JAKARTA - Upaya Indonesia menuju kemandirian energi bersih semakin konkret melalui kolaborasi dua perusahaan pelat merah, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Keduanya menggandeng Danantara, melalui nota kesepahaman (MoU) strategis dalam pengembangan energi panas bumi. Langkah ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi energi nasional dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dalam negeri, terutama panas bumi.
Indonesia diketahui memiliki potensi panas bumi mencapai 24 Giga Watt (GW), namun pemanfaatannya saat ini masih jauh dari maksimal. MoU yang ditandatangani oleh Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, di hadapan CEO Danantara, Rosan Roeslani, merupakan fondasi penting untuk mempercepat pengembangan sumber daya energi terbarukan tersebut.
Acara penandatanganan itu difasilitasi oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui PT Danantara Asset Management (Persero). Sinergi antar entitas negara ini digadang-gadang sebagai motor penggerak proyek energi bersih secara masif dan terstruktur, dengan prinsip tata kelola yang profesional dan akuntabel.
"Melalui sinergi ini, kami ingin memastikan pengelolaan aset strategis berjalan akuntabel, profesional, dan sejalan dengan standar internasional. Ini adalah fondasi penting menuju kemandirian energi Indonesia," ujar Rosan Roeslani.
Proyek kolaboratif ini mencakup banyak aspek penting, seperti perumusan skema kemitraan, pemanfaatan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dari masing-masing perusahaan, hingga pembentukan tim koordinasi bersama yang akan mengawal implementasi secara teknis dan strategis. Salah satu target utama dari kerja sama ini adalah pengembangan 19 proyek panas bumi dengan total kapasitas mencapai 530 Mega Watt (MW).
Menurut Simon Aloysius Mantiri, Pertamina akan terus memperluas peranannya dalam pemanfaatan energi panas bumi dan menjadikannya sebagai tulang punggung dalam transformasi menuju energi bersih nasional.
“Kami ingin memastikan pengelolaan WKP dilakukan secara terukur dan progresif. Kolaborasi dengan PLN dan Danantara akan menjadi motor penggerak percepatan transisi energi nasional,” tegas Simon.
Tak berhenti di nota kesepahaman induk, kerja sama ini juga ditindaklanjuti melalui penandatanganan Head of Agreements antara PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) dengan PT PLN Indonesia Power (PLNIP). Kesepakatan ini menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam proyek konkret pengembangan pembangkit listrik berbasis panas bumi. Termasuk di dalamnya adalah rencana pengadaan proyek Independent Power Producer (IPP) di dua lokasi strategis, yaitu Ulubelu BU dengan kapasitas 30 MW dan Lahendong BU dengan kapasitas 15 MW.
Langkah cepat ini tidak hanya dianggap sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan energi bersih nasional, tetapi juga sebagai strategi jangka pendek yang disebut “quick-win”, untuk mempercepat peningkatan kapasitas PGE hingga mencapai 1 GW dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun.
Darmawan Prasodjo menyoroti pentingnya optimalisasi potensi nasional yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar kedua di dunia, namun baru 10 persen yang dimanfaatkan. Ini peluang emas yang tidak boleh disia-siakan,” ujarnya.
Sinergi antara Pertamina dan PLN dengan dukungan Danantara diyakini akan membawa dampak berantai terhadap penciptaan ekosistem energi bersih dari hulu ke hilir. Dampak ini tidak hanya dirasakan dari sisi energi dan pengurangan emisi karbon, tetapi juga secara sosial-ekonomi, khususnya di daerah tempat proyek-proyek panas bumi dijalankan.
Pertamina, melalui komitmen dekarbonisasi dan dukungan terhadap target Net Zero Emission 2060, menegaskan bahwa inisiatif seperti ini merupakan bagian dari kontribusi nyata terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).
“Pertamina sebagai pemimpin transisi energi akan terus mendukung target net zero emission 2060. Setiap langkah ini adalah kontribusi nyata menuju Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Simon.
Penting untuk dicatat bahwa kerja sama ini menunjukkan bagaimana entitas BUMN dapat saling melengkapi dan bersinergi untuk menghasilkan dampak besar bagi negara. Di satu sisi, Pertamina memiliki kekuatan dalam pengelolaan sumber daya energi panas bumi, sementara PLN memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi listrik nasional. Dengan difasilitasi oleh Danantara, kolaborasi ini diharapkan bisa menembus hambatan birokrasi dan teknis yang selama ini menjadi tantangan dalam pengembangan energi terbarukan.
Secara keseluruhan, sinergi strategis ini menggambarkan arah baru dalam tata kelola energi nasional: kolaboratif, berorientasi hasil, dan menjawab tantangan perubahan iklim secara konkret. Dengan roadmap yang jelas dan target yang terukur, proyek ini bisa menjadi preseden baik bagi pengembangan energi terbarukan lain di masa mendatang.
Langkah Pertamina dan PLN melalui proyek panas bumi ini patut dicermati lebih lanjut sebagai bagian dari strategi nasional dalam menciptakan ketahanan energi jangka panjang yang bersumber dari kekayaan alam dalam negeri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
