JAKARTA - Perubahan susunan pimpinan Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian pelaku industri perbankan nasional. Salah satunya datang dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang merespons pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Penunjukan tersebut dinilai membuka peluang lahirnya gagasan baru dalam penguatan kebijakan moneter dan stabilitas ekonomi nasional.
Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menyampaikan pandangannya atas terpilihnya Thomas Djiwandono untuk mengisi posisi Deputi Gubernur BI, menggantikan Juda Agung yang telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Januari 2026. Pergantian ini menjadi bagian dari proses kelembagaan Bank Indonesia dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan tata kelola bank sentral.
Harapan Perbankan terhadap Kepemimpinan Baru BI
Hendra Lembong menyampaikan harapan agar kehadiran Thomas Djiwandono di jajaran pimpinan Bank Indonesia dapat membawa perspektif dan pemikiran baru yang berdampak positif bagi perekonomian nasional. Menurutnya, peran Deputi Gubernur BI sangat strategis dalam mendukung kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.
“Thomas Djiwandono terpilih Deputi Gubernur, ya tentu harapannya beliau bisa membawa ide-ide baru yang lebih baik lagi untuk membantu pertumbuhan ekonomi,” kata Hendra saat menjawab pertanyaan media dalam acara paparan kinerja tahun buku 2025.
Pernyataan tersebut mencerminkan ekspektasi dunia perbankan terhadap sinergi antara Bank Indonesia dan industri keuangan dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan, baik di tingkat domestik maupun global.
Agenda Pertemuan BCA dengan Deputi Gubernur BI
Setelah Thomas Djiwandono resmi dilantik sebagai Deputi Gubernur BI, manajemen BCA berencana untuk menjadwalkan pertemuan dengan yang bersangkutan. Namun demikian, Hendra Lembong belum mengungkapkan secara rinci waktu pelaksanaan maupun agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.
Menurut Hendra, pembahasan lebih lanjut baru akan disampaikan kepada publik setelah pertemuan tersebut terlaksana. Hal ini dilakukan agar komunikasi yang disampaikan benar-benar mencerminkan hasil diskusi antara pihak perbankan dan Bank Indonesia.
“Kita dari sana tentu bertemu dengan beliau setelah nanti resmi. Dan mungkin kesempatan berikut kita bisa share-nya setelah pertemuan kita dengan beliau,” ujarnya.
Pengangkatan Resmi Melalui Rapat Paripurna DPR
Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia telah melalui proses konstitusional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 secara resmi menyetujui laporan Komisi XI terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI.
Dalam rapat paripurna yang digelar di Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan pertanyaan kepada seluruh anggota dewan terkait persetujuan atas laporan Komisi XI DPR RI.
“Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui?” ujar Saan Mustopa.
Pertanyaan tersebut disambut dengan persetujuan bulat dari anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.
Pengesahan dan Penetapan Deputi Gubernur BI
Setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota DPR RI yang hadir, Wakil Ketua DPR RI kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan. Dalam kesempatan tersebut, Saan Mustopa juga menyampaikan ucapan terima kasih dan meminta Thomas Djiwandono maju ke depan untuk berfoto bersama sebagai simbol penetapan resmi.
Pengesahan ini menandai berakhirnya rangkaian proses politik dan kelembagaan dalam pengangkatan Deputi Gubernur BI, sekaligus membuka babak baru dalam struktur kepemimpinan Bank Indonesia.
Proses Fit and Proper Test di Komisi XI
Sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna, Thomas Djiwandono telah menjalani serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI. Proses tersebut berlangsung pada Senin.
Dalam uji kelayakan tersebut, Thomas Djiwandono bersaing dengan dua pejabat karier Bank Indonesia lainnya, yakni Solikin M Juhro dan Dicky Kartikoyono. Seluruh kandidat dinilai berdasarkan kompetensi, pengalaman, serta pemahaman terhadap kebijakan moneter dan sistem keuangan nasional.
Hasil uji kelayakan tersebut kemudian menjadi dasar Komisi XI DPR RI dalam menyampaikan rekomendasi kepada rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan resmi.
Ekspektasi terhadap Sinergi Fiskal dan Moneter
Dengan terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI, pelaku industri perbankan berharap adanya penguatan koordinasi antara kebijakan moneter dan sektor keuangan. Kehadiran pimpinan baru di BI diharapkan dapat mendukung stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.
Bagi BCA, komunikasi dan koordinasi dengan Bank Indonesia merupakan hal penting dalam memastikan kebijakan yang diambil dapat selaras dengan kondisi industri perbankan dan kebutuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, rencana pertemuan dengan Deputi Gubernur BI yang baru menjadi langkah awal dalam membangun sinergi tersebut.
