JAKARTA - Pengangguran masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meski angka pengangguran terus menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tak lengah. Melalui berbagai kebijakan dan strategi terintegrasi, upaya menekan jumlah pengangguran terus dilakukan. Salah satu penekanan utama adalah memperkuat sinergi antara sektor pendidikan dan dunia kerja, agar lulusan lebih siap bersaing di pasar tenaga kerja.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan tanggapan pemerintah terhadap Pandangan Fraksi DPR RI atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Fokusnya adalah bagaimana APBN dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mengurangi angka pengangguran dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Sri Mulyani menyampaikan, salah satu strategi utama yang digalakkan pemerintah adalah peningkatan kualitas tenaga kerja melalui program penyelarasan pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha, yang dikenal dengan istilah link and match. Program ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di sektor industri.
“Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja sekaligus menghubungkan sektor pendidikan dengan dunia usaha, memperkuat sistem informasi pasar kerja, dan memperkuat program peningkatan kompetensi angkatan kerja,” ujar Sri Mulyani.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia tercatat mencapai 7,28 juta orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,01 juta orang merupakan lulusan perguruan tinggi. Angka ini menjadi cerminan bahwa pendidikan tinggi saja belum cukup menjamin seseorang langsung terserap ke dalam dunia kerja, terutama jika kurikulum dan pelatihan tidak disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga menekankan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pendidikan dan pelatihan, tetapi juga pada penciptaan lapangan kerja melalui penguatan sektor riil. Industri pengolahan dan sektor pertanian disebut sebagai dua sektor yang selama ini terbukti menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan pada dua sektor tersebut akan terus menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional.
Tak hanya itu, Sri Mulyani juga menyebut bahwa akselerasi investasi di sektor-sektor strategis bernilai tambah tinggi menjadi bagian penting dari solusi pengangguran. Sektor-sektor yang dimaksud mencakup industri baterai kendaraan listrik, electric vehicle (EV), kabel tembaga, aluminium, pusat data (data center), serta berbagai industri lain yang mendukung transisi energi dan ketahanan pangan nasional.
Langkah ini tidak hanya akan membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi ke arah industri yang lebih berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. Dengan mendatangkan investasi ke sektor-sektor strategis, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem industri yang inklusif serta mendukung pembangunan jangka panjang.
“Target-target itulah yang membuat pemerintah terus berupaya melakukan penguatan pada sejumlah sektor industri, sekaligus menyelaraskannya dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja di Tanah Air,” tutur Sri Mulyani.
Sebagai tambahan informasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia sempat turun menjadi 4,91 persen atau sekitar 7,47 juta orang pada Agustus 2024. Menurut Sri Mulyani, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa strategi fiskal yang tepat sasaran mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat menentukan keberhasilan pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran. Kebijakan fiskal yang disusun secara selektif dan hati-hati memungkinkan pemerintah memberikan perlindungan kepada kelompok paling rentan, sekaligus menjaga kestabilan ekonomi nasional.
“Ini menggambarkan bahwa apabila APBN digunakan secara efektif, selektif, dan hati-hati, kita akan terus mampu menjaga Indonesia dan terutama menjaga kelompok masyarakat yang paling rentan,” ungkap Sri Mulyani.
Program link and match, akselerasi investasi industri strategis, serta penguatan sektor padat karya merupakan tiga pilar utama dari strategi nasional dalam mengurangi pengangguran. Pemerintah meyakini bahwa sinergi antara pengembangan sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang dinamis.
Langkah-langkah ini juga menjadi bagian dari visi jangka panjang pemerintah untuk membangun Indonesia yang produktif, mandiri, dan berdaya saing tinggi. Dengan mendorong partisipasi aktif sektor pendidikan, pelaku usaha, serta investor dalam ekosistem pembangunan, pemerintah berharap mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
