JAKARTA - Dalam upaya memberikan jaminan kesehatan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, pemerintah terus menggencarkan berbagai kebijakan strategis, terutama bagi kelompok yang rentan secara ekonomi. Fokus utama diarahkan pada perlindungan terhadap masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan ketika sakit menghampiri.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut terlihat di Kota Tanjungpinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Rustam, menjelaskan bahwa pihaknya menyediakan program alternatif bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS Kesehatan, tetapi sudah terlanjur membutuhkan penanganan medis. Meskipun bersifat sementara dan hanya bisa digunakan satu kali, program ini menjadi bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan pertolongan segera.

“Sebagai langkah alternatif, kita ada program pembayaran bagi masyarakat yang terlanjur sakit namun tidak memiliki BPJS Kesehatan,” jelas Rustam.

Kebijakan ini bukan tanpa syarat. Pemerintah daerah tetap memberlakukan sejumlah ketentuan untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah surat keterangan rawat inap dari fasilitas kesehatan, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan tidak mampu, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial setempat.

Program bantuan ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi kritis. Namun demikian, Rustam tetap mengimbau agar warga tidak mengandalkan skema darurat ini sebagai solusi utama.

Ia mengingatkan pentingnya memiliki BPJS Kesehatan sebagai langkah preventif yang dapat menghindarkan masyarakat dari risiko beban biaya pengobatan saat menghadapi kondisi darurat. Kepemilikan jaminan kesehatan sejak dini dinilai jauh lebih bijaksana dibandingkan baru mengurusnya saat kondisi tubuh sudah tidak stabil.

“Masyarakat diharapkan sebelum sakit itu sudah ada asuransi kesehatannya seperti BPJS. Jangan ketika sakit baru pusing mikirin biayanya,” tegasnya.

Untuk memperluas jangkauan program jaminan kesehatan, pemerintah juga menyediakan fasilitas kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Di Kota Tanjungpinang sendiri, saat ini masih tersedia sekitar 3.000 kuota bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan iuran.

Kebijakan ini menjadi peluang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki jaminan kesehatan. Rustam mengimbau warga yang merasa memenuhi kriteria untuk segera mengurus pendaftaran melalui jalur PBI. Dengan mendaftarkan diri sebelum jatuh sakit, masyarakat tidak hanya menghindari kerepotan administratif, tetapi juga memberikan ketenangan psikologis bahwa mereka telah terlindungi.

“Apalagi saat ini masih ada sekitar lebih kurang 3 ribu kuota PBI di Kota Tanjungpinang,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari visi nasional dalam memperluas cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pemerintah menargetkan seluruh masyarakat, khususnya yang tergolong dalam kelompok rentan, bisa mendapatkan layanan kesehatan yang setara dan bermutu.

Dinas Kesehatan bersama Dinas Sosial di berbagai daerah kini semakin aktif melakukan sosialisasi terkait manfaat BPJS Kesehatan dan prosedur pendaftarannya. Mereka juga terus mengedukasi masyarakat bahwa mendaftar BPJS sebelum sakit merupakan pilihan paling bijak dalam pengelolaan risiko kesehatan keluarga.

Tak jarang, masyarakat enggan mengurus BPJS Kesehatan dengan alasan prosedur yang dianggap rumit atau ketidaktahuan mengenai manfaatnya. Padahal, dengan sedikit upaya administratif dan kelengkapan dokumen, masyarakat bisa mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan dasar hingga lanjutan tanpa harus terbebani biaya besar.

Peran pemerintah daerah dalam menjembatani masyarakat ke dalam sistem jaminan kesehatan nasional sangat krusial. Ketika masih ada kelompok yang terabaikan atau belum terlayani secara optimal, maka upaya perlindungan sosial belum benar-benar tuntas. Oleh karena itu, hadirnya program bantuan pembiayaan bagi warga yang sakit tanpa BPJS merupakan langkah sementara yang perlu diiringi dengan upaya edukasi berkelanjutan.

Dengan semangat inklusivitas, pemerintah berharap bahwa ke depan, seluruh lapisan masyarakat, terutama dari kelompok kurang mampu, tidak hanya mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menyiapkan diri secara administratif dan finansial jauh-jauh hari.

Sistem jaminan sosial kesehatan yang berfungsi baik akan berdampak besar pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika warga tidak khawatir lagi terhadap risiko kesehatan yang tak terduga, mereka bisa lebih fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan keluarga.

Langkah-langkah seperti ini juga memperlihatkan bagaimana pendekatan pelayanan publik semakin diarahkan pada pencegahan ketimbang hanya penanganan. Pemerintah berupaya menyadarkan masyarakat bahwa keberadaan BPJS bukan hanya untuk mereka yang sedang sakit, tetapi sebagai perlindungan penting sebelum kemungkinan terburuk terjadi.

Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi kunci dalam menciptakan sistem kesehatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Inilah semangat yang terus digaungkan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal di seluruh pelosok negeri, termasuk di Kota Tanjungpinang.