JAKARTA - Peran strategis Jawa Timur dalam mendukung proyek besar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali ditegaskan oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan Jawa Timur, Lia Istifhama. Dalam pernyataannya yang tegas, Ning Lia—sapaan akrabnya—menyampaikan bahwa Jawa Timur harus ditempatkan sebagai bagian sentral dalam rencana pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap atau cadangan.

Pernyataan ini muncul di tengah diskursus nasional mengenai pembagian peran antarwilayah dalam menyukseskan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Ning Lia menekankan bahwa kontribusi Jawa Timur, terutama dalam bidang logistik dan ketahanan pangan nasional, telah terbukti vital dan tidak boleh lagi dipandang sebelah mata.

“Jawa Timur bukan ban serep, tapi tulang punggung logistik dan pangan nasional,” tegas Ning Lia saat ditemui dalam agenda serap aspirasi baru-baru ini.

Peringatan Politik di Tengah Transformasi Nasional

Pernyataan Ning Lia bukan tanpa alasan. Dalam beberapa kesempatan, isu ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah masih kerap muncul dalam berbagai forum kebijakan. IKN sebagai proyek strategis nasional berpotensi menciptakan peluang baru bagi daerah-daerah mitra seperti Jawa Timur—dengan catatan, pemerintah pusat memberi ruang keterlibatan yang sejajar dan strategis.

Menurut Ning Lia, peran Jawa Timur tidak boleh dibatasi hanya sebagai pemasok kebutuhan material atau tenaga kerja, tetapi harus dijadikan mitra utama dalam menyusun ekosistem pendukung IKN.

“Jawa Timur memiliki pelabuhan besar seperti Tanjung Perak dan wilayah industri mapan yang bisa menopang kebutuhan logistik IKN. Belum lagi sektor pertanian dan perikanannya, yang sudah menyuplai kebutuhan pangan hingga ke luar negeri,” tambahnya.

Potensi Besar Jawa Timur: Logistik, Industri, dan Ketahanan Pangan

Jawa Timur dikenal sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa bagian barat. Provinsi ini memiliki infrastruktur logistik yang kuat, termasuk jaringan jalan tol, pelabuhan laut, dan kawasan industri strategis seperti Gresik, Pasuruan, hingga Sidoarjo.

Tak hanya itu, Jawa Timur juga merupakan lumbung pangan nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa provinsi ini merupakan produsen padi, jagung, telur, daging ayam, dan hasil perikanan air tawar dan laut yang konsisten berada di jajaran teratas nasional.

Dalam konteks mendukung IKN, kapasitas ini menjadi penting. Logistik bahan bangunan, pasokan makanan untuk pekerja, hingga distribusi barang kebutuhan pokok ke Kalimantan bisa ditopang dari pelabuhan dan pusat distribusi di Jawa Timur.

“Inilah mengapa kami menolak jika Jawa Timur hanya ditempatkan sebagai cadangan. Ini bukan soal ego daerah, tapi soal keadilan dan pemanfaatan kekuatan lokal secara maksimal,” ujar Ning Lia.

Pesan ke Pemerintah Pusat: Keadilan dalam Pembangunan

Melalui forum-forum resmi di DPD RI maupun dialog bersama kementerian, Ning Lia terus mendorong agar pemerintah pusat tidak mengabaikan Jawa Timur dalam perumusan kebijakan pembangunan IKN. Ia bahkan menilai bahwa sudah saatnya ada sistem pembagian peran yang jelas dan berkeadilan antara wilayah-wilayah di Indonesia.

“Kalau pemerintah pusat serius membangun Indonesia dari pinggiran, maka Jawa Timur harus dilihat sebagai simpul penggerak kawasan timur Indonesia,” tegasnya lagi.

Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang seperti jalur logistik laut dan konektivitas antar pelabuhan yang menghubungkan Surabaya dengan Kalimantan Timur. Dalam kacamata Lia, ini bukan semata-mata soal proyek ekonomi, tetapi juga menyangkut keamanan dan kedaulatan wilayah.

Dukungan dari Tokoh Masyarakat dan Akademisi

Pernyataan Lia Istifhama mendapat dukungan dari sejumlah tokoh daerah dan akademisi. Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga, Prof. Dr. Yusron Aminulloh, menyebut bahwa peran Jawa Timur dalam mendukung logistik IKN sangat logis secara ekonomi.

“Distribusi barang dari Jawa Timur ke Kalimantan lebih efisien dibanding dari Jakarta. Kita punya pelabuhan dan industri logistik modern, jadi sangat layak jika ditetapkan sebagai simpul utama distribusi ke IKN,” ujarnya.

Sementara itu, tokoh Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar, menyatakan bahwa suara seperti yang disampaikan Ning Lia perlu mendapat perhatian khusus. Menurutnya, tokoh perempuan seperti Lia memiliki keberanian menyuarakan keadilan pembangunan bagi daerah yang selama ini jarang mendapat panggung utama.

“Kami dukung penuh perjuangan Ning Lia agar Jawa Timur mendapat tempat yang layak dalam pembangunan bangsa,” kata KH. Marzuki.

Strategi Ke Depan: Sinkronisasi Program Pusat-Daerah

Ning Lia juga menekankan bahwa tantangan ke depan bukan hanya soal pengakuan peran, tetapi juga integrasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengusulkan dibentuknya forum koordinasi pembangunan IKN yang melibatkan daerah-daerah mitra seperti Jawa Timur secara aktif dan setara.

“Forum ini harus jadi wadah untuk menyatukan visi, menyinkronkan proyek, dan memastikan bahwa semua pihak berjalan dalam semangat kolaboratif, bukan hanya instruksi satu arah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ning Lia mengatakan bahwa ia siap mengawal proses tersebut melalui jalur legislasi, termasuk mendorong regulasi khusus yang menjamin partisipasi daerah dalam proyek strategis nasional.

Dari Pinggiran Menjadi Poros

Pernyataan tegas Lia Istifhama menjadi refleksi dari kegelisahan dan sekaligus harapan banyak pemangku kepentingan daerah. Ketika proyek Ibu Kota Nusantara terus bergerak maju, semua pihak diharapkan mampu melihat pembangunan ini sebagai momentum untuk memperkuat kesetaraan peran antarwilayah.

Sebagaimana yang ia tegaskan, “Jawa Timur bukan ban serep, tapi tulang punggung logistik dan pangan nasional.”

Dengan pernyataan ini, Lia bukan hanya mewakili suara rakyat Jawa Timur, tetapi juga memperjuangkan agar pembangunan Indonesia benar-benar inklusif dan berpijak pada kekuatan daerah, bukan terpusat pada satu titik semata.