JAKARTA - Di tengah upaya menjaga keberlanjutan layanan jaminan kesehatan nasional, opsi kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi bahasan serius pemerintah. Isu ini mencuat seiring dengan pertimbangan stabilitas keuangan program BPJS Kesehatan yang terus mengalami tantangan pembiayaan.

Mengutip laporan Kontan, wacana ini muncul dari adanya penyesuaian kebutuhan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan sedang mengkaji berbagai skema yang memungkinkan, termasuk opsi kenaikan iuran peserta.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Perekonomian, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa langkah ini masih dalam tahap pembahasan di lintas kementerian/lembaga. “Kami sedang mengkaji opsi tersebut, tetapi keputusan final tentu akan dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat,” ungkap Amalia.

Menurutnya, evaluasi terhadap iuran BPJS Kesehatan bukan hanya untuk menjamin keberlanjutan program, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas layanan kesehatan bagi seluruh peserta.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, iuran saat ini untuk peserta mandiri kelas I berada di angka Rp150.000 per bulan, kelas II Rp100.000, dan kelas III Rp35.000. Sementara untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42.000 per orang per bulan.

Di sisi lain, Amalia menegaskan bahwa opsi penyesuaian iuran tidak serta merta akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kajian ini harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat serta efektivitas dari penyesuaian yang dilakukan.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, dalam beberapa kesempatan menyampaikan pentingnya menyeimbangkan pendapatan dan pengeluaran dalam pengelolaan dana JKN. Ia menyebutkan, keseimbangan keuangan diperlukan agar program kesehatan nasional tetap berjalan optimal, terutama di tengah tantangan tingginya klaim pelayanan kesehatan.

“Kita perlu mencari jalan keluar untuk menyeimbangkan cashflow BPJS Kesehatan, tanpa mengorbankan kualitas layanan,” ujar Ghufron.

Dalam laporan keuangan BPJS Kesehatan, terdapat beban klaim yang cukup besar setiap tahunnya. Adanya wacana penyesuaian iuran menjadi salah satu opsi agar pembiayaan JKN dapat terus berkesinambungan. Namun Ghufron juga menegaskan, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pemerintah.

Pemerintah sendiri masih mengkaji berbagai aspek terkait evaluasi iuran, mulai dari dampak fiskal, pengaruh terhadap inflasi, daya beli masyarakat, hingga tren pemanfaatan layanan kesehatan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto sebelumnya juga menyebutkan bahwa evaluasi iuran menjadi bagian dari strategi jangka panjang transformasi layanan kesehatan nasional.

“Kita mengutamakan kesinambungan program JKN, tetapi tentu perlu keseimbangan dengan kemampuan masyarakat. Semua opsi masih dikaji,” ujar Airlangga.

Hingga kini, belum ada keputusan final yang ditetapkan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan tidak terpengaruh oleh spekulasi yang belum dikonfirmasi.

Dengan kajian yang masih berlangsung, penyesuaian iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memperhatikan berbagai aspek termasuk daya tahan ekonomi masyarakat, keberlanjutan program, dan kualitas layanan kesehatan nasional.