JAKARTA - Komisi Eropa menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pelaksanaan AI Act, peraturan kecerdasan buatan paling komprehensif di dunia, tanpa penundaan apapun. Hal ini menunjukkan tekad kuat Uni Eropa dalam mengatur pengembangan dan penggunaan teknologi AI secara ketat demi melindungi masyarakat dan menetapkan standar global. Pernyataan ini sekaligus menepis tekanan yang datang dari sejumlah raksasa teknologi dan beberapa negara anggota yang berharap adanya kelonggaran waktu untuk implementasi regulasi tersebut.
Dalam pernyataan resmi, juru bicara Komisi Eropa, Thomas Regnier, menegaskan bahwa jadwal pelaksanaan AI Act akan dipatuhi tanpa ada jeda atau perpanjangan masa berlaku. “Tidak ada penghentian waktu. Tidak ada masa tenggang. Tidak ada jeda,” ujar Regnier, dikutip VOI dari Reuters. Sikap tegas ini menandakan bahwa Uni Eropa melihat urgensi yang besar dalam mengatur AI secara serius dan tepat waktu.
AI Act merupakan kerangka hukum yang menetapkan aturan bagi pengembangan dan penerapan sistem kecerdasan buatan berdasarkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut. Regulasi ini akan diterapkan secara bertahap sesuai dengan risiko dan jenis penggunaan AI. Beberapa ketentuan dasar telah berlaku sejak Februari 2025, sementara pada Agustus 2025, kewajiban mulai diberlakukan bagi General Purpose AI (GPAI), seperti model bahasa besar dan sistem multimodal. Tahap berikutnya, pada Agustus 2026, fokus akan beralih pada sistem AI berisiko tinggi yang diaplikasikan di sektor-sektor sensitif seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan infrastruktur publik.
Meski demikian, beberapa perusahaan teknologi besar dunia, termasuk Alphabet (Google), Meta Platforms (Facebook), serta pengembang semikonduktor ASML dan model AI asal Eropa seperti Mistral, mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan regulasi. Mereka menganggap kompleksitas teknis dan beban kepatuhan yang tinggi menjadi kendala, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah (UKM). Permintaan ini mencerminkan kekhawatiran industri akan dampak langsung regulasi yang ketat terhadap inovasi dan operasi bisnis mereka.
Namun, Komisi Eropa tetap bersikeras bahwa penerapan AI Act adalah langkah strategis yang tidak boleh ditunda. Regulasi ini dianggap vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi AI, sekaligus melindungi hak-hak fundamental warga Eropa dari potensi penyalahgunaan teknologi yang belum diatur secara memadai. Selain itu, AI Act juga menjadi instrumen Uni Eropa untuk menetapkan standar global dalam tata kelola AI, berbeda dengan pendekatan bebas tanpa aturan (laissez-faire) yang diterapkan di Amerika Serikat, maupun kontrol ketat ala China.
Meskipun menolak permintaan penundaan secara keseluruhan, Komisi Eropa menunjukkan itikad baik untuk mengusulkan penyederhanaan administratif menjelang akhir tahun 2025. Langkah ini bertujuan mengurangi beban pelaporan dan kewajiban kepatuhan, khususnya bagi perusahaan UKM, tanpa mengorbankan esensi perlindungan yang diatur dalam AI Act. Dengan demikian, diharapkan regulasi ini dapat lebih mudah diikuti oleh pelaku industri sekaligus menjaga keamanan dan keadilan penggunaan AI di kawasan Uni Eropa.
Keputusan Uni Eropa melanjutkan regulasi AI tepat waktu menandakan sebuah babak baru dalam pengaturan teknologi kecerdasan buatan secara global. AI Act tidak hanya menjadi model regulasi paling ketat di dunia, tetapi juga sarana untuk membentuk ekosistem AI yang lebih bertanggung jawab, etis, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Tekanan dari industri teknologi besar memang cukup berat, namun Komisi Eropa yakin bahwa kepentingan publik harus diutamakan demi masa depan AI yang lebih aman dan terpercaya.
