JAKARTA - Tekanan terhadap kapasitas produksi smelter nikel di Indonesia akibat kebijakan pembatasan dari pemerintah domestik mulai berdampak pada pola impor bahan baku. Untuk menjaga stabilitas rantai pasok dan memenuhi kebutuhan industri pemurnian logam, Indonesia diperkirakan akan mengalami lonjakan signifikan dalam impor bijih nikel dari negara tetangga, Filipina, sepanjang 2025.
Informasi ini dikonfirmasi melalui laporan eksklusif dari Bloomberg, Jumat 11 JULI 2025, yang mengutip pernyataan Presiden DMCI Mining Corporation, perusahaan tambang asal Filipina, Tulsi Das Reyes. Ia menyatakan bahwa ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia kemungkinan besar akan meningkat drastis, mencapai tambahan antara 5 juta hingga 10 juta ton dibandingkan volume ekspor tahun sebelumnya yang tercatat sekitar 1 juta ton.
“Ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton,” ujar Reyes.
Pembatasan Produksi di Dalam Negeri Jadi Pemicu
Lonjakan ekspor bijih nikel ini terjadi di tengah kebijakan pembatasan produksi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terhadap sejumlah smelter nikel. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari langkah penertiban operasional smelter yang dinilai belum sesuai standar, baik dari sisi perizinan, efisiensi energi, maupun pemenuhan aspek lingkungan hidup.
Akibat pembatasan tersebut, beberapa smelter terpaksa mengurangi kapasitas operasionalnya atau menghentikan sementara kegiatan produksi karena kekurangan pasokan bijih nikel dari tambang lokal. Untuk menghindari gangguan produksi yang berkelanjutan, pelaku industri smelter memilih alternatif pasokan dari luar negeri, dan Filipina menjadi pilihan utama mengingat kedekatan geografis serta kapasitas produksinya yang besar.
Peran Strategis Filipina dalam Rantai Pasok Nikel Global
Sebagai produsen bijih nikel terbesar kedua di dunia, Filipina memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan bahan mentah untuk industri logam berat, terutama nikel. Negara ini telah menjadi mitra utama bagi banyak negara Asia, termasuk China dan Indonesia, dalam memasok bijih nikel kadar rendah (laterit) yang digunakan untuk memproduksi ferronickel dan nickel pig iron (NPI).
Melalui DMCI Mining dan sejumlah perusahaan tambang lainnya, Filipina berpotensi menutup kekosongan pasokan yang saat ini tengah dialami oleh industri nikel di Indonesia. Menurut Tulsi Das Reyes, lonjakan permintaan dari Indonesia merupakan peluang yang akan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh eksportir nikel Filipina.
“Kami melihat Indonesia sebagai pasar yang berkembang dengan kebutuhan bahan mentah yang terus meningkat, khususnya karena pertumbuhan smelter yang pesat,” ujarnya.
Dampak bagi Industri Dalam Negeri
Peningkatan impor bijih nikel ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menjaga stabilitas produksi smelter yang merupakan bagian penting dari rantai pasok global kendaraan listrik (EV) dan baterai lithium. Seperti diketahui, Indonesia menargetkan menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik dunia, dan nikel menjadi komoditas strategis dalam mendukung ambisi tersebut.
Namun, meningkatnya ketergantungan pada bahan baku impor juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Salah satunya adalah meningkatnya biaya produksi akibat fluktuasi harga nikel dunia dan ketidakpastian pasokan dari negara eksportir seperti Filipina yang rawan cuaca ekstrem serta hambatan logistik.
Selain itu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia sejak 2020, yang dimaksudkan untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri, kini justru menimbulkan paradoks karena smelter di tanah air harus mengimpor bahan baku dari luar.
Revisi Kebijakan atau Optimalisasi Tambang Lokal?
Munculnya kebutuhan impor dalam jumlah besar membuka kembali perdebatan mengenai efektivitas kebijakan hilirisasi pemerintah. Para pengamat industri menyarankan agar pemerintah meninjau ulang sistem tata kelola tambang dan distribusi nikel dalam negeri agar lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Menurut beberapa analis pasar, salah satu solusi jangka menengah adalah mempercepat perizinan tambang yang selama ini tertunda, serta memperbaiki ekosistem logistik antara tambang dan smelter. Di saat yang sama, pemerintah juga diimbau untuk menyeimbangkan aspek proteksi sumber daya alam nasional dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.
Sementara itu, dalam jangka pendek, impor bijih dari Filipina tampaknya menjadi satu-satunya pilihan realistis untuk mempertahankan kinerja smelter dan menjaga keberlangsungan proyek-proyek hilirisasi logam nasional.
Indonesia dan China: Mitra Kunci di Balik Lonjakan Permintaan
Sebagian besar smelter nikel di Indonesia saat ini dimiliki atau dikelola oleh perusahaan-perusahaan asal China, yang memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai lumbung nikel dunia. Investasi besar-besaran dari China ke kawasan-kawasan industri seperti Morowali dan Weda Bay menjadi bukti dari kolaborasi ekonomi kedua negara di sektor logam.
Akan tetapi, dalam kondisi seperti sekarang, ketika produksi smelter terganggu karena kekurangan pasokan lokal, peran China sebagai pemodal justru menjadi pendorong utama lonjakan impor nikel dari Filipina.
Tulsi Das Reyes pun mengakui bahwa permintaan dari China melalui smelter-smelter di Indonesia merupakan pendorong utama proyeksi ekspor nikel tahun ini. Ia menyebutkan bahwa DMCI Mining siap meningkatkan kapasitas pengiriman untuk memenuhi lonjakan tersebut.
Ketergantungan Indonesia terhadap bijih nikel impor dari Filipina dalam waktu dekat tampaknya akan terus meningkat seiring dengan ketatnya regulasi produksi tambang lokal dan pertumbuhan industri hilir yang cepat. Meski langkah ini dapat menjaga stabilitas operasional smelter, pemerintah Indonesia perlu mencari jalan keluar jangka panjang dengan membenahi tata kelola pasokan dalam negeri agar tidak terus bergantung pada sumber luar.
Seperti disampaikan oleh Tulsi Das Reyes kepada Bloomberg, “Ekspor bijih nikel dari Filipina ke Indonesia akan meningkat sekitar 5 juta hingga 10 juta ton pada tahun ini dibandingkan akhir 2023 yang mencapai sekitar 1 juta ton.”
Dengan realita tersebut, dinamika perdagangan nikel di kawasan ASEAN kini semakin menunjukkan saling ketergantungan yang tinggi, dan Indonesia harus mampu menavigasi tantangan ini dengan strategi yang cermat agar tetap menjadi pusat hilirisasi nikel global tanpa mengorbankan kedaulatan sumber dayanya.
