JAKARTA - Aceh Singkil kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang menghimpit ekonomi rumah tangga, yaitu melonjaknya harga gas elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram. Lonjakan harga ini tidak hanya membebani kantong masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga memperlihatkan persoalan mendasar terkait distribusi dan pengawasan gas bersubsidi yang belum kunjung terselesaikan.

Per 1 Juli 2023, harga elpiji 3 kg di sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil melonjak tajam hingga menyentuh Rp40.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang seharusnya berkisar Rp18.000-Rp20.000 per tabung, sesuai ketetapan pemerintah. Kenaikan ini membuat banyak warga harus merogoh kocek lebih dalam hanya untuk memenuhi kebutuhan memasak sehari-hari.

“Sekarang harga gas sudah Rp40.000 per tabung. Biasanya saya beli Rp25.000 sampai Rp30.000, ini sudah sangat memberatkan,” keluh Nurhalimah, seorang ibu rumah tangga di Aceh Singkil.

Kondisi ini tidak hanya memicu keresahan, tetapi juga menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat akan adanya praktik permainan harga di jalur distribusi gas subsidi. Di banyak tempat, elpiji subsidi yang seharusnya terjangkau justru dijual dengan harga selangit di tingkat pengecer atau warung-warung kecil, terutama di Kecamatan Singkil Utara dan sekitarnya.

Roni Syehrani, warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, menuturkan bahwa kelangkaan pasokan dan lemahnya pengawasan menjadi biang kerok utama yang membuat harga elpiji 3 kg terus meroket. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini sudah berlangsung selama beberapa pekan terakhir.

“Lonjakan harga terjadi di tingkat pengecer. HET yang ditetapkan pemerintah jauh lebih rendah, tapi warga harus beli dua kali lipat lebih mahal. Ini karena pasokan tidak lancar dan tidak ada pengawasan ketat. Banyak warga mengeluhkan situasi ini,” ujar Roni.

Dugaan adanya penimbunan dan penyimpangan distribusi gas elpiji kian menguat karena fenomena harga yang melonjak secara seragam di banyak lokasi. Warga mendesak agar pemerintah daerah segera melakukan langkah konkret untuk menertibkan distribusi gas bersubsidi, termasuk sidak ke agen dan pengecer yang diduga menahan pasokan atau menjual dengan harga tak wajar.

Selain mendesak pemerintah daerah, masyarakat juga berharap keterlibatan aparat penegak hukum dalam pengawasan distribusi gas elpiji bersubsidi. Ketegasan dalam menindak oknum yang sengaja bermain di rantai distribusi dinilai akan membuat harga gas kembali stabil dan sesuai dengan HET.

Menurut Nurhalimah, kenaikan harga gas ini menambah beban biaya rumah tangga, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok lainnya. “Kami hanya berharap pemerintah benar-benar hadir. Jangan biarkan kami harus terus bayar mahal hanya untuk masak,” tuturnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah daerah Aceh Singkil maupun Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat terkait upaya yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti lonjakan harga gas subsidi ini.

Kondisi serupa bukan kali pertama terjadi di Aceh Singkil. Setiap kali pasokan gas terganggu, harga di tingkat pengecer langsung melambung tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan jalur distribusi, mulai dari agen hingga ke tangan pengecer, masih sangat lemah. Padahal, elpiji 3 kg merupakan program subsidi pemerintah yang tujuannya untuk membantu keluarga kurang mampu.

Pemerintah melalui Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebenarnya sudah mengatur formula harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, termasuk gas elpiji, agar distribusi dan harga di pasaran tetap terjaga sesuai HET. Namun implementasi di lapangan kerap jauh dari harapan karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas.

Di sisi lain, distribusi gas elpiji bersubsidi memang memiliki tantangan tersendiri, terutama di wilayah terpencil seperti Aceh Singkil. Kondisi geografis dan keterbatasan sarana transportasi kerap dimanfaatkan oknum tertentu untuk menahan pasokan dan kemudian melepasnya ke pasar dengan harga lebih mahal.

Untuk itu, sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai bahwa pemerintah daerah seharusnya memiliki sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan distribusi gas bersubsidi berjalan lancar dan sesuai aturan. Selain itu, keterlibatan Satgas Pangan di tingkat daerah juga dinilai penting untuk memastikan distribusi bahan pokok bersubsidi, termasuk elpiji 3 kg, tidak diselewengkan.

Masyarakat Aceh Singkil menaruh harapan besar agar pemerintah daerah segera turun tangan dengan langkah konkret, mulai dari sidak mendadak ke agen dan pengecer, memastikan pasokan aman, hingga menindak tegas oknum yang mencoba mempermainkan harga. Karena tanpa langkah nyata, harga elpiji 3 kg akan terus menjadi persoalan berulang yang menyengsarakan masyarakat kecil.

“Kalau pemerintah serius, pasti bisa. Kita hanya ingin harga gas kembali normal. Kami butuh gas ini untuk masak setiap hari, bukan barang mewah,” pungkas Roni menegaskan harapan warga.