JAKARTA - Peningkatan layanan kesehatan di NTB kini memasuki fase baru. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) NTB didukung anggaran signifikan dari Kementerian Kesehatan untuk menghadirkan fasilitas bunker kedokteran nuklir bawah tanah. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat radioterapi dan kemoterapi terintegrasi pertama di rumah sakit tipe A wilayah ini, memperkuat penanganan kanker lokal secara komprehensif.
Langkah Strategis Pemerintah Daerah
Direktur RSUD NTB, dr. H. Lalu Herman Mahaputra, menjelaskan bahwa alokasi dana mencapai Rp 10 miliar berasal dari Kemenkes dan direncanakan masuk ke tahap tender awal Agustus mendatang. Menurutnya, fasilitas radioterapi telah tersedia, namun keberadaan bunker diperlukan sebagai lapisan keamanan dalam pengoperasian terapi nuklir. “Itu dari Kementerian Kesehatan untuk membangun fasilitas radioterapi dan kemoterapi, jadi harus pakai bunker,” ungkapnya. Lokasi bunker dipilih di bawah tanah, meski detail titik dan luas lahan sedang menunggu spesifikasi teknis lebih lanjut.
Detil Perencanaan dan Konstruksi
Sementara dr. Herman masih meninjau situs secara spesifik, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB, Sadimin, menyatakan bahwa pembangunan bunker ini sudah dibahas secara matang. Dalam pertemuan koordinatif hadir pula pihak dari konsultansi PT Prisma Karya Utama, Tim PTPBGN, dan Inspektorat Provinsi NTB. Targetnya? Menyelaraskan Master Plan dan memastikan kesiapan teknis sebelum konstruksi dimulai.
Peran Penting Fasilitas Nuklir Bawah Tanah
Operasional bunker bakal memfasilitasi terapi kanker yang aman menggunakan radiasi. RSUD NTB telah menghadirkan layanan radioterapi sejak 2018, namun tanpa bunker independen, proses proteksi radiasi mungkin tidak optimal. Dengan adanya bunker, pasien kanker akan mendapat terapi radioterapi dan kemoterapi di tempat aman, dengan risiko paparan radiasi ke lingkungan minimal.
Dampak Signifikan terhadap Penanganan Kanker
Pembangunan bunker nuklir sejatinya membuka kesempatan baru dalam penanggulangan kanker di Barat NTB. Selama ini, keterbatasan fasilitas diagnostic dan terapi membuat pasien harus ke luar provinsi. Kini, kehadiran layanan terintegrasi di RSUD NTB akan meningkatkan aksesibilitas dan memberikan jaminan keamanan serta kualitas layanan.
Sinergi Penguatan Infrastruktur Kesehatan
Dukungan anggaran dari Kemenkes bukan cuma untuk bunker. Sekretariat Daerah Provinsi melaporkan lima proyek lain juga siap dilaksanakan, di antaranya pembangunan gedung rehab Napza (Rp 12,9 miliar), rehabilitasi rumah dinas Kejati NTB (Rp 9,4 miliar), dan peremajaan fasilitas kesehatan TB-paru (Rp 5,4 miliar). Optimalisasi landfill Kebon Kongok (Rp 3,7 miliar) dan rehab Mako Brimob Lombok Tengah (Rp 3,6 miliar) turut menjadi bagian dari agenda kesehatan publik dan keamanan.
Harapan dan Tantangan Operasional
Meski dana dan perencanaan sudah mengerucut, tantangan nyata di lapangan meliputi proses tender yang harus transparan, pembangunan bunker bawah tanah yang memerlukan standar keamanan nuklir tinggi, serta integrasi layanan medis dengan tim profesional yang percaya diri dan aman bertugas dalam lingkungan radiasi.
Menyongsong Era Baru Pelayanan Onkologi Lokal
Momentum ini mencerminkan komitmen pemerintah pusat dan daerah meningkatkan infrastruktur kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan. Keputusan strategis membangun bunker kedokteran nuklir di RSUD NTB mempersiapkan wilayah ini sebagai pusat unggulan onkologi, sekaligus menjadi model bagi provinsi lain dengan tantangan geografis dan kasus kanker yang meningkat.
Dengan fasilitas lain yang dibangun bersamaan, kualitas pelayanan publik, kesehatan masyarakat, dan sistem keamanan lokal diperkirakan ikut terdongkrak. Akses terapi kanker akan makin merata, menyeluruh, dan aman—menjawab kebutuhan mendasar masyarakat NTB serta mempersiapkan provinsi tersebut memasuki era pelayanan medis modern.
