JAKARTA - Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, penguatan sektor keuangan menjadi kunci utama dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas tampil sebagai figur penting yang mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara pra-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS. Acara yang diselenggarakan sehari sebelum pembukaan resmi KTT ini memfokuskan pembahasan pada pengembangan sektor keuangan negara-negara BRICS dengan penekanan pada keuangan berkelanjutan—isu yang kini menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan ekonomi global.

Pengembangan Keuangan Berkelanjutan: Sebuah Kebutuhan Mendesak

Wamenkeu Thomas menegaskan bahwa pengembangan sektor keuangan tidak bisa dilepaskan dari prinsip keberlanjutan. Di era perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi yang meningkat, keberlangsungan sumber daya dan stabilitas ekonomi jangka panjang menjadi fokus utama. Negara-negara BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, memiliki peran strategis dalam memimpin langkah menuju pengelolaan keuangan yang lebih hijau dan inklusif.

Thomas menyampaikan pentingnya integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam sistem keuangan. Dengan demikian, investasi dan pembiayaan yang dilakukan negara-negara BRICS dapat mendukung pembangunan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Representasi Indonesia dalam Forum BRICS

Sebagai perwakilan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kehadiran Wamenkeu Thomas dalam acara pra-KTT BRICS menandai komitmen Indonesia untuk aktif berkontribusi dalam dialog dan kerja sama internasional. Indonesia, yang baru bergabung sebagai anggota penuh BRICS, mengusung agenda memperkuat keuangan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi nasional yang selaras dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Dalam kesempatan tersebut, Thomas menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk berbagi pengalaman dan belajar bersama negara-negara anggota BRICS lainnya dalam upaya memperkuat sektor keuangan. Hal ini juga menunjukkan posisi Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam peta ekonomi global, terutama dalam bidang keuangan dan pembangunan hijau.

Kolaborasi Antar Negara BRICS dalam Penguatan Sektor Keuangan

Sektor keuangan merupakan tulang punggung perekonomian, yang berfungsi sebagai penggerak investasi dan distribusi sumber daya. Dalam kerangka kerja sama BRICS, penguatan sektor keuangan tidak hanya mencakup stabilitas makroekonomi dan pengembangan pasar modal, tetapi juga transformasi keuangan yang mendukung agenda keberlanjutan.

Wamenkeu Thomas menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter antar negara anggota untuk menciptakan ekosistem keuangan yang kuat dan tangguh. Selain itu, kerja sama dalam pengembangan instrumen keuangan hijau, seperti obligasi hijau (green bonds), menjadi salah satu fokus yang dibahas dalam rangka mendukung proyek-proyek ramah lingkungan.

Peran Indonesia dalam Mendorong Keuangan Berkelanjutan di BRICS

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong praktik keuangan berkelanjutan di kawasan dan dunia. Thomas menegaskan bahwa Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mempromosikan keuangan hijau, termasuk insentif fiskal bagi investasi ramah lingkungan dan pengembangan pasar modal yang berorientasi pada keberlanjutan.

Selain itu, Indonesia juga aktif dalam membangun kapasitas kelembagaan dan meningkatkan literasi keuangan berkelanjutan untuk mendorong partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam agenda ini. Hal tersebut sejalan dengan tujuan BRICS untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berdampak positif secara sosial dan ekologis.

Tantangan dan Peluang dalam Mengembangkan Keuangan Berkelanjutan

Meskipun potensi dan komitmen telah ditunjukkan, Thomas mengakui bahwa pengembangan keuangan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, kebutuhan akan data dan standar pelaporan yang konsisten, serta kesiapan pasar modal di masing-masing negara anggota dalam mengadopsi instrumen baru.

Namun, ia optimis bahwa dengan kerja sama yang erat dan dukungan teknologi, negara-negara BRICS dapat mengatasi hambatan tersebut. Peluang besar juga terbuka dari tren global yang semakin mengutamakan investasi berkelanjutan, yang diperkirakan akan menjadi motor penggerak utama perekonomian di masa depan.

Momentum KTT BRICS sebagai Platform Penguatan Keuangan Global

KTT BRICS 2025 yang akan berlangsung di Rio de Janeiro menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi dan strategi pengembangan keuangan berkelanjutan antar anggota. Thomas berharap hasil pertemuan tersebut dapat menghasilkan komitmen nyata dan langkah konkrit yang memperkuat kerja sama multilateral.

Indonesia, melalui peran aktif Wamenkeu Thomas, siap berkontribusi dalam membangun konsensus dan mendorong kebijakan yang dapat mempercepat transisi menuju sistem keuangan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Ini sekaligus menegaskan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam arena ekonomi global yang semakin terintegrasi dan berorientasi pada keberlanjutan.

Dengan hadirnya Wamenkeu Thomas mewakili Menkeu Sri Mulyani dalam acara pra-KTT BRICS, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam mendorong pengembangan sektor keuangan yang berkelanjutan. Fokus pada isu keuangan berkelanjutan bukan hanya sebagai respons atas tantangan global, tetapi juga sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan di masa depan.

Kerja sama BRICS di bidang keuangan berkelanjutan membuka peluang besar bagi negara-negara anggota untuk memperkuat sektor keuangan sekaligus mendukung agenda pembangunan hijau yang menjadi tuntutan zaman. Dalam konteks tersebut, Indonesia berperan aktif sebagai salah satu pilar penting yang siap membawa perubahan positif bagi masa depan ekonomi global.