JAKARTA - Memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan kini menjadi fokus utama pemerintah. Melalui skema Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah terus melanjutkan komitmen jangka panjangnya untuk memperkuat perlindungan sosial, terutama di tengah tekanan ekonomi pascapandemi dan kondisi sosial yang belum sepenuhnya pulih. Penyaluran bantuan sosial PKH tahap lanjutan kembali digulirkan dengan menyasar kelompok rentan dan miskin secara lebih terstruktur dan tepat sasaran.

Program ini telah terbukti menjadi tulang punggung kebijakan sosial nasional dalam menekan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan signifikan di berbagai wilayah di Indonesia.

Menjangkau dari Ibu Hamil hingga Lansia

Dalam skema terbaru yang dijalankan pada tahap lanjutan tahun 2025, bantuan PKH diberikan kepada berbagai kategori penerima yang tergolong sebagai masyarakat rentan. Sasaran bantuan meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, penyandang disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Setiap kategori tersebut memiliki besaran bantuan yang telah diatur oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan masing-masing kelompok. Skema ini tidak hanya memberi manfaat finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku, seperti mendorong anak-anak tetap bersekolah, memastikan ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, dan meningkatkan akses layanan kesehatan serta gizi anak usia dini.

Program ini berjalan dalam beberapa tahap sepanjang tahun dan dirancang agar dana bantuan langsung disalurkan ke rekening penerima manfaat melalui jaringan perbankan milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA), yaitu Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Mekanisme ini sekaligus mempercepat digitalisasi bantuan sosial serta mengurangi risiko kebocoran anggaran.

“Penyaluran bansos PKH tahap lanjutan ini mencakup pencairan bantuan untuk berbagai kategori penerima, termasuk ibu hamil, anak usia dini, siswa sekolah dasar hingga menengah, penyandang disabilitas, serta lansia. Dana bantuan akan langsung disalurkan ke rekening masing-masing penerima melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN,” demikian disampaikan dalam pernyataan resmi Kementerian Sosial.

Upaya Sistematis Atasi Kemiskinan Ekstrem

Program Keluarga Harapan bukan sekadar bentuk bantuan tunai semata. Program ini merupakan bagian dari strategi makro pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol persen sesuai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan rencana pembangunan nasional jangka menengah (RPJMN).

Melalui pendekatan kondisional, PKH menuntut penerima manfaat untuk memenuhi sejumlah kewajiban, seperti kehadiran anak di sekolah, pemeriksaan kesehatan balita, serta partisipasi aktif dalam program posyandu. Ini menjadi pendekatan yang tidak hanya memberikan "ikan", tetapi juga "kail" dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas hidup penerima manfaat.

Sebagai program yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade, PKH telah mengalami berbagai penyempurnaan, termasuk dalam hal integrasi data melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan penggunaan aplikasi digital untuk monitoring dan evaluasi. Langkah ini memungkinkan pelaksanaan program menjadi lebih transparan, terukur, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Distribusi Merata dan Akuntabel

Distribusi dana bantuan melalui HIMBARA memungkinkan proses pencairan yang cepat dan aman. Setiap penerima memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terintegrasi dengan sistem perbankan nasional, sehingga mereka bisa menarik dana secara mandiri dari ATM, agen bank, atau e-warong.

Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak desa dan kelurahan untuk memastikan bahwa tidak ada data ganda, penyimpangan penerima, atau kesalahan sasaran. Mekanisme verifikasi dan validasi data rutin dilakukan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial kabupaten/kota.

"Program Keluarga Harapan bukan hanya membantu dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial. Banyak keluarga kini mulai memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan karena persyaratan program ini," ujar salah satu pendamping PKH di wilayah Jawa Barat.

Di sisi lain, Kementerian Sosial juga meningkatkan kapasitas para pendamping agar mampu memberikan dukungan bukan hanya administrasi, tetapi juga secara emosional dan motivasional, khususnya kepada keluarga penerima manfaat yang menghadapi berbagai tekanan psikososial.

Tantangan dan Harapan

Meskipun program ini telah memberikan banyak dampak positif, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kesenjangan digital di beberapa daerah terpencil yang membuat akses terhadap informasi dan transaksi bantuan masih terkendala.

Selain itu, peningkatan literasi keuangan bagi penerima manfaat juga menjadi hal penting agar dana yang diterima benar-benar digunakan untuk kebutuhan prioritas, bukan konsumsi yang tidak produktif.

Pemerintah juga tengah menjajaki sinergi antara PKH dan program lain seperti Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Indonesia Pintar (PIP) agar tercipta ekosistem perlindungan sosial yang lebih solid dan efisien.

Di tengah kondisi sosial yang dinamis, PKH menjadi simbol bahwa negara hadir dan peduli terhadap lapisan masyarakat yang paling rentan. Ketika program ini dikawal dengan baik dan partisipasi masyarakat meningkat, maka tujuannya untuk menciptakan generasi sehat, cerdas, dan mandiri akan semakin mendekati kenyataan.

Melalui lanjutan penyaluran bansos PKH, pemerintah mempertegas bahwa perlindungan sosial adalah fondasi penting dalam pembangunan manusia Indonesia. Bantuan yang tersalur tepat sasaran bukan hanya mengurangi angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga menciptakan transformasi sosial dalam jangka panjang.

Dengan dukungan infrastruktur digital perbankan HIMBARA, peran aktif pendamping, serta peningkatan kesadaran masyarakat, Program Keluarga Harapan diharapkan terus menjadi instrumen kunci dalam mewujudkan Indonesia yang lebih adil, sejahtera, dan inklusif.