JAKARTA - Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, warga Kabupaten Sragen kembali dihadapkan pada persoalan krusial: kelangkaan dan lonjakan harga gas elpiji 3 kg. Selama sepekan terakhir, gas bersubsidi ini tidak hanya sulit didapatkan, tetapi juga mengalami kenaikan harga signifikan hingga menembus Rp 26.000 per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya Rp 18.000.
Gas elpiji 3 kg atau yang sering disebut “gas melon” sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun realitas di lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Harga di tingkat pengecer kini berkisar antara Rp 23.000 hingga Rp 26.000 per tabung. Selain menyulitkan kebutuhan rumah tangga, kondisi ini juga berdampak besar terhadap pelaku usaha kecil yang sangat tergantung pada pasokan gas subsidi.
Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan dan kenaikan harga paling terasa di wilayah Sragen bagian barat. Di Desa Gading, Kecamatan Tanon, harga gas melon sudah menyentuh Rp 23.000 per tabung. Sementara di Desa Ngandul, Kecamatan Sumberlawang, harganya bahkan lebih tinggi lagi, mencapai Rp 26.000.
“Iya, sudah hampir satu bulan ini langka dan mahal. Harga biasanya Rp 19.000, tapi karena langka, kemarin di toko pengecer milik anaknya Pak Haji Sutrisno dijual Rp 25.000, di toko Bu Sadirah dekat Terminal Sumberlawang juga Rp 25.000, dan di toko Pak Udin pojokan terminal Rp 21.000. Di tengah kampung lain pun harga berkisar Rp 22.000. Di Sumber Cepoko saja Rp 21.000. Karena barangnya sulit dicari, ya mau tidak mau kami beli meskipun mahal karena kebutuhan,” ungkap M (50), warga Desa Ngandul.
Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait tidak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Kelangkaan gas elpiji dan harga yang tidak terkendali berpotensi menciptakan persoalan sosial yang lebih luas jika dibiarkan berkepanjangan.
“Harapannya kondisi bisa segera normal kembali. Jangan sampai masyarakat makin kesulitan di situasi seperti ini,” tambah M.
Selain Sumberlawang, wilayah lain yang terdampak meliputi kawasan Sangiran, Desa Krikilan dan Desa Bukuran di Kecamatan Kalijambe. Di dua desa tersebut, gas elpiji 3 kg kini dijual dengan harga Rp 20.000 hingga Rp 22.000, naik dari harga normal Rp 19.000. Kendati selisihnya tampak kecil, namun kenaikan ini tetap memberatkan bagi keluarga miskin dan pelaku usaha mikro.
Kondisi yang sama turut terjadi di Kroyo dan Puro, wilayah Kecamatan Karangmalang. Masyarakat di daerah ini mulai mengeluhkan kelangkaan yang makin parah, terlebih ketika pasokan dari pangkalan SPBU Taman Asri baru dijadwalkan datang pada Senin mendatang.
Situasi di Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, tak kalah pelik. Di Gambiran, sejumlah pangkalan gas bahkan sudah lebih dulu memasang tulisan “Gas Habis” sebelum ada pembeli yang datang. Warga hanya bisa mengandalkan pengecer yang menjual dengan harga mencapai Rp 24.000 per tabung.
“Sulit, tapi ya masih ada yang jual,” ujar Sri, warga Kecamatan Tangen. Di wilayah tersebut, gas elpiji 3 kg ditawarkan di pengecer dengan harga mulai dari Rp 23.000 hingga Rp 25.000 per tabung.
Tak pelak, kondisi ini memunculkan berbagai dugaan dan kecurigaan. Salah satu isu yang berkembang di masyarakat adalah kemungkinan adanya permainan distribusi oleh oknum-oknum tertentu. Sebagian warga bahkan menduga jatah gas elpiji untuk Sragen dialihkan ke daerah lain. Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan atau konfirmasi resmi dari otoritas yang berwenang terkait dugaan tersebut.
Kondisi ini tentu membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah, Pertamina, serta pihak-pihak terkait lainnya. Penyaluran gas elpiji subsidi seharusnya dilakukan secara tepat sasaran, agar masyarakat miskin benar-benar dapat merasakan manfaatnya. Jika tidak segera diatasi, persoalan ini bukan hanya akan merugikan warga, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi lokal.
Masyarakat Sragen kini menanti langkah nyata dari pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga gas elpiji 3 kg. Di tengah gejolak harga kebutuhan pokok lainnya, gas elpiji yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar rumah tangga dan pelaku UMKM tak boleh terus dibiarkan menjadi komoditas langka dan mahal.