JAKARTA - Di tengah fluktuasi harga global dan penurunan permintaan ekspor, sektor mineral dan batubara (minerba) masih berhasil menunjukkan kekuatannya sebagai tulang punggung penerimaan negara. Kontribusi besar sektor ini tercermin dalam capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp71 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun 2025. Angka ini menjadikan minerba sebagai kontributor PNBP terbesar dalam lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Tri Winarno, dalam pembukaan Energi & Mineral Festival 2025 yang berlangsung di Jakarta. Ia menyampaikan bahwa kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral secara keseluruhan mencapai Rp400 triliun dari sisi pajak dan nonpajak.
“Sektor energi dan minerba menyumbang Rp400 triliun dari sisi pajak dan nonpajak untuk negara. Ini juga berkontribusi terhadap 12,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” jelas Tri dalam sambutannya.
Ketangguhan Sektor Minerba Di Tengah Tantangan
Meskipun capaian PNBP minerba tetap besar, Tri mengakui adanya tekanan yang mempengaruhi performa sektor ini. Turunnya harga komoditas global serta lesunya permintaan ekspor, terutama untuk batubara dan sejumlah mineral strategis, menjadi faktor utama yang menekan kinerja. Meski demikian, peran sektor minerba tetap krusial dan belum tergantikan dalam peta penerimaan negara.
Pemerintah pun menetapkan target penerimaan dari sektor ESDM sebesar Rp254,49 triliun untuk tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar Rp234,2 triliun. Target ambisius ini menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap ketahanan dan potensi sektor ESDM, terutama subsektor minerba, dalam mendukung pendapatan negara.
Energi untuk Rakyat: Antara Target Ekonomi dan Keadilan Akses
Selain bicara soal angka, Tri menegaskan bahwa sektor minerba harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah penyediaan akses energi yang merata dan terjangkau, terutama bagi wilayah-wilayah terpencil.
“Dalam lima tahun ke depan, harapannya listrik bukan lagi barang mahal dan langka. Energi harus bisa diakses semua rakyat Indonesia,” tegas Tri.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 5.400 desa yang belum sepenuhnya teraliri listrik. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi nasional demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Batubara Masih Jadi Andalan, Tapi Wajib Lebih Ramah Lingkungan
Meskipun transisi energi ke sumber terbarukan terus digencarkan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa batubara masih menjadi pilar penting dalam bauran energi nasional. Saat ini, sekitar 40% bauran energi Indonesia masih bergantung pada batubara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa sepenuhnya meninggalkan sumber energi fosil ini dalam waktu dekat.
Namun, pemerintah tidak tinggal diam. Untuk menyeimbangkan kebutuhan energi murah dengan komitmen terhadap lingkungan, berbagai inisiatif teknologi mulai diterapkan. Teknologi seperti carbon capture and storage (CCS) dan pengembangan pembangkit rendah emisi menjadi tumpuan harapan untuk membuat penggunaan batubara lebih ramah lingkungan.
“Kita dorong penggunaan batubara yang lebih ramah lingkungan dengan teknologi seperti carbon capture dan storage (CCS), serta pengembangan pembangkit rendah emisi,” kata Tri.
Upaya ini menjadi bagian penting dalam menjembatani antara kebutuhan energi yang terjangkau dan berkelanjutan, sekaligus mengukuhkan komitmen Indonesia dalam mendukung agenda transisi energi global.
Jalan Panjang Menuju Ketahanan Energi Nasional
Keberhasilan sektor minerba dalam mendukung PNBP negara tentu menjadi modal besar untuk mewujudkan ketahanan energi nasional. Namun, ketahanan ini bukan hanya soal angka pendapatan, melainkan juga menyangkut bagaimana energi dapat dinikmati secara adil, bersih, dan berkelanjutan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Dalam jangka panjang, transformasi sektor energi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Langkah-langkah seperti investasi di bidang teknologi energi bersih, percepatan elektrifikasi desa, serta penguatan regulasi transisi energi menjadi kunci menuju sistem energi nasional yang tangguh dan inklusif.
Meskipun batubara masih memegang peranan penting, arah kebijakan sudah mulai beralih ke pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Pemerintah pun berupaya untuk memastikan bahwa transisi ini tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.
Dengan fondasi kuat dari sektor minerba, Indonesia memiliki peluang besar untuk memimpin agenda energi berkelanjutan di kawasan. Kuncinya adalah memanfaatkan momentum kontribusi PNBP ini untuk mengakselerasi pembangunan energi yang tidak hanya andal secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.