JAKARTA - Langkah strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mempercepat realisasi program-program prioritas kembali diperkuat melalui sinergi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian BUMN. Hal ini tercermin dalam rapat koordinasi yang digelar antara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin 14 JULI 2025 di Ruang Resepsi Bale Pakuan, Kota Bandung.
Alih-alih hanya menjadi pertemuan seremonial, rapat ini menjadi forum penting untuk menyamakan visi antara Pemerintah Daerah dan Kementerian BUMN dalam menuntaskan sejumlah tantangan pembangunan di Jawa Barat. Dengan gaya khasnya yang lugas dan komunikatif, KDM menyampaikan perlunya pendekatan kolaboratif agar program-program di Jawa Barat bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Tiga Fokus Utama: Lahan Perhutani, Energi Terbarukan, dan Pembinaan Olahraga
Dalam rapat tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi dan Menteri Erick Thohir membahas secara mendalam tiga isu krusial yang menjadi fokus pembangunan Jawa Barat saat ini. Pertama, pengelolaan lahan Perhutani, yang selama ini kerap menimbulkan polemik terkait status lahan serta manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Kedua, pengelolaan sampah berbasis energi terbarukan, sebagai solusi atas permasalahan lingkungan yang kian mendesak. Dan ketiga, pengembangan olahraga akar rumput, sebagai bagian dari investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia dan prestasi nasional.
KDM secara tegas menyampaikan pentingnya penyelarasan program pemerintah daerah dengan kebijakan pusat, terutama dalam pengelolaan aset-aset negara di daerah. Salah satu yang disorot adalah lahan milik Perhutani yang luasnya signifikan namun belum optimal dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat.
“Lahan-lahan milik Perhutani di Jawa Barat harus dapat dimaksimalkan bagi kepentingan masyarakat. Sinkronisasi antara pemerintah daerah dan kementerian BUMN menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian hutan dan pemanfaatannya secara produktif,” kata Dedi Mulyadi.
Sementara itu, Erick Thohir menyambut baik usulan dan pendekatan Gubernur Dedi, terutama dalam hal kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pengelolaan lahan BUMN seperti Perhutani harus sejalan dengan arah pembangunan daerah agar tidak tumpang tindih dan menimbulkan konflik sosial.
Energi dari Sampah: Solusi Lingkungan Berbasis Ekonomi
Isu kedua yang mengemuka dalam pertemuan ini adalah soal pengelolaan sampah. Jawa Barat, sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, menghadapi tantangan serius terkait volume sampah rumah tangga maupun industri. Oleh karena itu, pendekatan berbasis energi terbarukan diusulkan sebagai solusi inovatif.
Dalam rapat, Gubernur Dedi menekankan pentingnya pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga mendorong kemandirian energi daerah.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam penyediaan infrastruktur serta pendanaan proyek pengolahan sampah ini dinilai sangat vital. Dengan skema kerja sama yang transparan dan tepat guna, proyek-proyek berbasis sampah dapat dikembangkan tidak hanya di kota besar seperti Bandung dan Bekasi, tetapi juga di daerah penyangga dan kawasan pariwisata yang menghasilkan limbah dalam jumlah besar.
Erick Thohir menggarisbawahi bahwa BUMN siap mendukung inisiatif ini, termasuk melalui perusahaan seperti PLN dan Pertamina yang memiliki kepentingan dalam sektor energi terbarukan.
“Kita ingin BUMN hadir bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari solusi atas masalah sosial dan lingkungan,” ujarnya.
Olahraga Akar Rumput: Membangun Generasi Tangguh sejak Dini
Poin ketiga yang tak kalah penting dalam agenda pertemuan tersebut adalah pembinaan olahraga akar rumput. Dalam konteks ini, Gubernur Dedi menyoroti pentingnya pembangunan pusat-pusat pelatihan olahraga berbasis komunitas di tingkat desa dan kelurahan.
Langkah ini dianggap penting untuk menemukan dan membina talenta-talenta muda di berbagai cabang olahraga, terutama yang selama ini kurang mendapat perhatian. BUMN, menurut KDM, bisa terlibat sebagai sponsor, penyedia fasilitas, maupun penggerak komunitas melalui program CSR dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Kebijakan ini sejalan dengan misi nasional untuk meningkatkan prestasi olahraga Indonesia di tingkat regional dan internasional, sekaligus membangun mental, fisik, dan karakter generasi muda.
Erick Thohir, yang juga memiliki latar belakang kuat dalam dunia olahraga nasional, menyampaikan dukungannya terhadap rencana ini. Ia menyebut bahwa pembinaan olahraga sejak dini adalah kunci untuk membangun generasi yang sehat, disiplin, dan berdaya saing.
Konsolidasi Program Prioritas, Akselerasi Solusi Konkret
Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan Erick Thohir menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan konsolidasi lintas kementerian, lembaga, dan BUMN agar solusi terhadap berbagai permasalahan dapat dilaksanakan secara terpadu dan menyentuh akar persoalan.
Suasana rapat yang berlangsung santai namun penuh dengan pertukaran gagasan itu menegaskan pendekatan baru yang diusung Dedi Mulyadi: progresif, partisipatif, dan solutif. Kolaborasi seperti ini juga menunjukkan bahwa otonomi daerah bukan berarti eksklusivitas, tetapi kemampuan untuk menjalin sinergi dalam kerangka pembangunan nasional.
Di akhir pertemuan, baik KDM maupun Erick sepakat untuk menindaklanjuti agenda-agenda yang telah dibahas melalui tim teknis dan forum lanjutan yang lebih fokus pada implementasi di lapangan.
Kolaborasi Nyata untuk Jawa Barat yang Lebih Maju
Rapat koordinasi strategis antara Gubernur Dedi Mulyadi dan Menteri BUMN Erick Thohir menjadi refleksi nyata bagaimana pendekatan kolaboratif antarlevel pemerintahan mampu menciptakan solusi konkret. Tiga isu besar—pengelolaan lahan, pengelolaan sampah, dan olahraga akar rumput—bukan hanya menjadi wacana, tetapi telah masuk dalam radar prioritas untuk ditindaklanjuti bersama.
Jawa Barat, dengan segala kompleksitas dan potensinya, membutuhkan kepemimpinan yang mampu membangun jembatan antara kepentingan lokal dan agenda nasional. Melalui sinergi seperti ini, langkah pembangunan ke depan akan lebih mantap dan menyentuh langsung kebutuhan rakyat.