JAKARTA - Upaya memperkuat koordinasi dan kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta memperbaiki tata kelola energi di Provinsi Jambi mendapat perhatian langsung dari Kantor Staf Presiden (KSP). Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Letjen TNI (Purn) Anto Mukti Putranto turun langsung ke Jambi untuk melakukan kunjungan kerja dan meninjau berbagai agenda strategis, Senin 07 JULI 2025 sore.
Dalam kunjungan tersebut, Anto Mukti menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Satgas Karhutla dan Tata Kelola Energi Provinsi Jambi. Rakor ini menjadi forum penting untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah guna membahas secara komprehensif langkah-langkah penanggulangan karhutla serta pengelolaan sumber daya energi secara berkelanjutan di wilayah tersebut.
Agenda ini menjadi bagian dari upaya penguatan sinergi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan energi bersih di Jambi. Kunjungan Anto Mukti Putranto ke Jambi tidak hanya bersifat simbolis, melainkan juga mencerminkan perhatian pemerintah terhadap tantangan lapangan yang dihadapi daerah dalam mengatasi permasalahan karhutla yang kerap terjadi setiap tahun.
“Rakor ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengantisipasi potensi karhutla yang setiap tahun menjadi ancaman serius, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Jambi termasuk daerah yang rawan, dan perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah,” ujar Anto Mukti dalam sambutannya.
Menurut Anto, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sistem peringatan dini, memperbaiki mekanisme kerja Satgas Karhutla, serta mengadopsi teknologi untuk pemantauan dan pemadaman titik api.
Selain fokus pada isu karhutla, Rakor tersebut juga membahas persoalan tata kelola energi di Provinsi Jambi. Dalam konteks ini, KSP berperan dalam memantau pelaksanaan program strategis nasional yang berkaitan dengan transisi energi, penggunaan energi terbarukan, serta pengurangan emisi karbon.
“Pemerintah pusat mendorong daerah untuk lebih aktif dalam pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Kita ingin Jambi menjadi salah satu contoh provinsi yang berhasil dalam mewujudkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan,” tambah Anto Mukti.
Rakor yang digelar di salah satu ruang pertemuan di Kota Jambi ini dihadiri oleh Gubernur Jambi Al Haris, unsur Forkopimda, Kepala BPBD, perwakilan TNI-Polri, serta perwakilan dari KLHK dan ESDM. Forum ini menjadi wadah diskusi terbuka terkait langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh Satgas Karhutla Provinsi Jambi ke depan, termasuk kesiapan alat, personel, serta sistem koordinasi lintas sektor.
Gubernur Jambi Al Haris dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap isu lingkungan dan energi di daerahnya. Ia juga menekankan bahwa Pemprov Jambi telah mengambil sejumlah langkah strategis dalam memitigasi risiko karhutla, salah satunya dengan memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan masyarakat adat.
“Kita di Jambi punya tantangan besar, namun kita juga memiliki komitmen besar untuk menjaga lingkungan. Dengan dukungan pusat, insyaallah kita bisa memperkuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla,” ujar Gubernur Al Haris.
Dalam sesi dialog, sejumlah perwakilan instansi menyampaikan masukan dan tantangan di lapangan, mulai dari ketersediaan anggaran, kendala teknis pemadaman api, hingga perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
Menanggapi hal itu, Anto Mukti menegaskan bahwa KSP siap menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait agar kebutuhan daerah bisa segera ditindaklanjuti.
“Kita di KSP akan bantu kawal komunikasi dengan KLHK, ESDM, dan kementerian lainnya. Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ini butuh kerja tim,” tegasnya.
Anto juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini sedang mendorong program Early Warning System berbasis teknologi satelit dan sensor untuk mendeteksi potensi kebakaran sejak dini. Ia meminta agar daerah bisa menyesuaikan diri dengan kebijakan pusat dan aktif mengusulkan kebutuhan pendukung ke sistem nasional.
Selain rakor, kunjungan kerja Kepala Staf Kepresidenan juga mencakup peninjauan lokasi rawan karhutla serta berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan lokal, termasuk komunitas petani dan pengelola lahan gambut.
Selama berada di Jambi, Anto Mukti juga dijadwalkan bertemu dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai bagian dari pendekatan sosial dalam upaya pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.
“Kita harus menggandeng semua elemen, termasuk tokoh adat dan masyarakat lokal. Mereka punya peran penting karena sangat mengenal karakter lahan dan alam di sini,” ujar Anto.
Secara keseluruhan, kunjungan kerja ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas KSP dalam memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat benar-benar sampai ke daerah, terutama dalam isu strategis seperti lingkungan hidup dan energi.
Dengan ancaman karhutla yang terus menghantui setiap musim kemarau, serta urgensi transisi energi sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan. Rakor ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga melahirkan aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi Jambi.
