JAKARTA - Upaya memberdayakan ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah terus diperkuat melalui berbagai inisiatif konkret. Salah satu program strategis yang segera direalisasikan adalah peluncuran 103 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP) sebagai proyek percontohan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program ini diinisiasi sebagai langkah percepatan pembentukan ekosistem ekonomi kerakyatan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.
Peluncuran koperasi percontohan ini akan digelar secara serentak dan menjadi bagian dari peringatan Hari Koperasi. Selain menjadi simbol dimulainya kebangkitan koperasi modern berbasis desa dan kelurahan, kegiatan ini juga ditujukan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk koperasi yang memiliki sistem manajemen terpadu, fasilitas lengkap, dan peran nyata di tengah masyarakat.
Salah satu titik peluncuran yang menjadi perhatian adalah Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan seremonial di wilayah ini akan dipusatkan di Kota Binjai, tepatnya di Kecamatan Binjai Barat, Kelurahan Suka Maju. Di tempat inilah koperasi percontohan bernama KMP Sukamaju akan diresmikan sebagai bagian dari peluncuran nasional.
Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, dalam rapat virtual persiapan peluncuran, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyiapkan segala keperluan teknis dan administratif untuk mendukung kegiatan tersebut. Ia menyebut bahwa di daerahnya telah terbentuk sebanyak 6.110 koperasi desa/kelurahan Merah Putih.
“Kita sudah siap melaksanakan launching untuk Provinsi Sumut di Kota Binjai. Segala perangkat sudah disiapkan. Koperasi KMP Sukamaju akan menjadi model percontohan yang mudah-mudahan bisa direplikasi oleh desa dan kelurahan lainnya,” ujar Surya.
Ia juga menambahkan bahwa Satuan Tugas Koperasi Merah Putih tingkat provinsi telah dibentuk berdasarkan SK Gubernur, dan kini mulai bekerja secara aktif untuk memastikan keberhasilan peluncuran serta pengembangan koperasi berbasis desa ini.
Dukungan dari pemerintah pusat juga tidak main-main. Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Fery Julianto, yang memimpin langsung rapat persiapan secara virtual, menyampaikan bahwa koperasi percontohan ini bukan sekadar formalitas peluncuran. Ada sejumlah indikator konkret yang harus dipenuhi oleh koperasi percontohan.
“Setiap koperasi percontohan harus sudah memiliki fasilitas dan layanan minimum, antara lain gerai sembako, gerai simpan pinjam, klinik desa, kantor koperasi, gudang logistik, kendaraan operasional, dan bahkan penyediaan obat murah,” jelas Fery dalam pertemuan itu.
Ia juga menambahkan bahwa keberadaan koperasi Merah Putih ini merupakan bagian penting dari strategi besar pemerataan ekonomi melalui pendekatan komunitas dan lokalitas. Pemerintah ingin memastikan bahwa koperasi tidak hanya menjadi simbol administrasi, tetapi benar-benar menjalankan fungsi produktif dan sosial di masyarakat.
Peluncuran 103 koperasi ini juga dirancang sebagai langkah awal dari program yang lebih luas. Ke depan, jumlah koperasi Merah Putih akan diperluas, dengan fokus pada keterpaduan antar layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen koperasi. Konsep yang dikembangkan tidak lagi terbatas pada koperasi konvensional, tetapi ditransformasikan menjadi pusat ekonomi dan sosial di tingkat desa.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia pun diimbau agar berpartisipasi aktif dalam pengembangan koperasi ini. Pelibatan OPD, camat, lurah, serta tokoh masyarakat dianggap krusial agar koperasi Merah Putih tidak sekadar dibentuk di atas kertas, tetapi mampu tumbuh sebagai entitas yang mandiri, akuntabel, dan berkelanjutan.
Model koperasi percontohan juga diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menyelesaikan persoalan ekonomi lokal. Melalui koperasi, masyarakat bisa mengakses kebutuhan dasar dengan harga terjangkau, mendapatkan layanan kesehatan sederhana, serta memperkuat modal usaha tanpa terjerat oleh lembaga keuangan ilegal.
Jika program ini berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memiliki lebih banyak koperasi yang bukan hanya berperan sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga sebagai simpul distribusi, produksi, dan pelayanan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto untuk membangun perekonomian dari desa dan menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.
Dengan landasan hukum yang jelas, dukungan regulasi dari pusat dan daerah, serta pembinaan berkelanjutan, koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi tulang punggung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tantangan di masa depan tentu tidak sedikit, namun dengan sinergi yang kuat, model ini bisa menjadi solusi nyata untuk memperkecil ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan dari level akar rumput.
Sebagai penutup, program koperasi Merah Putih adalah cerminan dari semangat nasionalisme ekonomi. Koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam atau jual beli, tetapi juga ruang bersama untuk membangun kemandirian, keadilan, dan solidaritas ekonomi yang lebih kokoh di seluruh pelosok negeri.
