JAKARTA - Kerusakan jalan nasional di wilayah Kalimantan Tengah kembali menjadi sorotan. Beban berat dari aktivitas angkutan hasil sumber daya alam, seperti dari sektor perkebunan dan pertambangan, terus menggerus kualitas infrastruktur jalan. Masalah ini bukan hanya berdampak pada kondisi fisik jalan, tetapi juga berimbas pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini, muncul kembali wacana tentang pentingnya keberlanjutan proyek kereta api yang pernah dirintis sebagai solusi jangka panjang bagi transportasi logistik di wilayah tersebut.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang, menegaskan pentingnya keberlanjutan sebagai kunci dalam membangun infrastruktur dan tata ruang wilayah. Dalam pandangannya, kesinambungan program pembangunan antar periode kepemimpinan daerah sangat menentukan keberhasilan integrasi arah pembangunan, termasuk dari aspek legalitas lahan dan kepastian hukum yang mendukung investasi.

“Saya menerima sejumlah masukan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan masyarakat mengenai kondisi jalan nasional yang rusak parah akibat aktivitas angkutan hasil alam. Ini menjadi salah satu persoalan nyata yang perlu diatasi secara sistemik,” ujar Teras Narang.

Menurut laporan dari pemerintah setempat, salah satu pemicu utama masalah ini adalah dihentikannya program pembangunan jalur kereta api yang sebelumnya telah dirancang saat Teras menjabat sebagai Gubernur Kalteng. Dihentikannya proyek tersebut berdampak pada ketiadaan jalur logistik alternatif, yang seharusnya bisa digunakan secara eksklusif untuk mengangkut hasil sumber daya alam tanpa membebani jalan nasional.

Dalam penjelasannya, Teras menyampaikan bahwa ide dasar dari proyek kereta api ini bukan hanya sekadar membangun moda transportasi baru. Namun lebih jauh, proyek tersebut dirancang untuk menyatukan kepentingan transportasi hasil alam secara terkendali dan efisien. Hal ini memungkinkan pemerintah dan pihak terkait melakukan pengawasan, mengurangi penggunaan jalan umum, serta menghindari dampak negatif terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

Ia juga menambahkan bahwa ke depannya, jalur kereta ini berpotensi untuk digunakan lebih luas, termasuk mengangkut hasil pertanian serta menjadi moda transportasi publik yang menjangkau masyarakat pedesaan hingga perkotaan.

“Sayangnya ide ini tidak diperjuangkan keberlanjutannya. Hingga hari ini, Sulawesi telah memiliki angkutan kereta api sendiri, sementara Kalimantan belum lagi terealisasi, meski Ibu Kota Negara akhirnya dicanangkan di Kalimantan,” ungkapnya dengan nada prihatin.

Teras mendorong pemerintah pusat untuk tidak membiarkan proyek ini terkubur begitu saja. Ia menekankan pentingnya kajian ulang yang dapat menghidupkan kembali proyek tersebut, atau jika tidak memungkinkan, pemerintah harus bersedia berinvestasi membangun jalan khusus angkutan hasil bumi yang tidak mengganggu jalan publik utama.

Lebih jauh, ia menyinggung bahwa permasalahan pembangunan infrastruktur transportasi ini hanyalah satu bagian dari tantangan besar dalam tata ruang dan pembangunan daerah secara menyeluruh. Salah satu isu lain yang diangkat adalah pemanfaatan lahan produktif yang masih terkendala status hukum.

Menurutnya, banyak lahan di Kalimantan Tengah yang sebenarnya potensial untuk mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan. Namun, karena belum ada kejelasan status lahan, masyarakat menjadi ragu untuk mengelola lahan tersebut. Ia menilai bahwa kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kementerian teknis dan pemerintah daerah agar bisa mendukung arah pembangunan nasional dengan memastikan lahan produktif dapat dimanfaatkan secara legal dan aman.

Permasalahan semakin kompleks karena terjadi tumpang tindih perizinan pengelolaan lahan. Hal ini membuat proses perencanaan tata ruang di daerah menjadi semrawut dan sulit diprediksi dampaknya. Teras menekankan, persoalan ini sudah berlangsung lama dan hanya dapat diselesaikan jika pemerintah pusat benar-benar serius turun tangan.

“Saya berharap, pemerintah pusat sungguh-sungguh melihat seriusnya masalah tata ruang di Kalteng yang berdampak luas pada upaya pembangunan daerah. Serta kesediaan mendorong kembali program-program visioner yang telah dimulai di daerah untuk kepentingan jangka panjang, termasuk seperti pembangunan jalur kereta api trans Kalimantan yang akan berdampak besar bagi pemerataan pembangunan,” tegas Teras.

Selain isu infrastruktur dan tata ruang, dalam kunjungannya ke daerah, Teras juga menerima berbagai masukan tentang perlunya pengembangan sistem meritokrasi dalam tubuh birokrasi daerah. Ia menilai bahwa meritokrasi adalah landasan penting bagi terwujudnya birokrasi yang profesional dan mampu melayani masyarakat secara adil dan efektif.

Ia menutup pesannya dengan ajakan yang menggugah, bahwa pembangunan daerah tidak akan berhasil tanpa keterlibatan semua pihak. “Bersama, mari kita kawal pembangunan daerah kita masing-masing. ‎Kalau bukan kita, siapa lagi? ‎Kalau bukan sekarang, kapan lagi?” pungkasnya.