JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pelayaran, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mulai menerapkan kebijakan baru terkait pembatasan bagasi penumpang, khususnya di Pelabuhan Makassar. Kebijakan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bagian dari transformasi layanan transportasi laut agar lebih tertib, efisien, dan sesuai standar keselamatan.
Pelni menyampaikan bahwa penerapan aturan bagasi akan dilakukan secara ketat dan konsisten untuk menghindari kelebihan beban di atas kapal serta mempercepat proses naik turun penumpang. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, menegaskan bahwa setiap penumpang akan mendapatkan fasilitas bebas biaya bagasi maksimal seberat 40 kilogram (kg) dengan dimensi maksimum 70x40x35 centimeter (cm).
“Aturan ini mulai kami berlakukan secara ketat di Pelabuhan Makassar dan berlaku untuk semua penumpang. Mereka mendapatkan bagasi gratis maksimal 40 kg. Jika melebihi, akan dikenakan biaya tambahan sesuai ketentuan,” ujar Darman.
Bukan Sekadar Pembatasan: Fokus pada Layanan dan Keselamatan
Penerapan kebijakan ini sering kali disalahartikan sebagai pembatasan atau pengurangan hak penumpang. Namun pihak Pelni menekankan bahwa langkah ini justru bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih tertib dan aman. Menurut Darman, ketentuan ini sangat penting untuk menghindari overload (kelebihan muatan) yang dapat membahayakan stabilitas kapal.
“Kadang penumpang membawa barang dalam jumlah besar, tanpa mempertimbangkan batas aman. Ini sangat berisiko dalam pelayaran,” tambahnya.
Ia menjelaskan, kelebihan bagasi kerap menimbulkan persoalan selama proses bongkar muat barang, membuat waktu sandar kapal menjadi lebih lama, dan dalam beberapa kasus bahkan menimbulkan ketidaktertiban di ruang penumpang karena banyaknya barang yang ditempatkan sembarangan.
Penyesuaian dengan Standar Keselamatan Maritim
Langkah Pelni dalam memberlakukan aturan bagasi ketat ini juga sejalan dengan standar keselamatan pelayaran internasional, sebagaimana tertuang dalam International Maritime Organization (IMO) dan regulasi domestik dari Kementerian Perhubungan. Salah satu prinsip penting dalam manajemen penumpang laut adalah memastikan rasio muatan dan distribusi barang di atas kapal berada dalam kondisi ideal.
Darman menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan petugas pelabuhan, aparat keamanan, dan penyedia jasa ekspedisi untuk membantu sosialisasi kebijakan ini. Selain itu, Pelni juga menyediakan fasilitas timbangan dan pengecekan ukuran barang di area pelabuhan sebelum penumpang naik ke kapal.
“Kami tidak ingin aturan ini mengejutkan penumpang. Oleh karena itu, kami terus melakukan sosialisasi agar semua memahami pentingnya tertib bagasi ini,” jelasnya.
Pelabuhan Makassar Jadi Lokasi Awal Penerapan Ketat
Pelabuhan Makassar dipilih sebagai lokasi awal penerapan kebijakan ini karena tingginya volume penumpang dan barang yang berangkat maupun datang melalui pelabuhan ini. Sebagai hub utama pelayaran antarpulau di kawasan Indonesia Timur, Pelabuhan Makassar sering mengalami lonjakan aktivitas, terutama menjelang musim liburan, arus mudik, dan periode akhir tahun.
Darman menyebutkan, volume barang yang dibawa penumpang kadang tidak terkendali, terutama dalam konteks penumpang yang juga membawa barang dagangan. Oleh karena itu, pengawasan di Makassar dijadikan percontohan sebelum diterapkan secara nasional.
“Pelabuhan Makassar menjadi pilot project kami untuk pelaksanaan sistem bagasi yang tertib dan aman. Setelah berjalan efektif, akan kami replikasi di pelabuhan-pelabuhan lain,” imbuhnya.
Sanksi dan Biaya Tambahan Jika Melebihi Ketentuan
Bagi penumpang yang tetap membawa barang melebihi batas yang ditentukan, Pelni memberlakukan biaya tambahan bagasi sesuai tarif resmi yang berlaku. Barang akan ditimbang sebelum naik ke kapal dan ditempatkan di ruang kargo khusus. Penumpang tidak diizinkan menyimpan barang melebihi ketentuan di dalam kabin atau lorong kapal.
“Barang yang melebihi kapasitas gratis akan dikenakan biaya per kilogram tambahan. Kami pastikan semua sesuai aturan. Ini demi kenyamanan bersama,” kata Darman menegaskan.
Selain itu, barang yang tidak sesuai ukuran maksimal (dimensi) akan dikategorikan sebagai kargo dan tidak diperbolehkan dibawa langsung ke dek penumpang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga alur evakuasi tetap terbuka dan tidak terhalang barang, dalam kondisi darurat sekalipun.
Edukasi Penumpang dan Pelibatan Agen Tiket
Pelni juga bekerja sama dengan agen tiket dan operator layanan daring untuk menyisipkan informasi soal aturan bagasi saat pembelian tiket. Langkah ini diambil guna memastikan penumpang memahami ketentuan sejak awal dan tidak merasa dirugikan saat tiba di pelabuhan.
Selain itu, Pelni juga menyiapkan poster, spanduk, dan audio pengumuman di pelabuhan sebagai bagian dari kampanye edukasi publik.
“Kami tidak ingin hanya mengatur tanpa mendidik. Edukasi ini bagian dari upaya kami membentuk budaya tertib pelayaran,” tutur Darman.
Upaya Modernisasi dan Transformasi Layanan Pelni
Kebijakan pengaturan bagasi ini juga menjadi bagian dari program transformasi layanan Pelni, yang kini semakin menekankan aspek ketepatan waktu, efisiensi operasional, serta keamanan pelayaran. Sebagai operator pelayaran milik negara, Pelni berkomitmen mendukung reformasi di sektor transportasi laut yang terus digaungkan pemerintah.
Dalam beberapa tahun terakhir, Pelni juga telah melakukan pembaruan sistem tiket, peremajaan kapal, hingga digitalisasi informasi keberangkatan dan pemesanan. Pengelolaan bagasi yang lebih profesional ini diharapkan menjadi langkah lanjutan menuju manajemen pelayaran modern.
Tertib Bagasi, Cermin Keselamatan Kolektif
Kebijakan Pelni dalam mengatur batas bagasi secara ketat bukan semata-mata prosedur administratif, melainkan bagian dari upaya membentuk sistem pelayaran yang aman, tertib, dan nyaman. Dengan membatasi dan mengatur volume barang yang dibawa penumpang, Pelni berharap dapat meminimalisasi risiko, mempercepat proses operasional pelabuhan, dan meningkatkan kualitas layanan.
Kesadaran dan kerja sama dari penumpang sangat dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan ini. Karena pada akhirnya, keselamatan pelayaran bukan hanya tanggung jawab awak kapal atau operator, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif seluruh pengguna jasa transportasi laut.
