JAKARTA - Menjaga kesehatan masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata. Itulah semangat kolaboratif yang terlihat dari keterlibatan aktif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang dicanangkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dukungan Kemendagri terhadap PKG tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek strategis dalam memastikan efektivitas program di seluruh daerah Indonesia.
Program PKG menjadi langkah konkret dalam mewujudkan visi besar Indonesia Sehat menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar layanan medis gratis, melainkan pendekatan menyeluruh terhadap pencegahan penyakit, terutama melalui deteksi dini di satuan pendidikan.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan bahwa Kemendagri secara aktif mengawal pelaksanaan PKG, khususnya yang menyasar anak-anak sekolah. Dalam forum koordinasi tingkat menteri yang digelar di Kemenko PMK, Ribka menyatakan pentingnya pendekatan berbasis data kependudukan untuk memastikan sasaran program tepat dan merata.
“Kembali lagi kita mengacu pada landasan kebijakan pelaksanaan daripada program dari Bapak Presiden dan Bapak Wapres, dan juga menuju Indonesia Sehat, Indonesia Emas,” ujar Ribka.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keterlibatan Kemendagri bukan hanya administratif, tapi juga strategis dan terstruktur. Pemerintah pusat dan daerah, melalui sinergi konkuren, diharapkan mampu melaksanakan program ini secara menyeluruh.
Kolaborasi dengan Dukcapil untuk Basis Data yang Akurat
Salah satu kontribusi vital Kemendagri dalam program PKG adalah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Keberadaan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi pelaksanaan PKG, khususnya dalam menjangkau jutaan siswa di berbagai satuan pendidikan.
“Dukcapil ini sangat berperan penting dalam memberikan data dukung kepada siapa yang mendapatkan pelayanan PKG ini,” tegas Ribka.
Tanpa data yang valid, pelaksanaan program berskala nasional seperti PKG akan menghadapi tantangan besar dalam distribusi layanan yang adil dan efisien. Dukcapil berperan memastikan bahwa setiap anak yang terdaftar dalam sistem pendidikan nasional tercakup dalam layanan kesehatan ini.
Selain dukungan melalui data, Kemendagri juga telah menerbitkan sejumlah surat edaran dan menjalin nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan hukum dan administratif yang mempercepat implementasi program di tingkat daerah. Banyak pemerintah daerah yang telah merespons positif dengan menindaklanjuti program PKG di wilayah masing-masing.
PKG sebagai Quick Win Pemerintahan Prabowo
Dari sisi Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa program PKG merupakan salah satu hasil cepat atau quick win dari Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya jelas: menjaga masyarakat agar tetap sehat dan melakukan intervensi sebelum penyakit berkembang.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto menugaskan saya di salah satu program quick win-nya beliau, adalah memastikan masyarakat Indonesia tetap sehat, jangan sampai sakit,” kata Budi.
Langkah ini menjadi pembeda dari pendekatan sebelumnya yang seringkali menitikberatkan pada pengobatan setelah sakit. PKG justru bertumpu pada strategi preventif—deteksi dini dan penanganan awal sebagai pilar utama kesehatan publik.
Menkes juga menegaskan bahwa program ini merupakan yang terbesar yang pernah dilaksanakan dalam sejarah kesehatan nasional. Sebab, cakupan PKG bukan hanya terbatas pada wilayah tertentu atau kelompok usia spesifik, melainkan mencakup seluruh penduduk Indonesia, termasuk 52 juta lebih siswa di satuan pendidikan.
“Total peserta sekolah ini ada 52 juta lebih yang akan kita cek kesehatannya. Kalau nanti itu ketemu ada ciri-ciri yang kurang sehat, kita bisa melakukan tata laksana atau perawatan agar yang bersangkutan tetap sehat, kalau bisa jangan sampai sakit,” ujar Budi.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya PKG sebagai gerakan masif dan terorganisir untuk mengidentifikasi potensi gangguan kesehatan sejak dini dan memberikan intervensi medis sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih serius.
Sinergi Antar-Kementerian dalam Menyukseskan PKG
Rapat koordinasi yang mempertemukan berbagai kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK menjadi bukti bahwa pelaksanaan PKG bersifat lintas sektoral. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin langsung forum tersebut.
Sejumlah pejabat turut hadir seperti Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Dirjen Pendidikan Islam dari Kementerian Agama Suyitno, serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program PKG tidak bisa dibebankan pada Kemenkes saja. Pendidikan, komunikasi publik, hingga sosial dan agama memiliki peran signifikan dalam membentuk ekosistem kesehatan yang inklusif.
Menuju Indonesia Emas: Sehat Sejak Sekolah
Melalui sinergi lintas kementerian dan pendekatan berbasis data, program PKG tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga menyasar pembentukan fondasi kesehatan jangka panjang. Generasi muda yang sehat adalah aset menuju Indonesia Emas 2045.
Kemendagri, melalui fungsi koordinatif dan data kependudukan yang dimilikinya, memainkan peran strategis dalam memastikan pemeriksaan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama pelajar.
Dengan dukungan lintas sektor yang solid, PKG menjadi salah satu contoh kebijakan yang mengedepankan efisiensi, integrasi data, dan keberpihakan pada masyarakat. Jika dijalankan dengan konsisten dan terukur, program ini berpotensi menjadi tonggak penting transformasi sistem kesehatan nasional.