JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah untuk memperluas akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), masih banyak masyarakat yang menghadapi kendala finansial dalam memperoleh perawatan medis. Ironisnya, meskipun pembangunan infrastruktur dan gedung pencakar langit terus gencar dilakukan, banyak individu yang bahkan tidak mampu untuk membeli obat penurun panas, apalagi mendapatkan perawatan medis yang memadai.
Tantangan Akses Kesehatan di Indonesia
Meskipun JKN telah mencakup lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, masih terdapat lebih dari 40 juta orang yang belum terjangkau oleh program ini . Selain itu, survei menunjukkan bahwa sekitar 18,5% peserta JKN di Jabodetabek harus membayar biaya tambahan untuk obat-obatan dan layanan lainnya, bahkan di rumah sakit milik pemerintah .
Lebih lanjut, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa belanja asuransi kesehatan sosial pada tahun 2023 meningkat 36% menjadi Rp167,4 triliun, dengan mayoritas dana tersebut digunakan untuk rumah sakit. Namun, tingginya biaya ini belum diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia .
Kisah Nyata: Ketidakmampuan Membayar Obat Sederhana
Cerita seorang ibu rumah tangga di daerah pedesaan menggambarkan realita pahit ini. Ketika anaknya demam tinggi, ia harus memilih antara membeli obat penurun panas atau memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. “Saya harus memilih, beli obat atau beli beras. Kalau beli obat, anak saya bisa sembuh, tapi kalau beli beras, kami bisa makan,” ujarnya dengan mata berkaca-kaca.
Cerita serupa juga dialami oleh seorang pekerja harian lepas di kota besar. Ketika dirinya jatuh sakit, ia menunda untuk berobat karena tidak memiliki uang untuk membayar biaya pengobatan. “Saya takut ke rumah sakit, bukan karena tidak percaya dokter, tapi karena dompet saya tidak sanggup menanggung biaya,” keluhnya.
Kesenjangan Infrastruktur dan Kualitas Layanan
Selain masalah biaya, kesenjangan infrastruktur dan kualitas layanan kesehatan juga menjadi tantangan besar. Beberapa rumah sakit besar di kota-kota besar memiliki teknologi canggih, namun banyak puskesmas dan klinik di daerah pedesaan yang masih kekurangan fasilitas dan peralatan yang memadai .
Di daerah terpencil, masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Hal ini menyebabkan banyak orang enggan untuk memeriksakan kesehatannya hingga kondisi mereka semakin memburuk.
Upaya Pemerintah dan Solusi yang Diperlukan
Pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, seperti penyesuaian tarif layanan dan penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun, tanpa adanya intervensi yang berarti, program JKN berisiko mengalami gagal bayar pada tahun 2026 karena selisih antara pendapatan iuran dan biaya manfaat yang semakin besar .
Untuk itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi JKN, termasuk mekanisme pembayaran dan distribusi dana, agar layanan kesehatan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala biaya.
Akses kesehatan yang layak masih menjadi impian bagi banyak orang di Indonesia. Meskipun JKN telah memberikan perlindungan bagi sebagian besar masyarakat, masih banyak individu yang harus memilih antara kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Untuk mewujudkan akses kesehatan yang setara dan berkualitas, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, penyedia layanan kesehatan, dan masyarakat.
Dalam menghadapi tantangan ini, penting bagi kita untuk tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan sekitar.
Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi yang kuat, diharapkan akses kesehatan yang layak dan merata dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia.
