JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menghadirkan program kebijakan ekonomi fiskal dan pemutihan pajak kendaraan yang ternyata mendapat sambutan positif dari masyarakat. Program ini tidak hanya membantu meringankan beban finansial masyarakat, tetapi juga mendorong partisipasi mereka dalam tertib administrasi kendaraan bermotor.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Masyarakat dari wilayah perkotaan hingga pedesaan mengaku sangat terbantu dengan adanya program ini. Salah satu warga Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Febriadi, menuturkan bahwa kebijakan ekonomi fiskal memberikan keringanan signifikan. “Potongan pajaknya begitu sangat terasa dan kelebihannya bisa kita alihkan untuk kebutuhan rumah tangga lain. Makanya saya sendiri juga merasa sangat bersyukur adanya kebijakan ini,” ungkapnya.
Selain itu, warga Desa Karang Agung, Wahyuni, menyampaikan bahwa program pemutihan pajak kendaraan menghilangkan kekhawatirannya untuk mengurus administrasi kendaraan yang sudah lama tidak terurus. Ia memiliki kendaraan yang tidak dibayar pajaknya selama enam tahun karena jarak Samsat Tanjung Selor yang jauh, sekitar 60 km dari tempat tinggalnya. Dengan program ini, ia tidak lagi ragu untuk mengurus pajak kendaraannya. “Berkat program pemutihan pajak kendaraan dan samsat keliling, saya pribadi sangat terbantu dan tidak ragu untuk mengurus pajak dan administrasi lainnya,” katanya.
Program Samsat Keliling dan Kemudahan Akses
Kebijakan ini semakin efektif dengan dukungan layanan Samsat keliling yang memungkinkan masyarakat dari daerah terpencil mengakses pelayanan pajak kendaraan tanpa harus menempuh jarak jauh. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan kemudahan administratif bagi masyarakat.
Tomy Labo, Kepala Bapenda Provinsi Kaltara, menekankan bahwa pemutihan pajak ini merupakan salah satu program Gubernur Kaltara untuk membantu ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan daya beli. “Segala pelayanan akan selalu terbuka untuk masyarakat, misalnya hanya sekedar bertanya terkait biaya pemutihan pajak dan lainnya, semua tetap kita layani di Samsat,” ujarnya.
Batas Waktu dan Ajakan Memanfaatkan Program
Program pemutihan pajak kendaraan ini hanya berlaku hingga September 2025. Hal ini mendorong masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Potongan harga berbeda-beda tiap tahun, sehingga masyarakat dianjurkan untuk segera menyesuaikan diri dengan kebijakan terbaru. Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat menengah ke bawah, serta mendata kendaraan asli di wilayah Kaltara.
Manfaat Ekonomi dan Sosial
Selain meringankan beban finansial, program ini membawa manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan adanya keringanan pajak, masyarakat dapat mengalokasikan dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak kendaraan ke kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga. Hal ini secara tidak langsung mendorong perputaran ekonomi lokal.
Peran Pemerintah dan Dukungan Infrastruktur
Program ini menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih efisien. Bapenda Kaltara juga berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan memperluas jaringan Samsat keliling, sehingga masyarakat dari wilayah terpencil tidak merasa terhambat untuk mengurus administrasi kendaraan mereka.
Kebijakan ekonomi fiskal dan pemutihan pajak kendaraan di Kaltara terbukti bukan sekadar program administratif, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Program ini mendorong partisipasi aktif warga dalam tertib administrasi kendaraan, meningkatkan daya beli, dan memberikan kemudahan akses yang signifikan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat layanan. Dengan masa berlaku hingga September 2025, masyarakat didorong untuk memanfaatkan program ini secara optimal agar manfaat ekonomi dan sosialnya dapat dirasakan secara luas.