JAKARTA - Lonjakan harga dan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa telah menjadi isu publik yang terus menuai keluhan masyarakat. Di tengah keresahan yang meluas, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mengambil langkah tegas dengan membentuk satuan tugas (satgas) khusus yang fokus pada pengamanan dan pengawasan distribusi gas bersubsidi tersebut. Satgas ini tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penegak kebijakan yang akan menindak langsung pelanggaran di lapangan.
Inisiatif ini lahir dari urgensi mengatasi persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa gas elpiji 3 kilogram, yang sejatinya ditujukan untuk masyarakat kurang mampu, benar-benar tersedia dengan harga sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Satgas ini kita bentuk untuk mengatasi masalah distribusi Gas Elpiji 3 kilogram. Satgas ini terdiri dari berbagai leading sector, seperti personel dari OPD, TNI, Polri dan lain-lain,” ujar Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Menurutnya, satuan tugas tersebut akan bergerak secara aktif menyusuri mata rantai distribusi mulai dari agen, pangkalan hingga pengecer di berbagai wilayah kecamatan.
- Baca Juga Target Produksi Batu Bara 2025
Ansori menegaskan, pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Apabila ditemukan pelanggaran seperti penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), maka pihaknya tidak akan segan memberikan sanksi tegas. Langkah ini dianggap penting untuk memutus mata rantai penyimpangan distribusi yang selama ini menyebabkan masyarakat menjerit karena mahalnya harga dan minimnya ketersediaan gas subsidi.
“Kami memberikan atensi khusus terhadap persoalan ini, karena sudah banyak keluhan dari masyarakat yang kita terima. Jadi satgas ini kami minta agar bekerja maksimal demi masyarakat,” tegasnya.
Langkah pengawasan ini juga didukung penuh oleh Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumbawa. Kepala Bagian Ekonomi, H. Khaeruddin, menegaskan bahwa pembentukan satgas merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjawab keresahan warga. Tim yang telah dibentuk, lanjutnya, akan segera bekerja di lapangan guna memastikan pasokan dan harga elpiji 3 kg terkendali.
“Timnya sudah terbentuk dan kita akan segera bekerja dengan harapan apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini bisa diselesaikan,” jelas Khaeruddin.
Namun, ia tidak menampik bahwa persoalan kelangkaan ini juga disebabkan oleh faktor lain, seperti penurunan kuota yang diberikan kepada Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data resmi, kuota elpiji 3 kilogram untuk tahun ini hanya sebesar 11.596 metrik ton atau setara 3.865.333 tabung. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan kuota tahun sebelumnya yang mencapai 12.194 metrik ton atau sekitar 4 juta tabung.
Penurunan tersebut diduga akibat proses verifikasi dan konversi data penerima manfaat yang dinilai belum sepenuhnya merata. Selain itu, dugaan adanya permainan harga oleh sejumlah pengecer turut memperparah kondisi distribusi di lapangan. Inilah yang membuat keberadaan satgas menjadi sangat penting sebagai alat pengawas sekaligus pelindung kepentingan masyarakat.
“Penurunan tersebut terjadi akibat proses verifikasi dan konversi data penerima manfaat yang dianggap belum merata. Selain itu, ada juga dugaan permainan harga oleh pengecer,” ungkap Khaeruddin.
Lebih lanjut, pihak pemerintah memperingatkan keras kepada seluruh agen dan pangkalan agar tidak melakukan manipulasi harga. Jika terbukti melanggar, maka sanksi administratif hingga pengurangan kuota akan diberlakukan. Salah satu contoh konkret adalah ketika sebuah agen di Sumbawa harus menerima pemotongan kuota sebanyak 560 tabung lantaran terbukti menjual di atas harga resmi.
“Kita akan tetap kawal dan pantau distribusi gas Elpiji tiga kilogram ini agar tidak terus jadi polemik dan persoalan di tengah masyarakat,” tegas Khaeruddin.
Salah satu perhatian utama dari pemerintah daerah adalah memastikan bahwa elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Selama ini, laporan lapangan menunjukkan bahwa gas bersubsidi banyak yang justru jatuh ke tangan masyarakat mampu atau digunakan oleh pelaku usaha berskala besar yang seharusnya tidak lagi menerima subsidi energi.
Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat kurang mampu, tetapi juga mencederai semangat keadilan sosial yang menjadi dasar kebijakan subsidi. Oleh karena itu, selain pengawasan, edukasi publik juga akan digencarkan agar warga turut mengawasi dan melaporkan apabila menemukan penyimpangan distribusi di sekitar mereka.
Satgas yang dibentuk di Sumbawa ini bisa menjadi model yang dapat direplikasi di daerah lain, terutama wilayah-wilayah yang mengalami permasalahan serupa. Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat, pengelolaan gas elpiji 3 kilogram diharapkan semakin transparan dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyadari bahwa kebutuhan energi rumah tangga seperti elpiji merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, segala bentuk gangguan atau penyimpangan yang menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga harus ditindak tegas demi menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.