JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (IDX: BBNI) kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendorong pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam sebuah momentum strategis, BNI berhasil memperoleh mandat penting dari pemerintah untuk menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025.
Mandat ini datang melalui kerja sama antara BNI dengan dua institusi kunci dalam bidang perumahan, yakni Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Jumlah kuota yang diterima BNI tersebut mencerminkan peningkatan signifikan, melonjak lebih dari dua kali lipat dari kuota awal mereka sebelumnya yang hanya sebesar 10.750 unit.
Kesepakatan ini dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Grha BNI, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan; Menteri PKP RI, Maruarar Sirait; dan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Momen ini tidak hanya menjadi simbol kerja sama antara institusi, namun juga menjadi langkah nyata dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan nasional.
Sebagai bentuk implementasi awal dari komitmen tersebut, BNI juga menyelenggarakan akad kredit massal secara hybrid. Acara ini melibatkan sebanyak 779 debitur KPR subsidi dari berbagai daerah di Indonesia. Delapan perwakilan debitur mengikuti kegiatan secara langsung, sementara ratusan lainnya hadir secara daring. Momen ini menjadi gambaran betapa pentingnya peran perbankan dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang dapat diakses oleh masyarakat luas, khususnya kelompok MBR.
Menteri PKP RI, Maruarar Sirait, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada BNI atas keterlibatannya yang aktif dalam mendukung program perumahan nasional. Ia menegaskan bahwa angka 779 debitur yang mengikuti akad massal bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata dari ratusan keluarga Indonesia yang kini memiliki harapan baru untuk tinggal di hunian yang layak.
“Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak,” ungkap Menteri Ara, sapaan akrab Maruarar Sirait.
Dukungan dan apresiasi serupa juga datang dari Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini, BNI telah berhasil menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan total nilai mencapai Rp759,57 miliar. Kontribusi tersebut dinilai sebagai bentuk konsistensi dalam upaya membantu masyarakat yang membutuhkan hunian terjangkau.
Dalam pandangan Heru, partisipasi aktif lembaga keuangan seperti BNI sangat krusial dalam menyukseskan target besar pemerintah di sektor perumahan. “Hingga hari ini, BNI telah menyalurkan sebanyak 6.025 unit KPR FLPP dengan nilai mencapai Rp759,57 miliar,” ujar Heru.
Sementara itu, Direktur Utama BNI, Putrama Wahju Setyawan, menyampaikan bahwa kuota 25.000 unit yang diberikan kepada pihaknya mencerminkan besarnya kepercayaan pemerintah kepada BNI sebagai mitra strategis. Menurutnya, penyaluran pembiayaan perumahan subsidi ini bukan hanya sebuah kegiatan perbankan semata, namun bagian dari misi sosial untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat bawah.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” kata Putrama.
Lebih jauh, Putrama menekankan bahwa dukungan BNI terhadap program pemerintah ini merupakan bukti dari peran bank sebagai agen pembangunan nasional. Tidak hanya sekadar menjadi penyalur dana, BNI juga berkomitmen menyediakan solusi keuangan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Langkah ini sejalan dengan visi BNI untuk tidak hanya mengejar kinerja keuangan yang baik, tetapi juga turut serta dalam mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial melalui dukungan terhadap inisiatif pemerintah di sektor-sektor prioritas, seperti perumahan.
Dengan kapasitas dan jaringan yang dimiliki BNI di seluruh Indonesia, realisasi target penyaluran KPR FLPP sebanyak 25.000 unit diharapkan dapat berjalan optimal. Selain itu, kemitraan dengan BP Tapera dan Kemen PKP juga akan memperkuat efektivitas distribusi bantuan pembiayaan rumah bagi masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan akses terhadap hunian layak.
Melalui langkah strategis ini, BNI menegaskan posisinya bukan hanya sebagai pelaku jasa keuangan, tetapi juga sebagai mitra utama pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dukungan terhadap sektor perumahan melalui KPR subsidi merupakan kontribusi nyata BNI dalam menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dengan demikian, kolaborasi antara BNI, Kemen PKP, dan BP Tapera tidak hanya berdampak pada angka-angka penyaluran kredit, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan ribuan keluarga Indonesia menuju kehidupan yang lebih sejahtera di rumah yang layak huni.
