JAKARTA - Di tengah gejolak global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tantangan iklim, Indonesia menunjukkan daya tahannya melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati dan terukur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 telah memainkan peran sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional, terutama selama periode penuh tekanan global yang datang dari berbagai sisi.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat menanggapi pandangan delapan fraksi DPR atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Menurut Sri Mulyani, kombinasi ketegangan geopolitik, ketidakpastian politik di puluhan negara, hingga ancaman perubahan iklim yang menekan sektor pangan global menjadi latar belakang yang cukup kompleks dalam pengelolaan APBN tahun lalu.

“Hal ini menimbulkan ketidakpastian politik dan ketidakpastian global yang semakin meningkat. Kombinasi tersebut jelas mengganggu investasi yang selalu membutuhkan kepastian. Investor di seluruh dunia wait and see. Perdagangan melemah dan stabilitas ekonomi global menjadi terganggu,” tegas Sri Mulyani di hadapan anggota legislatif.

Tak hanya tekanan dari luar negeri, gangguan iklim seperti El Nino turut memperparah kondisi. El Nino menyebabkan gagal panen di sejumlah wilayah dunia, mendorong lonjakan harga pangan dan mendorong inflasi. Di saat bersamaan, harga minyak mentah dunia juga melonjak signifikan hingga menyentuh US$91,2 per barel melewati jauh asumsi APBN yang hanya US$80 per barel.

Sementara itu, tekanan juga datang dari dalam negeri, dengan nilai tukar rupiah yang sempat terdepresiasi hingga menyentuh Rp16.486 per dolar AS. Pada titik tertentu, laju inflasi Indonesia bahkan sempat menembus 10,3 persen pada bulan Maret. Ditambah lagi, indeks harga saham gabungan (IHSG) melemah ke angka 6.726, memperlihatkan tingginya volatilitas pasar keuangan nasional.

Meski demikian, Sri Mulyani menyampaikan bahwa APBN mampu menjawab semua tantangan tersebut dengan hasil yang terukur. Ia mengatakan bahwa Indonesia berhasil melewati masa sulit itu dengan tetap menjaga kestabilan dan menjaga kepercayaan pasar.

“Kondisi yang menantang tersebut Alhamdulillah kita bisa lewati. Perekonomian Indonesia berangsur pulih. Transisi pemerintahan Indonesia di masa pemilu juga berjalan lancar dan aman. Hal ini menciptakan stabilitas politik dan ekonomi,” ujar Sri Mulyani.

Bukti dari efektivitas pengelolaan fiskal tercermin dari data defisit APBN yang berhasil ditekan hanya menjadi 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), lebih kecil dibandingkan proyeksi awal sebesar 2,7 persen. Selain itu, realisasi defisit hanya mencapai 20,7 persen dari target APBN sebesar 43,7 persen.

Keberhasilan lain yang dibanggakan adalah penerimaan perpajakan yang kembali melampaui target, menjadikan ini tahun keempat berturut-turut di mana kinerja pajak menorehkan pencapaian positif. Ini menunjukkan bahwa reformasi perpajakan dan intensifikasi yang dilakukan terus menunjukkan hasil.

Dari sisi pertumbuhan, perekonomian nasional tetap tumbuh solid pada angka 5,03 persen. Pertumbuhan ini ditopang oleh dua sektor utama: konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94 persen dan investasi yang tumbuh 4,61 persen. Bahkan inflasi yang sempat melonjak tinggi pada awal tahun berhasil ditekan hingga 1,6 persen jauh lebih rendah dari asumsi APBN yang dipatok di angka 2,8 persen.

Tak kalah penting, Sri Mulyani juga menekankan bahwa pencapaian dalam sektor ekonomi makro turut didukung oleh perbaikan indikator sosial. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 9,03 persen menjadi 8,57 persen, sementara kemiskinan ekstrem hampir mendekati nol persen, yaitu di angka 0,83 persen. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga menurun menjadi 4,91 persen.

“Ini menggambarkan apabila APBN digunakan secara efektif, selektif, dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan,” tutur Menkeu.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa APBN tak sekadar menjadi dokumen perencanaan belanja dan penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan, terutama saat dunia dilanda ketidakpastian.

Kementerian Keuangan sendiri terus mendorong disiplin fiskal dan strategi kebijakan belanja yang diarahkan pada sektor-sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial. Hal ini diharapkan mampu memperkuat daya tahan ekonomi sekaligus menciptakan landasan yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang.

Melalui pengelolaan yang akuntabel dan responsif terhadap situasi global maupun domestik, APBN 2024 membuktikan perannya sebagai pelindung ekonomi dan jaring pengaman sosial. Di bawah kepemimpinan Sri Mulyani, strategi fiskal Indonesia semakin menunjukkan ketangguhan di tengah gelombang ketidakpastian dunia yang belum menunjukkan tanda mereda.