JAKARTA - Ketika dunia terus bergerak menuju era baru dalam tata kelola energi dan sistem transportasi, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) kian mendapat sorotan. Tak lagi hanya sebagai simbol teknologi canggih atau alat untuk menekan emisi karbon, EV kini bertransformasi menjadi alat strategis dalam membangun sistem transportasi yang lebih setara dan inklusif. Gagasan inilah yang mengemuka ketika membahas kendaraan listrik bukan sekadar dari sisi teknis dan lingkungan, tetapi juga sebagai alat untuk mendorong demokratisasi transportasi.
Selama ini, wacana kendaraan listrik kerap terjebak dalam diskusi seputar pengurangan emisi gas rumah kaca dan efisiensi energi. Meskipun isu lingkungan sangat relevan, pembahasan seperti ini cenderung menyempitkan potensi besar dari kendaraan listrik dalam membentuk ekosistem mobilitas masa depan yang inklusif dan berkeadilan.
Seiring waktu, mulai muncul kesadaran bahwa kendaraan listrik juga menyimpan potensi untuk merombak struktur sosial yang timpang dalam sektor transportasi. Alih-alih hanya diposisikan sebagai "pengganti" kendaraan berbahan bakar fosil, kendaraan listrik sebenarnya dapat membuka jalan menuju sistem transportasi yang lebih partisipatif dan merata.
“Di tengah transformasi besar pada sektor energi dan mobilitas, kendaraan listrik sering diposisikan semata sebagai solusi lingkungan. Padahal, lebih dari sekadar pengganti mesin berbahan bakar fosil, kendaraan listrik membuka pintu bagi sebuah gagasan yang lebih besar: demokratisasi transportasi.”
Pernyataan ini menjadi titik tolak penting untuk memahami bahwa teknologi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk memperluas akses dan keadilan sosial.
Teknologi Sebagai Pemungkin Akses, Bukan Sekadar Simbol Inovasi
Demokratisasi transportasi merujuk pada penyediaan akses transportasi yang adil bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi, wilayah tempat tinggal, maupun kemampuan fisik. Dalam konteks ini, kendaraan listrik dapat memainkan peran besar, terutama jika didorong oleh kebijakan publik yang berpihak pada kelompok rentan.
Kehadiran motor listrik murah, skema subsidi EV, dan insentif bagi penyedia layanan angkutan umum berbasis listrik menjadi langkah strategis yang dapat mengikis kesenjangan mobilitas. Negara seperti India dan Vietnam sudah mulai mendorong populasi kendaraan listrik roda dua sebagai moda transportasi masyarakat kelas menengah bawah.
Bahkan lebih jauh lagi, kendaraan listrik bisa menjadi katalisator ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro. Misalnya, penggunaan sepeda motor listrik untuk pengiriman barang oleh UMKM atau untuk ojek online yang kini menjadi tulang punggung transportasi harian masyarakat urban. Dalam skema seperti ini, kendaraan listrik bukan sekadar alat gerak, tapi juga alat produksi.
Tantangan Aksesibilitas dan Infrastruktur
Namun, narasi ideal ini tidak terlepas dari tantangan besar. Ketersediaan infrastruktur pengisian daya (charging station) yang belum merata, harga jual EV yang relatif tinggi, serta keterbatasan pasokan baterai menjadi penghalang utama bagi upaya demokratisasi transportasi berbasis listrik.
Pemerintah harus berperan aktif dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inklusi kendaraan listrik, tidak hanya untuk kalangan atas atau perkotaan. Skema pembiayaan ringan, subsidi lintas sektor, serta pengembangan baterai lokal dan daur ulang material menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa EV benar-benar bisa diakses oleh semua orang.
Apabila tidak, maka kendaraan listrik hanya akan menjadi simbol elitisme teknologi—digandrungi kalangan atas dan tetap meninggalkan masyarakat kelas bawah dalam ketertinggalan mobilitas.
Peluang Indonesia: Kombinasi Potensi Alam dan Politik Energi
Sebagai negara yang kaya akan cadangan nikel dan logam tanah jarang lainnya—komponen utama baterai EV—Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi pasar pengguna EV, tetapi juga produsen utama di kawasan Asia. Pemerintah telah mencanangkan pengembangan industri baterai nasional, termasuk pembangunan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir.
Namun demikian, kebijakan ini harus dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan ekspor, melainkan juga untuk membuka akses lebih luas bagi masyarakat terhadap kendaraan listrik. Artinya, pendekatan industri harus bersanding dengan pendekatan sosial.
Langkah seperti program konversi motor BBM menjadi motor listrik, pemberian subsidi motor listrik untuk UMKM dan pelajar, serta integrasi angkutan umum berbasis listrik, harus ditingkatkan agar cita-cita demokratisasi mobilitas benar-benar terwujud.
Demokratisasi Transportasi = Demokratisasi Kesempatan
Jika kendaraan listrik dapat diakses secara luas dan adil, maka efeknya bukan hanya pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Akses transportasi yang murah, ramah lingkungan, dan terjangkau akan membuka lebih banyak kesempatan bagi mobilitas ekonomi, pendidikan, dan sosial.
Masyarakat di wilayah pinggiran, misalnya, bisa memiliki sarana transportasi mandiri yang tidak bergantung pada BBM, yang sering kali mahal dan langka. Di sisi lain, pelaku UMKM bisa menghemat biaya operasional karena listrik lebih murah dibandingkan bahan bakar minyak. Pada akhirnya, kendaraan listrik dapat menghapus hambatan mobilitas yang selama ini bersifat struktural.
Dengan demikian, ketika kendaraan listrik dipahami dalam kerangka keadilan sosial, maka setiap langkah kebijakan, inovasi teknologi, dan pembangunan infrastruktur harus diarahkan untuk memperluas akses dan kebermanfaatan secara kolektif.
Kendaraan Listrik sebagai Gerakan Sosial
Peralihan ke kendaraan listrik bukan semata proyek teknologi atau kebijakan lingkungan. Di dalamnya terkandung potensi besar untuk mendorong transformasi sosial. Jika dirancang dan diimplementasikan dengan adil, kendaraan listrik bisa menjadi alat demokratisasi transportasi yang nyata—mewujudkan mobilitas yang setara, terjangkau, dan bebas emisi.
Pernyataan awal bahwa “kendaraan listrik membuka pintu bagi sebuah gagasan yang lebih besar: demokratisasi transportasi” sepatutnya menjadi pegangan dalam merancang masa depan transportasi Indonesia. Masa depan itu harus adil, berkelanjutan, dan dapat dinikmati oleh semua warga, bukan hanya mereka yang mampu membeli mobil mewah bermerek Tesla.
