JAKARTA - Rencana peningkatan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menjadi sorotan dalam pembahasan RAPBN 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajukan usulan kenaikan anggaran signifikan, yakni mencapai Rp 21,67 triliun, dari sebelumnya hanya Rp 8,11 triliun. Usulan ini disebut sebagai konsekuensi dari bertambahnya penugasan baru yang diberikan Presiden Prabowo Subianto, terutama menyangkut program strategis seperti listrik desa (lisdes) dan jaringan gas (jargas).
Bahlil menjelaskan bahwa program prioritas yang diarahkan Presiden membutuhkan tambahan pendanaan yang tidak sedikit. Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur energi, khususnya pemipaan, penyediaan listrik desa, serta jaringan gas rumah tangga, merupakan fokus utama pemerintah dalam periode mendatang. “Dalam memenuhi apa yang menjadi target prioritas Bapak Presiden untuk di 2026 terkait dengan pemipaan, kemudian terkait dengan lisdes, dan jargas, maka kami sampaikan kepada pimpinan bahwa ada penambahan anggaran untuk program 2025 yang didorong ke 2026,” jelasnya saat Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR.
Menurut Bahlil, lonjakan usulan anggaran ini juga disebabkan oleh adanya carry over atau kelanjutan dari tambahan anggaran di APBN 2025. Tahun ini, Kementerian ESDM memperoleh tambahan Rp 15,53 triliun, namun yang bisa dicairkan hanya Rp 7,1 triliun. Dengan demikian, sisa sebesar Rp 8,54 triliun dialihkan ke tahun anggaran berikutnya. “Sebesar Rp 8,54 triliun sebenarnya anggaran di perubahan yang sudah kita dapat sekitar Rp 15 triliun lebih, tetapi yang bisa ter-cover di 2025 sekitar Rp 7,1 triliun, selebihnya kita luncurkan ke 2026,” ujar Bahlil.
Dari total alokasi yang diusulkan, sebagian besar diarahkan untuk melanjutkan program listrik desa. Kementerian ESDM mencatat masih terdapat 10.068 titik yang belum terjangkau listrik. Titik-titik tersebut tersebar di 5.700 desa, 4.400 dusun, dan 68 lokasi lainnya yang membutuhkan pasokan energi. Bahlil menilai program ini krusial mengingat ketersediaan listrik tidak hanya berkaitan dengan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memicu pertumbuhan ekonomi lokal.
Selain carry over Rp 8,54 triliun, Bahlil menyebut Presiden Prabowo juga memberikan penugasan tambahan terkait percepatan program lisdes. Untuk itu, pemerintah menambah anggaran khusus sebesar Rp 5 triliun. Dengan kombinasi berbagai sumber anggaran tersebut, total usulan Kementerian ESDM dalam RAPBN 2026 mencapai Rp 21,67 triliun. “Jadi total penambahan anggaran kita kurang lebih sekitar Rp 8 triliun, ditambah dengan Rp 5 triliun, ditambah Rp 8,54 triliun, jadi totalnya kurang lebih sekitar Rp 21,67 triliun,” tegas Bahlil.
Latar Belakang Penambahan Anggaran
Penambahan alokasi dana untuk Kementerian ESDM tidak bisa dilepaskan dari strategi pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, program lisdes dan jargas selalu masuk daftar prioritas karena menyangkut pemerataan pembangunan. Masih banyak desa dan dusun di Indonesia yang belum terhubung dengan jaringan listrik maupun gas, terutama di wilayah terpencil.
Dengan meningkatnya anggaran, pemerintah berharap dapat mempercepat target rasio elektrifikasi hingga mendekati 100 persen. Selain itu, pembangunan jaringan gas rumah tangga diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat pada elpiji bersubsidi. Langkah ini dipandang penting untuk menciptakan efisiensi anggaran negara sekaligus memperbaiki kualitas hidup warga.
Pandangan DPR
Usulan yang disampaikan Bahlil mendapat perhatian serius dari Komisi XII DPR. Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menegaskan pihaknya akan menelaah secara rinci sebelum memberikan persetujuan final. Menurutnya, angka yang diusulkan sangat besar sehingga perlu pendalaman melalui rapat lanjutan dengan jajaran eselon I Kementerian ESDM.
“Kami menerima penjelasan dari Menteri ESDM RI terkait pengantar RKA-KL Kementerian ESDM tahun 2026, sebesar Rp 21.665.527.491.000, dan akan didalami dalam rapat dengar pendapat dengan seluruh eselon 1 Kementerian ESDM,” kata Bambang.
Sikap DPR tersebut menandakan bahwa meski pemerintah memiliki program prioritas yang jelas, mekanisme anggaran tetap harus melewati kajian mendalam. DPR ingin memastikan bahwa dana sebesar Rp 21,67 triliun benar-benar dialokasikan secara tepat, efisien, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Tantangan dan Harapan
Penambahan anggaran Kementerian ESDM untuk tahun 2026 menjadi refleksi dari tantangan besar dalam sektor energi. Pembangunan listrik desa, meski sudah berjalan selama bertahun-tahun, masih menyisakan pekerjaan rumah yang tidak kecil. Begitu pula jaringan gas rumah tangga, yang diharapkan dapat menjangkau lebih banyak wilayah namun terkendala infrastruktur dan biaya.
Dengan tambahan anggaran ini, publik menaruh harapan besar agar Kementerian ESDM bisa lebih cepat merealisasikan program strategis tersebut. Keberhasilan melistriki desa-desa tertinggal bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan dasar, melainkan juga mendorong aktivitas ekonomi, pendidikan, serta kesehatan. Demikian pula dengan program jaringan gas, yang diharapkan mampu menciptakan efisiensi energi sekaligus mengurangi beban subsidi negara.
Pada akhirnya, besarnya usulan anggaran Rp 21,67 triliun mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan energi di seluruh pelosok negeri. Meski begitu, pelaksanaan di lapangan tetap akan menjadi ujian nyata bagi Kementerian ESDM. Koordinasi lintas kementerian, dukungan DPR, serta pengawasan publik akan menentukan sejauh mana dana triliunan rupiah tersebut benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
