JAKARTA - Jumlah pendaftaran siswa di sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Jombang menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Puluhan sekolah mengalami penurunan peminat secara signifikan, dengan lebih dari 40 SDN mencatatkan pendaftaran kurang dari 10 siswa, bahkan beberapa tidak mendapatkan pendaftar sama sekali. Kondisi ini memicu perhatian berbagai pihak, termasuk Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, yang mengajukan usulan untuk menggabungkan atau melakukan merger sekolah-sekolah tersebut guna memaksimalkan kualitas pembelajaran dan efisiensi operasional.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jombang, Muhyiddin Zainul Arifin, menilai bahwa wacana merger menjadi langkah yang perlu dipertimbangkan secara serius. “Semakin sedikit murid di sekolah, operasional pendidikan seperti honor guru tidak tetap (GTT) pun menjadi terpengaruh. Hal ini tentu memengaruhi kelancaran proses pembelajaran,” ujarnya. Dengan jumlah siswa yang minim, pembelajaran sulit berjalan optimal, dan biaya operasional menjadi kurang efisien.
Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya jumlah pendaftaran di SDN adalah munculnya sekolah swasta baru yang berbasis keagamaan dengan kualitas pembelajaran dan fasilitas yang baik. Peningkatan pendapatan orang tua juga membuat mereka lebih memilih sekolah swasta yang dianggap menawarkan nilai lebih bagi pendidikan anak-anak mereka. “Berdirinya sekolah swasta baru berbasis keagamaan diimbangi dengan meningkatnya pendapatan orang tua, sehingga sekolah swasta yang berkualitas dari sisi pembelajaran dan kualitas gedung menjadi pilihan utama,” kata Muhyiddin.
Selain itu, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) juga berkontribusi pada menurunnya jumlah anak usia sekolah di Kabupaten Jombang. Program dengan slogan “dua anak cukup” berhasil menekan angka pertumbuhan penduduk sehingga jumlah anak usia SD cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kondisi ini memunculkan tantangan baru dalam pengelolaan sekolah negeri yang kini harus menghadapi persaingan dengan sekolah swasta serta tren demografis yang berubah.
Menanggapi hal tersebut, Muhyiddin menyarankan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki situasi. Salah satunya adalah dengan mempererat hubungan antara sekolah, guru, dan warga masyarakat sekitar. “Kepala sekolah dan guru bisa melakukan pendekatan langsung, door to door ke rumah-rumah warga, untuk mengenalkan sekolah dan mengajak mendaftarkan anak-anak mereka,” jelasnya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kembali minat masyarakat terhadap sekolah negeri yang ada.
Sampai saat ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, melalui Plh Kepala Dinas Wor Windari, belum memberikan tanggapan resmi terkait usulan merger tersebut. Namun, pihak dinas sudah menyelesaikan proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) SDN di Kabupaten Jombang yang berakhir pada 30 Juni. Hasilnya, sebanyak 47 SDN tercatat menerima pendaftaran di bawah 10 siswa, dan ada beberapa sekolah yang sama sekali tidak mendapatkan murid baru.
Situasi ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk evaluasi dan penataan ulang sumber daya pendidikan di Kabupaten Jombang. Merger sekolah dapat menjadi solusi yang tidak hanya mengatasi masalah rendahnya jumlah siswa, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan melalui konsolidasi sumber daya guru, fasilitas, dan anggaran. Dengan sekolah yang lebih besar dan lebih baik, diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
Selain itu, penggabungan sekolah juga memungkinkan peningkatan program-program pembelajaran yang lebih variatif dan berkualitas. Hal ini tentunya akan lebih menarik minat orang tua dan siswa untuk tetap memilih sekolah negeri. Selain aspek pendidikan, efisiensi biaya operasional juga menjadi salah satu alasan utama di balik wacana merger. Dengan mengurangi jumlah sekolah yang beroperasi dengan murid sangat sedikit, anggaran pendidikan dapat dialokasikan secara lebih optimal untuk pengembangan fasilitas, pelatihan guru, dan program pendukung lainnya.
Namun, wacana merger ini tentu tidak lepas dari tantangan. Ada kemungkinan munculnya resistensi dari masyarakat, khususnya orang tua dan guru yang merasa sekolah yang ada saat ini sudah menjadi bagian dari komunitas dan lingkungan mereka. Untuk itu, pendekatan komunikasi yang baik dan transparan sangat dibutuhkan oleh pihak sekolah dan dinas pendidikan agar semua pihak dapat memahami manfaat dan tujuan dari merger ini.
Terlepas dari segala tantangan, kondisi saat ini memaksa seluruh stakeholder pendidikan di Jombang untuk berpikir ulang dan mencari solusi terbaik demi masa depan pendidikan anak-anak di daerah ini. Dengan jumlah siswa yang semakin menurun, tetap mempertahankan banyak sekolah dengan kapasitas kecil bukanlah pilihan yang bijak secara jangka panjang.
Melalui penggabungan sekolah, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama membangun lingkungan pendidikan yang lebih kondusif dan berkualitas. Upaya ini tidak hanya akan memperbaiki mutu pembelajaran tetapi juga akan menumbuhkan semangat baru di antara guru dan siswa. Sebagai langkah awal, pihak dinas pendidikan bisa mulai merumuskan kebijakan dan melakukan sosialisasi secara luas agar masyarakat dapat turut serta dalam proses ini.
Dengan demikian, merger sekolah bukan semata-mata tentang pengurangan jumlah sekolah, melainkan tentang bagaimana mengelola sumber daya pendidikan dengan lebih baik dan memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Jombang. Menangani permasalahan minimnya siswa di SDN bukan hanya tugas pemerintah, melainkan juga peran aktif masyarakat dalam mendukung dan memilih pendidikan yang berkualitas bagi generasi penerus.
Sekolah negeri sebagai institusi pendidikan publik harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi yang baik antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat, masa depan pendidikan di Jombang dapat lebih cerah dan anak-anak dapat memperoleh pendidikan yang layak serta berkualitas. Wacana merger yang sedang dibahas saat ini, apabila dilaksanakan dengan tepat, bisa menjadi salah satu langkah awal menuju transformasi pendidikan yang lebih baik dan berkelanjutan di daerah ini.
