JAKARTA - Upaya pemerintah dalam mewujudkan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali diperlihatkan secara konkret. Pada Minggu 29 JUNI 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyerahkan kunci rumah kepada 32 penerima manfaat BSI KPR Sejahtera di Jakarta. Momen ini menjadi simbol keberhasilan sinergi antara lembaga pemerintah dan sektor keuangan syariah dalam menghadirkan solusi pembiayaan rumah pertama bagi rakyat kecil.
Seremoni penyerahan kunci itu turut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI) Anggoro Eko Cahyo. Hadirnya para pemangku kepentingan dari lintas sektor tersebut menandai pentingnya kolaborasi dalam mendukung kebijakan perumahan nasional.
Rumah Pertama: Awal Mimpi Sejuta Warga
Program BSI KPR Sejahtera merupakan bagian dari skema pembiayaan rumah subsidi yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema ini memungkinkan mereka memiliki rumah dengan cicilan ringan, tenor panjang, dan bunga atau margin tetap. Dalam banyak kasus, program semacam ini menjadi satu-satunya jalan bagi keluarga muda atau pekerja informal untuk mengakses rumah pertama.
Dengan penyerahan kunci secara langsung oleh Menteri PKP, ke-32 penerima manfaat tak hanya mendapatkan fisik rumah, tetapi juga pengakuan bahwa negara hadir menjawab kebutuhan dasar mereka. Ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak.
“Hari ini, negara hadir secara nyata. Kami tidak sekadar menyusun kebijakan di atas meja, tetapi turun langsung memastikan bahwa masyarakat bisa mewujudkan mimpi memiliki rumah sendiri,” ujar Maruarar Sirait dalam sambutannya.
BP Tapera, BSI, dan BPS dalam Satu Irama
Keberhasilan realisasi KPR Sejahtera tak lepas dari peran BP Tapera sebagai lembaga pengelola tabungan perumahan, yang mengelola dana simpanan peserta secara aman dan akuntabel. Dana inilah yang menjadi basis pembiayaan bagi program perumahan, termasuk kolaborasi dengan perbankan seperti BSI.
Heru Pudyo Nugroho dari BP Tapera menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan dana peserta. Menurutnya, setiap rupiah yang disalurkan harus benar-benar kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi para pekerja, terutama mereka yang selama ini kesulitan mengakses skema pembiayaan konvensional.
Sementara itu, BSI sebagai bank pelaksana memiliki peran penting dalam menjembatani aspek teknis pembiayaan, mulai dari penilaian kelayakan kredit, penyaluran dana, hingga edukasi keuangan bagi nasabah.
“Kami di BSI tidak sekadar memberi kredit. Kami membangun hubungan, membimbing nasabah agar benar-benar memahami dan mampu menjalankan kewajibannya dalam jangka panjang,” jelas Anggoro Eko Cahyo.
Di sisi lain, BPS memiliki kontribusi dalam bentuk data akurat terkait kebutuhan dan persebaran permintaan hunian. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menekankan pentingnya pendekatan berbasis data agar kebijakan perumahan tidak salah sasaran. Menurutnya, masih banyak MBR di kota besar seperti Jakarta yang belum terjangkau program subsidi karena ketimpangan informasi dan keterbatasan akses.
Strategi Pemerintah Hadapi Tantangan Backlog
Salah satu persoalan utama perumahan di Indonesia adalah tingginya angka backlog, atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dan yang tersedia. Per akhir 2024, backlog perumahan nasional diperkirakan masih berada di angka lebih dari 10 juta unit. Kondisi ini diperparah dengan kenaikan harga tanah, inflasi material bangunan, serta urbanisasi yang cepat.
Menteri Maruarar menyatakan bahwa pihaknya sedang merumuskan kebijakan akseleratif untuk mendorong percepatan pembangunan rumah bersubsidi dan memperluas cakupan pembiayaan. Program seperti KPR Sejahtera akan terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai lembaga perbankan, baik konvensional maupun syariah.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Ini kerja besar. Tapi kalau semua lembaga bersatu, pemerintah, bank, lembaga statistik, dan masyarakat, saya yakin kita bisa mengatasi backlog perumahan dalam satu dekade ke depan,” katanya optimistis.
Harapan Baru untuk Rakyat
Bagi para penerima rumah, program ini bukan sekadar bantuan ekonomi, tetapi simbol harapan dan kemajuan hidup. Salah seorang penerima manfaat yang hadir dalam acara penyerahan kunci menyatakan bahwa ini adalah titik balik dalam hidup keluarganya.
“Dulu saya tinggal di kontrakan sempit. Sekarang, anak saya punya kamar sendiri. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada semua pihak,” ujarnya sambil menahan haru.
Program seperti BSI KPR Sejahtera membuktikan bahwa sistem subsidi bukan semata-mata beban fiskal, melainkan investasi sosial jangka panjang. Dengan rumah yang layak, keluarga akan memiliki fondasi yang kokoh untuk meningkatkan kualitas hidup, pendidikan anak, dan produktivitas ekonomi.
Penutup: Kolaborasi Jadi Kunci Mewujudkan Hunian Layak
Penyerahan kunci rumah kepada 32 penerima BSI KPR Sejahtera di Jakarta menjadi momen penting yang menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah, perbankan, dan lembaga pengelola dana perumahan dapat berjalan efektif. Ketika data akurat, kebijakan tepat, dan pembiayaan terjangkau dipadukan dalam satu sistem, maka hak atas rumah bukan lagi sekadar impian bagi masyarakat kecil.
Langkah ini perlu terus direplikasi di kota-kota lain dengan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi lokal. Jika seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu arah, maka misi menyediakan satu juta rumah per tahun bukan mustahil untuk dicapai.
