JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan serta memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis nilai-nilai Islami, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengambil langkah progresif dengan menggandeng sektor perbankan syariah. Kolaborasi ini ditegaskan melalui pertemuan antara Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama (Egi) dengan jajaran Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kalianda, yang berlangsung di ruang kerja Bupati pada Kamis, 3 Juli 2025.
Pertemuan ini bukan hanya bersifat seremonial, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah kondisi ekonomi nasional yang sedang beradaptasi dengan berbagai tantangan global, Pemerintah Daerah Lampung Selatan memandang perlunya mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah sebagai alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan stabil.
“Kami terus memperkuat kolaborasi strategis guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah,” ujar Bupati Egi dalam pertemuan tersebut.
BSI Siap Dukung Pembangunan Ekonomi Daerah
Audiensi yang dilakukan oleh jajaran BSI KCP Kalianda dengan Bupati Lampung Selatan menjadi langkah awal untuk menjalin sinergi dalam pengembangan sektor ekonomi dan keuangan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, pihak BSI menyampaikan komitmennya untuk mendukung berbagai program Pemkab, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan UMKM, penyaluran pembiayaan mikro, serta program sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah.
BSI juga menyampaikan kesiapan mereka untuk menjadi mitra strategis dalam pengelolaan keuangan daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari sisi pengelolaan dana maupun produk pembiayaan.
“Kami berharap BSI dapat berperan aktif sebagai institusi keuangan yang mendukung roda perekonomian masyarakat Lampung Selatan, khususnya melalui pendekatan berbasis syariah yang inklusif dan memberdayakan,” kata Bupati Egi.
Ekonomi Syariah: Solusi Alternatif yang Semakin Relevan
Meningkatnya minat terhadap sistem keuangan syariah baik di tingkat nasional maupun daerah, membuat Pemkab Lampung Selatan mulai merancang kebijakan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Ekonomi syariah tidak hanya menawarkan mekanisme keuangan bebas riba, tetapi juga menekankan aspek keadilan sosial, distribusi kekayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam sistem ekonomi.
Dalam konteks Lampung Selatan, pendekatan syariah diyakini mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya dalam mengakses pembiayaan yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip agama.
“Dengan dukungan BSI, kami ingin masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan keuangan, terutama bagi para pelaku usaha kecil dan mikro. Ini menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi bisa merata dan berkelanjutan,” tambah Egi.
Fokus pada UMKM dan Literasi Keuangan
Salah satu titik fokus kerja sama antara Pemkab Lampung Selatan dan BSI adalah pada pemberdayaan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Masih banyak pelaku UMKM di Lampung Selatan yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal, baik karena keterbatasan informasi, agunan, maupun keterampilan dalam mengelola usaha.
BSI berkomitmen untuk menyalurkan produk-produk pembiayaan mikro berbasis syariah yang mudah diakses, transparan, serta tidak membebani pelaku usaha dengan skema bunga tinggi. Selain itu, akan digelar pula program literasi dan edukasi keuangan syariah, yang menyasar kalangan pelajar, ibu rumah tangga, hingga kelompok petani dan nelayan.
Langkah ini sejalan dengan program nasional inklusi keuangan yang digalakkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), di mana sistem keuangan syariah menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan keadilan ekonomi.
Dukungan Infrastruktur Digital dan Layanan Non-Tunai
Dalam era digital, BSI juga menyampaikan kesiapan mereka untuk mendukung transformasi digital layanan keuangan di Lampung Selatan. Hal ini termasuk implementasi layanan keuangan non-tunai di pasar-pasar tradisional, instansi pemerintah, serta sektor pendidikan.
Dengan mendorong masyarakat untuk menggunakan aplikasi dan platform digital BSI, diharapkan transaksi menjadi lebih efisien dan aman, sekaligus mendukung visi Indonesia menuju ekonomi digital syariah yang kuat.
“BSI tidak hanya hadir sebagai bank, tetapi juga sebagai mitra transformasi ekonomi. Kami siap membantu digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk pada pelayanan publik di lingkungan Pemkab,” ujar perwakilan BSI dalam audiensi tersebut.
Masa Depan Inklusi Keuangan di Lampung Selatan
Pertemuan antara Pemkab Lampung Selatan dan BSI KCP Kalianda mencerminkan semangat membangun daerah melalui pendekatan kolaboratif antara sektor publik dan privat. Bupati Egi menekankan bahwa kehadiran lembaga keuangan syariah harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, bukan hanya sebagai simbol.
Pemkab akan segera merancang peta jalan kerja sama jangka menengah dan panjang bersama BSI, termasuk dalam hal program penyaluran bantuan produktif, pengelolaan dana zakat ASN, serta pelatihan manajemen usaha syariah untuk kalangan muda.
“Kami tidak ingin ekonomi syariah hanya menjadi jargon. Yang kami inginkan adalah implementasi nyata yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama yang paling membutuhkan,” tegas Egi.
Sinergi untuk Ekonomi Daerah yang Berdaya
Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Bank Syariah Indonesia adalah langkah nyata menuju pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan. Di tengah tantangan ketimpangan akses keuangan dan rendahnya literasi, pendekatan syariah yang dikembangkan secara strategis dan terukur diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang.
Melalui sinergi ini, Pemkab Lampung Selatan berharap tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang merata, memperkuat daya saing daerah, dan menjadikan keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem ekonomi lokal.
