JAKARTA - Upaya memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga perputaran ekonomi terus dilakukan pemerintah bersama lembaga keuangan nasional. Salah satu langkah strategis yang menonjol dalam hal ini adalah penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada jutaan pekerja di seluruh penjuru negeri. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kembali memainkan peran penting dalam misi tersebut.
Sebagai salah satu bank terbesar dengan cakupan layanan hingga pelosok desa, BRI memanfaatkan jaringannya untuk memastikan bantuan langsung dari pemerintah bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan. Melalui perannya sebagai bank penyalur resmi BSU tahun 2025, BRI telah menyalurkan bantuan senilai Rp1,72 triliun kepada 2,8 juta pekerja, mempertegas posisinya sebagai bank yang berpihak pada rakyat.
Program ini dilaksanakan secara bertahap demi memastikan efisiensi dan keakuratan distribusi. Penyaluran dilakukan dalam tiga gelombang:
Tahap pertama mencakup 1,1 juta rekening dengan total dana sebesar Rp695,46 miliar.
Tahap kedua menjangkau 803 ribu rekening senilai Rp481,95 miliar.
Tahap ketiga menjangkau 919 ribu rekening, dengan jumlah dana Rp551,81 miliar.
Skema ini tidak berdiri sendiri. BSU merupakan program pemerintah yang digagas untuk menjaga konsumsi rumah tangga di tengah tekanan ekonomi, serta sebagai bagian dari strategi nasional dalam mendukung pemulihan ekonomi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan BSU menyasar sekitar 17 juta pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota (UMP/UMK). Selain itu, sekitar 3,4 juta guru honorer juga menjadi sasaran bantuan yang nilainya ditetapkan sebesar Rp300.000 per bulan dan disalurkan sekaligus.
Menilik rekam jejaknya, BRI bukanlah pemain baru dalam penyaluran BSU. Sejak 2020, bank ini telah menyalurkan bantuan kepada 1,4 juta pekerja dan kemudian memperluas cakupannya pada 2022 dengan melayani 3,2 juta pekerja, mencatat nilai total bantuan sebesar Rp1,92 triliun. Seluruh proses ini dilaksanakan berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) secara terintegrasi dan tepat sasaran.
Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menyampaikan bahwa keterlibatan BRI dalam program ini bukan hanya menjalankan mandat pemerintah, melainkan menjadi bentuk nyata kontribusi bank dalam memperkuat perekonomian rakyat.
“Kami berterima kasih atas kepercayaan pemerintah kepada BRI dalam penyaluran BSU ini. Lewat jaringan kami yang tersebar hingga ke pelosok, serta pemanfaatan teknologi digital banking BRI seperti BRImo dan AgenBRILink, penyaluran BSU dapat dilakukan secara lebih efisien dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Jaringan BRI yang sangat luas memberikan kemudahan akses pencairan dana bagi para penerima manfaat. Mulai dari Super Apps BRImo, e-Channel BRI yang berjumlah lebih dari 742 ribu unit, hingga kehadiran 1,19 juta AgenBRILink yang tersebar hingga ke pelosok pedesaan, semua dimanfaatkan dalam ekosistem distribusi BSU.
Penerima manfaat pun tidak perlu mengantre panjang atau datang ke kantor cabang. Cukup melalui aplikasi atau agen terdekat, mereka bisa mencairkan bantuan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan sehari-hari.
Riko juga menekankan bahwa keberhasilan BRI dalam penyaluran BSU memiliki makna lebih dari sekadar angka. Ini mencerminkan keberhasilan kolaborasi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam mendukung program-program sosial yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.
“Sebagai bank dengan fokus pemberdayaan di segmen UMKM, BRI terus mendukung program-program strategis pemerintah untuk mewujudkan inklusi keuangan dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan,” imbuh Riko.
Di tengah kondisi ekonomi global yang fluktuatif, inisiatif semacam ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Penyaluran BSU tidak hanya membantu pekerja formal yang rentan kehilangan daya beli, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan konsumsi rumah tangga yang merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Penguatan daya beli masyarakat lewat BSU memberi dampak langsung pada sektor riil, terutama pada perdagangan, jasa, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dana bantuan tersebut umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok, biaya pendidikan, hingga modal tambahan untuk usaha kecil.
Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasiskan data resmi dari Kemnaker, serta dukungan infrastruktur teknologi BRI, program BSU tahun ini berjalan lebih lancar, terarah, dan memberikan dampak yang terukur.
Dari sisi keberlanjutan, langkah BRI ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat daya tahan sosial-ekonomi nasional. Kesiapan sistem perbankan dalam menghadapi tugas besar seperti penyaluran bantuan sosial menjadi bukti pentingnya digitalisasi layanan keuangan dalam mendukung pembangunan inklusif.
Keterlibatan aktif perbankan nasional dalam program BSU juga menjadi sinyal positif terhadap soliditas antara regulator, pelaksana program, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Dalam konteks yang lebih luas, upaya seperti ini memperlihatkan bahwa transformasi digital di sektor keuangan tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga dapat mempercepat distribusi kesejahteraan secara merata.
Dengan beragam pencapaian tersebut, BRI sekali lagi menunjukkan bahwa keberadaan perbankan tidak semata-mata soal profitabilitas. Di balik mesin korporasi, terdapat tekad dan komitmen untuk membangun masyarakat yang lebih kuat secara ekonomi, terutama mereka yang berada di lapisan rentan.
