JAKARTA — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui dunia usaha Indonesia. Sejumlah sektor strategis seperti e-commerce, perhotelan, dan ritel mulai melakukan efisiensi besar-besaran yang berdampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah langkah TikTok Shop, unit e-commerce milik ByteDance Ltd., yang tengah mempersiapkan PHK terhadap ratusan pekerja di Indonesia. Langkah ini dilakukan setelah proses akuisisi operasional Tokopedia tahun lalu, sebagai bagian dari upaya memangkas biaya dan merampingkan struktur organisasi.
Dikutip dari Bloomberg, pemangkasan dilakukan di seluruh unit operasional e-commerce seperti logistik, pemasaran, pergudangan, dan manajemen operasional. Sumber yang mengetahui isu ini mengatakan bahwa pengurangan tenaga kerja dijadwalkan berlangsung pada Juli mendatang.
Seorang juru bicara TikTok menyatakan bahwa perusahaan secara berkala meninjau kebutuhan bisnis dan menyesuaikan struktur untuk memperkuat organisasi. “Kami terus berinvestasi di Tokopedia dan Indonesia sebagai bagian dari strategi kami untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Penggabungan TikTok Shop dan Tokopedia awalnya mempekerjakan sekitar 5.000 karyawan di Indonesia. Namun, dengan pengurangan ini, jumlah tersebut menyusut hingga hanya sekitar 2.500 orang—hampir separuh dari total sebelumnya.
Tak hanya TikTok Shop, Shopee juga disebut telah melakukan langkah efisiensi serupa. Sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, platform e-commerce milik Sea Group ini melakukan dua kali relokasi operasional ke Yogyakarta, wilayah dengan upah minimum lebih rendah dibandingkan Jakarta.
Deputy Director of Public Affairs Shopee, Radynal Nataprawira, membenarkan bahwa langkah relokasi dilakukan demi efisiensi operasional. “Saat itu, ada proses relokasi tim untuk menciptakan proses kerja yang lebih efisien karena sebagian tim operasional sudah ditempatkan di daerah tersebut sejak tahun lalu,” jelasnya kepada Bisnis Indonesia.
Shopee membantah telah melakukan PHK massal, namun mengakui bahwa kebijakan ini telah berdampak pada ribuan karyawan dalam dua tahun terakhir.
Industri Perhotelan Tak Luput dari Ancaman
Selain sektor digital, industri perhotelan juga mulai merasakan tekanan. Survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta menunjukkan bahwa 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian kamar secara signifikan.
“Sebanyak 70% responden menyatakan akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan jika kondisi ini terus berlangsung,” ungkap Ketua Umum BPD PHRI Jakarta, Sutrisno Iwantono.
Lebih lanjut, Sutrisno menjelaskan bahwa sekitar 90% hotel sudah melakukan pengurangan pekerja harian dan 36,7% bersiap mengurangi staf tetap. “Itu akan berkisar sekitar 10%-30% jumlah karyawan dari masing-masing hotel akan dikurangi apabila tidak ada upaya-upaya untuk memperbaiki,” tegasnya.
Pemerintah Siapkan Strategi Serap Tenaga Kerja
Menyikapi ancaman gelombang PHK ini, pemerintah mengambil sejumlah langkah antisipatif. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyatakan bahwa berbagai upaya telah dilakukan untuk menyerap tenaga kerja dan mencegah lonjakan pengangguran.
“Kita tetap optimistis,” ujar Yassierli. Ia menambahkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini digulirkan pemerintah memiliki potensi besar dalam menyerap angkatan kerja, khususnya lulusan baru.
Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan program MBG akan membuka sekitar 90.000 lapangan kerja. Dengan dibentuknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan dibutuhkan setidaknya 30.000 tenaga kerja lulusan sarjana dari berbagai bidang seperti gizi, akuntansi, dan manajemen.
Tak hanya itu, proyek unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yakni Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), juga disiapkan sebagai solusi jangka panjang penyediaan lapangan kerja di pedesaan. Pemerintah berencana membentuk 80.000 Kopdes yang akan diluncurkan pada 12 Juli 2025.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), setiap koperasi akan mempekerjakan minimal 25 orang. “Diharapkan minimal kalau Kopdes sudah terbentuk, maka di desa-desa itu akan tercipta 2 juta lapangan pekerjaan,” ujarnya dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional.
“Jadi orang desa tidak perlu lagi ke kota, nganggur, bahkan ikut jadi preman misalnya atau apa. Karena di desa-desa nanti akan tercipta lapangan pekerjaan,” lanjut Zulhas.
Job Fair dan Peluang Baru di Tengah Ancaman PHK
Selain program strategis jangka panjang, Kementerian Ketenagakerjaan juga menggelar Job Fair 2025. Acara ini menawarkan lebih dari 53.000 lowongan kerja dari berbagai sektor dan perusahaan.
Langkah serupa juga terus dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi guna mengurangi beban akibat peningkatan angka PHK. Menurut data BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah memproyeksikan sekitar 280.000 pekerja berpotensi menjadi korban PHK sepanjang 2025.
Meski badai PHK masih membayangi, berbagai program mitigasi dan intervensi aktif diharapkan mampu meredam dampaknya, dan membuka jalan baru bagi pemulihan ekonomi nasional dari sektor ketenagakerjaan.
