JAKARTA - Kementerian BUMN dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tengah menyiapkan skema baru untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah (MBR). Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari strategi mendukung program tiga juta rumah serta meningkatkan serapan kredit pemilikan rumah (KPR) nasional.
Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam sektor perumahan adalah besarnya angsuran yang harus dibayarkan masyarakat. Angka cicilan yang tinggi membuat masyarakat enggan atau kesulitan untuk membeli rumah. Karena itu, pemerintah dan BTN berfokus pada inovasi produk serta skema pembiayaan yang lebih terjangkau.
“Intinya, yang penting bagi pembeli rumah adalah cicilannya. Kita tengah berinovasi dengan produk agar dengan tenor lebih panjang, cicilan bisa turun hingga Rp1 juta per bulan,” ujar Kartika. Ia menambahkan bahwa jika angsuran melebihi 30% dari penghasilan, daya beli masyarakat menengah ke bawah akan terhambat. Contohnya, seseorang dengan penghasilan Rp5 juta memiliki batas maksimal angsuran Rp1,5 juta. Untuk masyarakat berpenghasilan Rp4 juta, solusi yang tepat adalah memperpanjang tenor KPR agar cicilan lebih ringan.
Efisiensi Harga dan Skema Pembiayaan
Kementerian BUMN menekankan dua aspek yang menjadi kunci keberhasilan skema KPR baru: efisiensi harga rumah dan struktur pembiayaan. “Kita berusaha membuat rumah dengan harga seefisien mungkin, namun tetap memperhatikan kualitas. Dari sisi pembiayaan, kita membuat tenor lebih panjang dan memanfaatkan skema FLPP maupun subsidi bunga,” jelas Kartika.
Selain itu, penyesuaian harga rumah subsidi juga menjadi perhatian agar kesenjangan kualitas antara rumah bersubsidi dan rumah menengah tidak terlalu jauh. Saat ini, harga rumah subsidi sekitar Rp166 juta, namun secara bertahap akan ada penyesuaian agar mencerminkan kenaikan biaya material dan konstruksi. Tujuannya adalah agar rumah bersubsidi dan rumah untuk masyarakat menengah tetap layak huni dan terjangkau.
Strategi BTN dalam Menurunkan Beban Angsuran
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menjelaskan strategi yang tengah dijalankan oleh bank untuk meningkatkan permintaan KPR. Salah satunya adalah dengan memperpanjang tenor kredit hingga 20–30 tahun, sehingga cicilan per bulan bisa turun Rp100.000–Rp200.000. Penurunan ini dinilai signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, BTN juga berupaya mengurangi biaya awal yang harus dibayar oleh konsumen. Beberapa biaya tambahan yang biasanya dibebankan, seperti DP, sedang dievaluasi agar lebih ringan, bahkan dapat diangsur. Pemerintah juga mendukung dengan menghapus PPN dan biaya BPHTB, sehingga konsumen hanya perlu membayar harga rumah itu sendiri tanpa tambahan biaya lain.
Akses dan Prospek Perumahan
Plt Direktur Utama Perum Perumnas, Tambok Setyawati, menegaskan bahwa prospek KPR, baik subsidi maupun non-subsidi, masih sangat tinggi. Namun, keberhasilan penyaluran tergantung pada inovasi produk dan kemudahan akses keuangan yang diberikan oleh bank. Perumnas bekerja sama dengan BTN untuk memastikan masyarakat menengah dan MBR dapat mengakses pembiayaan yang kompetitif.
Tambok mencontohkan proyek Perumnas Samesta Pasadana, yang telah menjual sekitar 1.500 unit dari total proyeksi 2.800 unit rumah. Proyek ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah tetap tinggi, apalagi didukung dengan akses transportasi yang memadai, seperti kereta api dan tol.
Harapan dan Dampak Skema Baru
Dengan inovasi skema KPR dan dukungan kebijakan BUMN, diharapkan lebih banyak masyarakat dapat memiliki rumah sendiri tanpa terbebani cicilan yang tinggi. Perpanjangan tenor, penyesuaian harga rumah, dan penghapusan biaya tambahan diharapkan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli rumah. Selain itu, kualitas rumah subsidi yang diperbaiki akan memberikan pengalaman tinggal yang lebih layak dan setara dengan rumah untuk masyarakat menengah.
Pendekatan ini juga menekankan keberlanjutan, di mana masyarakat dapat merencanakan keuangan jangka panjang dengan lebih mudah dan membeli rumah tanpa tekanan angsuran yang memberatkan. Dengan demikian, program KPR bukan hanya soal kepemilikan rumah, tetapi juga mendukung stabilitas finansial masyarakat berpenghasilan rendah.
Skema baru KPR yang tengah dirancang oleh BTN dan didukung Kementerian BUMN merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kepemilikan rumah di Indonesia. Dengan fokus pada cicilan terjangkau, efisiensi harga, dan kemudahan akses keuangan, diharapkan lebih banyak masyarakat menengah dan MBR dapat memiliki rumah idaman. Selain itu, kolaborasi antara BUMN, perbankan, dan pengembang properti seperti Perumnas menunjukkan sinergi positif dalam meningkatkan kualitas perumahan nasional.
Program ini tidak hanya sekadar memberi rumah, tetapi juga membangun masa depan lebih baik bagi masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah yang terjangkau, berkualitas, dan layak huni.
