JAKARTA - Kebijakan pemberian insentif untuk mobil listrik dinilai sebagai langkah strategis bagi Indonesia dalam memaksimalkan posisinya sebagai pemilik salah satu cadangan nikel terbesar di dunia.
Skema ini juga dianggap mampu memperkuat integrasi industri nikel dari sektor hulu hingga ke tahap hilir manufaktur kendaraan listrik.
Pandangan tersebut disampaikan Pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung, Yannes Martinus Pasaribu, menanggapi usulan Kementerian Perindustrian agar insentif lebih difokuskan pada mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel seperti NCM (Nickel Cobalt Manganese) dan NCA (Nickel Cobalt Aluminum).
"Ini adalah langkah proteksionisme strategis untuk memaksa merek EV yang membangun pabrik perakitannya di Indonesia, terutama dari China, berhenti bergantung pada LFP impor dan mulai beralih ke ekosistem nikel domestik kita." katanya, dikutip dari Antara.
Menurut Yannes, baterai merupakan komponen paling mahal dalam produksi kendaraan listrik. Biayanya bahkan bisa mencapai 40 hingga 50 persen dari total ongkos pembuatan satu unit mobil listrik.
Dengan mendorong penggunaan baterai berbasis nikel bernilai tinggi, capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen dinilai akan lebih mudah terpenuhi. Hal ini sekaligus meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri karena lebih banyak proses produksi dan rantai pasok dilakukan di Indonesia.
Tak hanya berdampak pada level industri, strategi ini juga disebut memberi keuntungan dari sisi performa produk. Yannes menilai pendekatan tersebut memiliki implikasi makro yang penting karena memanfaatkan keunggulan karakteristik nikel.
"Strategi ini cerdas secara makro karena memanfaatkan keunggulan densitas energi nikel untuk menjadikan mobil EV buatan Indonesia memiliki jarak tempuh lebih jauh, spesifikasi tinggi, dibandingkan EV standar global yang sekedar memakai LFP," ujar Yannes.
Tantangan Biaya Produksi Lebih Tinggi
Meski menawarkan keunggulan dari sisi kepadatan energi dan performa kendaraan, baterai berbahan nikel juga memiliki tantangan tersendiri. Salah satu kendala utama adalah biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan baterai berbasis LFP (Lithium Iron Phosphate).
Selain faktor harga material, proses produksi baterai nikel juga menuntut sistem manajemen panas serta standar keselamatan yang lebih kompleks. Hal tersebut membuat biaya keseluruhan kendaraan listrik dengan baterai jenis ini menjadi lebih mahal jika tanpa dukungan kebijakan.
Melihat kondisi tersebut, Yannes menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjembatani selisih biaya produksi. Dukungan insentif dinilai krusial agar harga mobil listrik berbasis nikel tetap kompetitif dan terjangkau oleh konsumen domestik.
Dengan adanya intervensi kebijakan yang tepat, ia menilai industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh secara berkelanjutan. Di sisi lain, pemanfaatan nikel dalam negeri juga semakin optimal dan memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional, mulai dari sektor pertambangan hingga manufaktur berteknologi tinggi.
