JAKARTA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terus bergejolak, pemerintah mengambil langkah strategis untuk memastikan daya beli masyarakat terutama kelompok rentan tetap terjaga. Hal ini penting demi menjaga kestabilan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam penguatan program perlindungan sosial dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam paparan pada Rapat Paripurna ke-21 DPR RI, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga saat ini menyumbang sekitar 55% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Oleh karena itu, menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan, merupakan salah satu pilar utama agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.
“Program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan subsidi upah, dan program lainnya akan dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat terutama kelompok rentan,” jelas Sri Mulyani.
Langkah pemerintah memperkuat berbagai program sosial ini bukan sekadar upaya menstabilkan ekonomi makro, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dengan memastikan bahwa kelompok masyarakat paling terdampak tetap memiliki daya beli yang cukup, pemerintah berupaya mencegah gejolak sosial sekaligus memacu konsumsi domestik yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, program-program sosial juga dilengkapi dengan berbagai inisiatif strategis lain yang fokus pada peningkatan penghasilan dan penyerapan tenaga kerja. Beberapa program unggulan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengembangan koperasi berbasis desa dalam kerangka Desa Merah Putih, dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada jutaan pelaku usaha mikro dan kecil.
Pendekatan yang komprehensif ini dirancang untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang tidak hanya mendorong konsumsi tapi juga produksi dan perdagangan di berbagai daerah. Sri Mulyani optimis bahwa dengan implementasi kebijakan fiskal yang responsif dan adaptif, pertumbuhan konsumsi masyarakat dapat terus tumbuh di atas 5% pada 2026.
Kebijakan fiskal yang adaptif ini juga menjadi kunci agar pemerintah dapat merespons dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta dalam mewujudkan intervensi sosial yang efektif dan berkelanjutan.
“Kerja sama yang erat antara semua pihak sangat diperlukan agar program perlindungan sosial ini dapat memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Menteri Keuangan.
Pentingnya menjaga daya beli kelompok rentan ini juga dilatarbelakangi oleh realitas bahwa pandemi dan kondisi ekonomi global telah memperparah ketimpangan sosial. Oleh karena itu, anggaran sosial yang dipersiapkan pemerintah dalam RAPBN 2026 bertujuan untuk memperkuat jaring pengaman sosial sehingga mampu menahan dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global terhadap masyarakat yang paling rentan.
Dukungan sosial melalui program PKH, kartu sembako, dan subsidi upah diharapkan mampu membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Program PKH misalnya, memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhan pokok sekaligus memberikan akses pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, kartu sembako menjadi alat penting untuk menekan harga bahan pokok sehingga tetap terjangkau bagi masyarakat luas. Bantuan subsidi upah juga menjadi stimulus penting untuk menjaga daya beli pekerja dan menjaga stabilitas konsumsi.
Dengan skema yang terintegrasi tersebut, pemerintah menargetkan tidak hanya menjaga daya beli dalam jangka pendek, tetapi juga mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berbagai program pemberdayaan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja menjadi pelengkap penting agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mampu meningkatkan penghasilan secara mandiri.
Pengembangan koperasi Desa Merah Putih misalnya, tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga penguatan kapasitas usaha mikro dan kecil di tingkat desa. Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan dalam jumlah besar diharapkan dapat mendorong pelaku usaha mikro untuk berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
Pendekatan ini menjadi wujud nyata dari visi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat secara merata. Seiring dengan itu, upaya penguatan program sosial akan terus dipantau agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan efektif.
Dalam menghadapi tantangan global, penguatan daya beli masyarakat rentan menjadi landasan kuat bagi stabilitas ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga yang sehat akan mendukung berbagai sektor usaha dan menjaga momentum pertumbuhan yang positif.
Dengan anggaran sosial yang terencana dan implementasi kebijakan yang terkoordinasi, pemerintah optimis dapat melewati tantangan dan mewujudkan target pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata. Komitmen ini sekaligus menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat akan perlindungan sosial yang nyata dan berkelanjutan.