JAKARTA - Di tengah kompleksitas sistem perpajakan yang terus berkembang, konsultan pajak memainkan peran yang semakin penting, tidak hanya sebagai pendamping wajib pajak, tetapi juga sebagai aktor kunci dalam mendukung reformasi perpajakan dan menciptakan sistem fiskal yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Selama ini, masyarakat umum cenderung melihat profesi konsultan pajak sebagai pihak yang membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajiban administratif perpajakannya—seperti pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak, hingga pendampingan dalam sengketa perpajakan. Namun, menurut kajian Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji (2024), persepsi tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan cakupan kontribusi konsultan pajak terhadap masyarakat maupun negara secara menyeluruh.
“Pandangan ini sesungguhnya belum mencerminkan seluruh cakupan kontribusi profesi konsultan pajak terhadap masyarakat dan negara,” tulis Darussalam dan kolega dalam publikasinya tahun 2024.
- Baca Juga BRI Angkat UMKM Lewat Klaster
Konsultan Pajak sebagai Penghubung Antara Negara dan Wajib Pajak
Konsultan pajak berfungsi sebagai jembatan penting antara negara sebagai otoritas fiskal dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Dalam konteks ini, konsultan pajak bukan sekadar pelaksana teknis administrasi perpajakan, melainkan juga agen edukasi dan advokasi yang membantu menumbuhkan kesadaran pajak (tax awareness) di kalangan masyarakat, terutama pelaku usaha.
Melalui peran edukatif ini, konsultan pajak dapat berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance), yang selama ini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan strategi ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan negara.
Tak hanya itu, dalam sistem yang sedang bergerak menuju digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, konsultan pajak juga menjadi mitra penting dalam memastikan transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru.
Penjaga Integritas dan Kepastian Hukum
Dalam menghadapi sistem perpajakan yang kompleks dan dinamis, konsultan pajak memiliki tanggung jawab profesional untuk tidak sekadar memberikan solusi teknis, tetapi juga menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Konsultan pajak berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara otoritas pajak dan wajib pajak. Mereka membantu klien memahami norma-norma hukum perpajakan, sekaligus memastikan bahwa hak-hak wajib pajak terlindungi dalam proses pemeriksaan maupun keberatan dan banding.
Dalam banyak kasus, konsultan pajak juga menjadi penjaga kepastian hukum. Di tengah interpretasi peraturan yang bisa berubah dan multitafsir, kehadiran konsultan pajak mampu memberikan panduan yang berbasis pada prinsip keadilan dan legalitas.
Mendukung Pemerintah dalam Reformasi Pajak
Pemerintah Indonesia terus mendorong reformasi perpajakan untuk meningkatkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun, keberhasilan program reformasi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga partisipasi aktif para pelaku profesional di bidang perpajakan, termasuk konsultan pajak.
Peran konsultan pajak dalam konteks ini adalah menyuarakan aspirasi wajib pajak, memberikan masukan kebijakan berdasarkan pengalaman lapangan, dan berperan sebagai mitra strategis dalam menyosialisasikan perubahan regulasi kepada publik.
Sebagai contoh, dalam reformasi sistem Pajak Penghasilan (PPh), penguatan sistem pajak digital, hingga implementasi pajak karbon, masukan dari para konsultan pajak kerap menjadi pertimbangan penting bagi pemerintah.
“Tanpa partisipasi aktif dari pihak profesional seperti konsultan pajak, reformasi sistem perpajakan nasional akan kehilangan salah satu pilar utamanya,” ujar Septriadi dalam diskusi pajak nasional yang diselenggarakan awal 2024.
Menjaga Keberlanjutan Sistem Perpajakan
Perpajakan adalah fondasi utama keberlanjutan fiskal negara. Dalam hal ini, peran konsultan pajak bersifat strategis dan jangka panjang. Mereka bukan hanya mengoptimalkan kewajiban perpajakan klien dalam kerangka legal yang ada, tetapi juga memastikan bahwa praktik-praktik agresif yang dapat menggerus basis pajak nasional dapat dihindari.
Dalam era globalisasi, di mana isu seperti penghindaran pajak lintas batas (base erosion and profit shifting/BEPS) menjadi perhatian dunia, konsultan pajak juga dituntut untuk memahami kerangka kerja internasional, seperti standar OECD dan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
Melalui pendekatan yang seimbang antara kepatuhan dan optimalisasi, konsultan pajak membantu menciptakan sistem perpajakan yang berdaya saing tanpa mengorbankan keadilan fiskal.
Masa Depan Profesi: Transformasi Digital dan Tuntutan Etika
Seiring dengan transformasi digital yang mengubah hampir semua aspek administrasi perpajakan—mulai dari e-filing, e-invoice, hingga penggunaan big data dan AI oleh otoritas pajak—profesi konsultan pajak juga dituntut untuk beradaptasi. Kompetensi digital, pemahaman data, dan kemampuan analisis kini menjadi bagian integral dari kompetensi seorang konsultan pajak.
Namun, di balik tuntutan teknis tersebut, nilai-nilai etika tetap menjadi landasan utama. Konsultan pajak harus berpegang pada kode etik profesi yang mengutamakan objektivitas, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam menjalankan tugasnya.
Asosiasi konsultan pajak, baik di tingkat nasional maupun internasional, kini semakin mendorong sertifikasi berkelanjutan dan pelatihan etika profesional sebagai bagian dari standar layanan.
Profesi yang Berkembang Seiring Zaman
Dengan segala dinamika dan tantangan yang dihadapi, profesi konsultan pajak telah berkembang jauh melampaui persepsi lama sebagai sekadar pendamping pengisian SPT. Konsultan pajak kini menjadi bagian dari sistem fiskal yang lebih luas, berperan dalam edukasi, advokasi, reformasi, serta menjembatani kepentingan negara dan wajib pajak.
Sebagaimana diungkapkan dalam kajian Darussalam, Septriadi, dan Kristiaji (2024), pengakuan atas peran strategis profesi ini harus terus diperluas, agar kontribusinya terhadap keberlanjutan fiskal negara dapat lebih optimal dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
