahwa perlu adanya digitalisasi sistem distribusi elpiji agar pengawasan bisa dilakukan lebih transparan. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem berbasis data konsumen, di mana setiap keluarga penerima manfaat harus terdaftar dan pembelian gas bersubsidi dilakukan secara terkontrol.

Harapan terhadap Kepemimpinan Baru

Pelantikan Ahmad Bagiawan sebagai Kepala Dinas Perdagangan yang baru membuka harapan baru bagi masyarakat. Dalam beberapa hari pertama jabatannya, ia sudah menunjukkan keseriusan dalam menangani isu yang sedang mencuat ini.

Tindakan cepat yang ia rencanakan, yaitu terjun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan secara langsung, menandakan bahwa masalah ini dianggap prioritas.

Langkah tersebut tentu akan lebih efektif jika diikuti dengan tindakan struktural seperti penertiban izin pangkalan, audit distribusi agen, serta peningkatan koordinasi dengan Pertamina sebagai pemasok utama elpiji bersubsidi.

Selain itu, Pemprov juga diharapkan dapat meningkatkan transparansi data distribusi gas dan membukanya kepada publik secara berkala, agar masyarakat bisa turut mengawasi dan mencegah terjadinya praktik curang yang selama ini sulit terdeteksi.

Subsidi Harus Sampai pada Sasarannya

Subsidi elpiji 3 kilogram adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Namun, ketika distribusi dan pengawasan lemah, niat baik tersebut bisa disalahgunakan oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan.

Langkah cepat dari Dinas Perdagangan Kalsel dalam mengatasi harga gas yang melambung tinggi sangat dinantikan. Jika tidak ditangani dengan serius, kondisi ini bisa merembet ke daerah lain dan memunculkan ketidakstabilan harga secara lebih luas.

Masyarakat pun berharap agar setiap liter gas yang disubsidi negara benar-benar sampai ke tangan yang berhak—bukan berhenti di tengah jalan karena dikendalikan oleh permainan harga di level pengecer.