JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia langsung merespons cepat bencana tanah longsor yang terjadi di Kota Ambon, Maluku, pada Minggu 08 JUNI 2025. Bencana ini menyebabkan puluhan warga terdampak dan menimbulkan gangguan akses jalan penting akibat pohon tumbang yang menutup ruas Jalan Dr Latumeten.

Menurut data awal, sebanyak 80 warga terdampak bencana tersebut, sementara satu korban yang sempat tertimbun berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Tim Kementerian Sosial telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan asesmen awal serta pendataan mendetail mengenai dampak bencana dan kebutuhan masyarakat.

Tanggap Darurat Kementerian Sosial di Lokasi Bencana

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kemensos, Masryani Mansyur, menyampaikan bahwa penanganan bencana tanah longsor ini berjalan cepat dan terkoordinasi. “Sesaat setelah kejadian, Gus Menteri Sosial langsung memerintahkan kami untuk bergerak. Kami segera berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Provinsi Maluku guna mempercepat penanganan bencana,” ujar Masryani dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin 09 JUNI 2025.

Selain melakukan pendataan korban dan kondisi wilayah, tim Kemensos juga membantu proses pembersihan pohon tumbang yang menghalangi akses di Jalan Dr Latumeten. Jalan tersebut merupakan jalur vital penghubung yang sangat penting bagi mobilitas warga dan distribusi bantuan.

Dampak dan Penanganan Korban Tanah Longsor

Tanah longsor yang terjadi pada Minggu sore menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar serta mengganggu aktivitas masyarakat setempat. Hingga kini, petugas terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Tim gabungan dari Kemensos, Dinas Sosial Maluku, dan relawan Tagana aktif melakukan identifikasi kebutuhan mendesak, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, hingga pelayanan psikososial.

Masryani menegaskan bahwa perlindungan sosial menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini. “Kami pastikan seluruh korban mendapatkan bantuan sosial yang memadai. Selain itu, upaya pemulihan psikologis juga kami prioritaskan agar masyarakat bisa kembali bangkit setelah mengalami trauma akibat bencana,” katanya.

Koordinasi Antar Lembaga untuk Penanganan Optimal

Penanganan bencana di Kota Ambon ini melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah dan pusat. Kementerian Sosial bekerjasama dengan Dinas Sosial Maluku, Tagana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta unsur kepolisian dan TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan dan evakuasi.

Koordinasi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan penanganan darurat dan mitigasi risiko lebih lanjut. Kepala Dinas Sosial Maluku juga telah mengerahkan personel untuk mendukung tim Kemensos dalam menjalankan tugas di lapangan.

Peran Tagana dalam Penanganan Bencana

Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebagai garda terdepan penanganan sosial bencana turut aktif melakukan respon cepat di lokasi tanah longsor. Mereka terlibat langsung dalam evakuasi korban, pendataan keluarga terdampak, serta pendistribusian bantuan bahan pokok dan kebutuhan dasar lainnya.

Tagana juga bertugas memberikan pendampingan psikososial kepada korban dan keluarga yang terdampak, membantu meringankan beban trauma serta menjaga kestabilan mental masyarakat pasca-bencana.

Pentingnya Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Kejadian tanah longsor di Kota Ambon mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di wilayah rawan bencana. Pemerintah daerah bersama masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi longsor, terutama pada musim hujan dengan curah hujan tinggi seperti saat ini.

Masryani Mansyur mengingatkan agar penanganan bencana tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif melalui edukasi kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem peringatan dini, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

“Kita harus belajar dari bencana ini untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan infrastruktur agar dampak bencana dapat diminimalkan di masa depan,” ujarnya.

Harapan dan Dukungan Pemerintah Pusat

Kementerian Sosial berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan menyediakan dukungan maksimal bagi warga terdampak tanah longsor di Kota Ambon. Bantuan sosial, logistik, serta pelayanan rehabilitasi sosial akan terus didistribusikan sesuai dengan kebutuhan yang terdata di lapangan.

Selain itu, Kemensos juga membuka komunikasi terbuka dengan Pemerintah Provinsi Maluku serta pemerintah kabupaten/kota terkait guna memastikan penanganan pasca-bencana berjalan efektif dan terintegrasi.

Kondisi Terbaru dan Langkah Selanjutnya

Hingga Senin 09 JUNI 2025, akses Jalan Dr Latumeten yang sempat tertutup akibat pohon tumbang telah mulai dibersihkan dan bisa dilalui kendaraan kecil. Namun, kondisi tanah di sekitar lokasi masih rentan dan memerlukan pengawasan ketat. Tim teknis bersama BPBD setempat akan melakukan evaluasi risiko lanjutan untuk mencegah longsor susulan.

Selain itu, penyiapan lokasi pengungsian darurat dan fasilitas kesehatan juga menjadi prioritas agar kebutuhan dasar korban dapat terpenuhi selama masa pemulihan.

Bencana tanah longsor di Kota Ambon pada 8 Juni 2025 menimbulkan dampak signifikan bagi puluhan warga dan infrastruktur. Respon cepat dari Kementerian Sosial dan sinergi dengan berbagai lembaga terkait menjadi kunci utama dalam penanganan dan pemulihan pasca-bencana.

Pemerintah berkomitmen untuk memberikan perlindungan sosial dan dukungan penuh kepada masyarakat terdampak agar mereka dapat kembali beraktivitas normal secepat mungkin. Kejadian ini juga menjadi pengingat pentingnya penguatan kesiapsiagaan bencana dan mitigasi risiko di wilayah rawan untuk mengurangi potensi kerugian di masa mendatang.