JAKARTA - Penetapan program biodiesel sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) oleh pemerintah disambut positif oleh Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Namun di balik dukungan tersebut, SPKS menekankan bahwa program ini harus dibarengi dengan keberpihakan nyata terhadap jutaan petani sawit di Indonesia yang menjadi penyedia utama bahan baku biodiesel, yakni minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Sebagai organisasi yang menaungi ribuan petani kelapa sawit skala kecil dari berbagai daerah, SPKS menilai bahwa kebijakan strategis di sektor energi baru terbarukan ini harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan petani, bukan hanya memperkaya pelaku industri besar atau perusahaan-perusahaan pengolahan biodiesel semata.
Dukungan terhadap PSN, Tapi Harus Pro-Petani
Ketua Umum SPKS, Mansuetus Darto, menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah memasukkan biodiesel ke dalam Proyek Strategis Nasional. Ia menilai langkah ini sangat strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan program ini harus diukur bukan hanya dari sisi produksi dan ekspor biodiesel, tetapi juga dari kontribusinya dalam menciptakan nilai tambah bagi petani sawit yang selama ini menjadi tulang punggung rantai pasok biodiesel.
“Kami menyambut baik langkah pemerintah yang menjadikan biodiesel sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Tapi kami juga ingin memastikan bahwa program ini memberi manfaat nyata kepada petani sawit, bukan hanya kepada korporasi besar,” tegas Mansuetus Darto dalam pernyataan resminya, Senin (19/5/2025).
Petani Sawit Sebagai Pemasok Utama Biodiesel
Dalam rantai pasok biodiesel, petani sawit berperan sangat penting karena mereka adalah penyedia utama bahan baku berupa tandan buah segar (TBS) yang kemudian diolah menjadi CPO. CPO inilah yang menjadi bahan baku utama untuk produksi biodiesel melalui proses transesterifikasi di pabrik pengolahan.
Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak petani sawit yang belum merasakan manfaat ekonomi secara signifikan dari kebijakan mandatori biodiesel nasional. Sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh industri pengolahan dan eksportir, sementara harga TBS yang diterima petani kerap tidak stabil dan berada di bawah standar yang adil.
SPKS menyoroti bahwa program biodiesel yang ambisius ini, termasuk target implementasi B40 dan ekspansi pasar ekspor, harus disertai dengan perlindungan harga TBS petani dan peningkatan akses terhadap pasar, fasilitas pembiayaan, serta pendampingan teknis.
“Kalau kita bicara biodiesel sebagai proyek strategis, maka petani juga harus masuk dalam peta strategis itu. Jangan sampai petani cuma jadi penyedia bahan mentah tanpa nilai tambah,” ujar Darto.
Perlunya Keadilan dalam Tata Kelola Sawit
SPKS juga mengingatkan bahwa salah satu masalah utama dalam sektor sawit nasional adalah ketimpangan penguasaan lahan dan akses terhadap pasar. Saat ini, sekitar 42 persen dari total perkebunan sawit nasional dikelola oleh petani skala kecil, namun kontribusi mereka terhadap nilai ekspor dan kebijakan strategis masih sangat terbatas.
Ketiadaan keadilan dalam tata kelola sawit telah menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi di berbagai wilayah sentra produksi sawit, mulai dari Sumatra, Kalimantan, hingga Sulawesi.
SPKS mendorong agar program biodiesel PSN ini dijadikan momentum untuk memperbaiki struktur tata niaga sawit, termasuk melalui skema kemitraan yang adil, transparan, dan berpihak pada petani.
“Pemerintah perlu memastikan petani sawit terlibat aktif dalam rantai nilai biodiesel, bukan hanya sebagai penonton. Keadilan dalam tata kelola menjadi prasyarat utama agar program ini benar-benar berkelanjutan,” kata Darto menambahkan.
Usulan Konkrit: Insentif dan Keterlibatan Petani
Untuk memastikan keterlibatan aktif petani sawit dalam program PSN biodiesel, SPKS mengusulkan beberapa langkah konkret. Pertama, pemerintah diminta menyalurkan insentif langsung kepada koperasi atau kelompok tani yang menjual CPO untuk produksi biodiesel. Insentif ini bisa berupa dukungan teknis, bantuan sarana produksi, atau subsidi harga.
Kedua, SPKS mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Petani (BUMP) atau koperasi petani yang dapat menjadi mitra resmi perusahaan biodiesel, sehingga petani tidak hanya menjual TBS, tetapi juga ikut mengolah dan memperoleh nilai tambah dari hasil usahanya.
Ketiga, perlu ada perbaikan sistem penetapan harga TBS yang lebih adil, akuntabel, dan berbasis data pasar aktual, agar petani tidak dirugikan dalam proses jual beli dengan pabrik.
Keempat, SPKS meminta agar petani dilibatkan dalam perumusan kebijakan teknis terkait biodiesel, termasuk dalam forum-forum koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Jangan hanya industri yang duduk di meja perumusan kebijakan. Petani juga harus diberi ruang karena merekalah yang paling terdampak dan paling menentukan keberhasilan program ini,” tegas Darto.
Manfaat Ganda Biodiesel: Energi dan Sosial
Program biodiesel nasional memiliki dua manfaat besar jika dijalankan dengan baik. Pertama, dari sisi energi, biodiesel mengurangi impor bahan bakar fosil dan memperkuat ketahanan energi nasional. Kedua, dari sisi sosial dan ekonomi, program ini bisa menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan.
Namun manfaat sosial tersebut hanya akan tercapai jika petani sawit benar-benar menjadi bagian dari rantai pasok yang menguntungkan dan berkelanjutan.
SPKS percaya bahwa dengan kemauan politik yang kuat dan desain kebijakan yang inklusif, Indonesia bisa menjadi contoh negara produsen biodiesel yang tidak hanya sukses secara teknis, tetapi juga adil secara sosial.
Biodiesel Harus Jadi Momentum Perbaikan
Penetapan biodiesel sebagai Proyek Strategis Nasional menjadi langkah maju dalam kebijakan energi dan lingkungan Indonesia. Namun SPKS mengingatkan bahwa kesuksesan program ini akan bergantung pada seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan oleh petani sawit sebagai aktor kunci di hulu produksi.
Serikat Petani Kelapa Sawit berharap agar pemerintah dan pelaku industri menjadikan program biodiesel ini sebagai momentum untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional, memperkuat posisi petani dalam rantai nilai, dan menciptakan sistem energi yang adil, berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat desa sebagai garda terdepan.
Dengan keterlibatan aktif petani, transparansi harga, dan kebijakan insentif yang tepat sasaran, program biodiesel Indonesia tidak hanya akan menjadi kebanggaan nasional, tetapi juga menjadi simbol keadilan sosial dalam transisi energi hijau.
