JAKARTA - Di balik panorama menakjubkan Raja Ampat yang sering dijuluki sebagai “surga dunia”, kini tersembunyi kekhawatiran besar yang semakin nyata: aktivitas pertambangan nikel yang mengancam masa depan ekosistem dan kehidupan masyarakat lokal. Wilayah yang selama ini terkenal karena keindahan lautnya dan menjadi destinasi impian bagi wisatawan dunia kini berada di ambang ancaman ekologis akibat ekspansi industri ekstraktif.

Isu ini mencuat kembali ke permukaan setelah beberapa aktivis dari Greenpeace Indonesia melakukan aksi protes damai dalam sebuah forum energi nasional bertajuk Indonesia Critical Minerals Conference & Expo yang digelar di Jakarta. Aksi tersebut berlangsung saat Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, sedang menyampaikan sambutannya. Tiga aktivis bersama seorang perempuan Papua secara simbolik membentangkan spanduk untuk menyuarakan protes terhadap aktivitas pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat.

Pesan utama mereka sangat jelas: “No Viral, No Justice”. Sebuah sindiran keras terhadap ketidakmampuan sistem dalam menanggapi isu yang tidak mendapat sorotan publik luas. Kalimat itu menunjukkan bahwa hanya isu-isu yang viral dan ramai di media sosial yang cenderung mendapatkan perhatian, sementara keresahan masyarakat adat dan kerusakan lingkungan justru terpinggirkan.

Protes tersebut menyoroti bahwa bukan hanya lingkungan yang terancam, tetapi juga suara masyarakat lokal yang selama ini kurang didengar. Kehadiran perempuan Papua dalam aksi itu bukan hanya simbolis, tetapi juga representasi langsung dari masyarakat yang merasakan dampak paling nyata dari kegiatan tambang.

Dalam kerangka komunikasi lingkungan, fenomena ini mencerminkan pentingnya dialog yang adil antara masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Teori komunikasi lingkungan memaparkan bagaimana komunikasi bisa mempengaruhi perilaku dan sikap terhadap isu-isu ekologis. Dalam konteks Raja Ampat, komunikasi yang tidak setara hanya akan memperkuat ketimpangan informasi dan memperburuk ketidakpercayaan antara pemangku kebijakan dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi aspek krusial dalam menyikapi aktivitas pertambangan yang sangat berdampak terhadap ruang hidup mereka. Ketika komunikasi bersifat partisipatif, masyarakat lokal tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga aktor utama dalam menjaga dan mengelola wilayahnya. Inilah esensi dari pendekatan komunikasi lingkungan yang berkeadilan.

Dalam tataran kebijakan, pemerintah memiliki peran penting untuk menjamin keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem. Kajian terhadap dampak positif dan negatif dari proyek hilirisasi nikel harus dilakukan secara menyeluruh, dengan membuka ruang dialog dan diskusi publik yang jujur dan transparan. Tanpa itu, keputusan hanya akan memicu resistensi dan konflik sosial-ekologis berkepanjangan.

Perlu diingat, Raja Ampat bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah simbol warisan hayati yang mendunia. Terumbu karang, biota laut, dan masyarakat adat yang menggantungkan hidup dari laut adalah kekayaan yang tak tergantikan oleh nilai ekonomi jangka pendek. Memaksakan tambang di kawasan seperti ini bukan hanya persoalan kerusakan ekologi, tapi juga kehilangan identitas dan kebudayaan.

Lebih jauh, dalam era digital seperti saat ini, persebaran informasi sangat cepat dan meluas. Namun demikian, tidak semua narasi mendapat porsi pemberitaan yang adil. Suara dari wilayah pinggiran seperti Raja Ampat kerap terpinggirkan, kecuali jika mendapat perhatian besar dari media atau menjadi viral di media sosial. Ketimpangan ini membuat urgensi pelestarian lingkungan sering kali kalah oleh kepentingan industri besar yang memiliki kekuatan komunikasi dan lobi yang jauh lebih besar.

Jika kita sebagai bangsa mengakui bahwa manusia diberi akal untuk berpikir dan mempertimbangkan tindakan, maka perlindungan lingkungan harus menjadi cerminan dari integritas kita. Menghancurkan alam demi keuntungan sesaat menunjukkan kegagalan dalam menggunakan akal secara bertanggung jawab.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus menyadari bahwa membungkam aspirasi masyarakat lokal bukanlah solusi. Justru sebaliknya, membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya adalah kunci menciptakan kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Raja Ampat tidak bisa terus diperlakukan sebagai ruang ekonomi semata; ia harus dilihat sebagai ruang hidup yang harus dilindungi.

Tindakan penyelamatan Raja Ampat bukan semata tugas aktivis atau warga lokal, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh pihak. Termasuk masyarakat luas yang perlu lebih peduli terhadap isu lingkungan di Indonesia Timur. Mendukung perjuangan warga adat dan kelompok lingkungan hidup adalah bagian dari menjaga warisan bangsa.

Saat ini, kita dihadapkan pada persimpangan yang krusial: mempertahankan Raja Ampat sebagai warisan dunia yang lestari, atau membiarkannya menjadi korban dari ambisi ekonomi sesaat. Keputusan ada di tangan kita bersama — baik sebagai individu, pembuat kebijakan, atau sebagai bagian dari masyarakat global yang menginginkan masa depan bumi yang layak huni.

Karena ketika surga dunia seperti Raja Ampat mulai berubah rupa karena tambang, yang tergerus bukan hanya keindahannya, tapi juga harapan kita akan masa depan yang berkelanjutan.