JAKARTA - Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti perumahan, data terbaru menunjukkan tren yang menggembirakan. Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencatat peningkatan signifikan. Realisasi penyaluran rumah subsidi mencapai angka 129.773 unit hingga pertengahan tahun ini melonjak tajam sebesar 50,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan optimismenya terhadap capaian program strategis ini. Menurutnya, FLPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui akses terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkualitas.
“Saya tetap optimis bahwa target KPR FLPP tahun 2025 sebanyak 350.000 unit rumah bisa tercapai pada tahun ini,” tegas Maruarar. Ia juga menyebut bahwa program KPR FLPP menjadi bentuk nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, dengan memudahkan kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat MBR.
Salah satu keunggulan KPR FLPP adalah skema pembiayaannya yang meringankan beban masyarakat. Dengan uang muka rendah dan cicilan tetap sepanjang masa tenor, program ini membuka kesempatan luas bagi banyak orang untuk memiliki rumah layak. "Dengan uang muka yang terjangkau, angsuran KPR yang tetap selama masa tenor tentunya akan sangat membantu masyarakat untuk bisa membeli rumah subsidi. Inilah saatnya rakyat Indonesia bisa memiliki rumah subsidi," ujar Maruarar.
Lebih lanjut, pemerintah juga mempertimbangkan efisiensi dalam implementasi program. Salah satu usulan yang sempat disampaikan oleh Menteri PKP adalah mempertimbangkan desain rumah subsidi agar lebih hemat lahan namun tetap fungsional dan layak huni.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho membeberkan capaian kinerja FLPP dari sisi teknis. Ia menyebut bahwa realisasi Semester I 2025 mencapai 120.976 unit rumah, meningkat 44,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 83.720 unit. Peningkatan tersebut menunjukkan efektivitas koordinasi antara BP Tapera, Kementerian PKP, serta lembaga perbankan yang menjadi mitra penyalur FLPP.
"Pertumbuhan Realisasi Triwulan I yakni tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 1.173,8 persen. Sedangkan untuk triwulan II mengalami penurunan sebesar 15,6 persen karena ada perubahan prioritas di kalangan masyarakat karena adanya peringatan hari raya keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha," ungkap Heru.
Meskipun sempat mengalami pelambatan di triwulan kedua, secara keseluruhan tren pertumbuhan tetap positif. Hal ini terlihat di mana jumlah unit rumah subsidi yang disalurkan meningkat dari 85.956 unit pada tahun sebelumnya menjadi 129.773 unit di tahun berjalan.
Rinciannya pun cukup menarik untuk disimak. Penyaluran FLPP pada Januari tercatat sebanyak 2.633 unit, meningkat pesat di bulan Maret dengan 42.443 unit. Di bulan April, penyaluran mencapai 29.013 unit, sementara Mei dan Juni masing-masing mencatatkan 14.988 dan 23.102 unit. Hingga pertengahan Juli, terdapat 8.797 unit rumah yang sudah disalurkan ke masyarakat melalui skema ini.
Lebih menarik lagi, data BP Tapera menunjukkan bahwa FLPP tidak hanya diserap secara luas oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh kelompok profesi tertentu yang selama ini masuk dalam kategori MBR. Tiga profesi terbanyak yang memanfaatkan program ini adalah buruh sebanyak 36.376 orang, guru 4.265 orang, dan tenaga kesehatan masyarakat 3.921 orang. Hal ini menunjukkan bahwa FLPP telah menyasar kelompok-kelompok strategis dalam sektor informal dan pelayanan publik.
Program KPR FLPP juga memiliki implikasi lebih luas dalam mendukung perekonomian nasional. Selain menjadi solusi atas backlog perumahan, sektor ini juga menggerakkan industri turunannya seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan pembiayaan. Pemerintah berharap, percepatan realisasi FLPP dapat menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional, terutama dari sektor properti yang padat karya.
Dengan lonjakan realisasi di semester pertama, pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk mempertahankan momentum hingga akhir tahun. Hal ini memerlukan penguatan sinergi antara regulator, pengembang, bank pelaksana, serta pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah juga terus mendorong penyederhanaan proses perizinan, pemangkasan waktu akad, hingga digitalisasi sistem penyaluran bantuan agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Maruarar menekankan bahwa penyediaan rumah layak bukan semata persoalan teknis, tetapi menjadi bagian dari visi besar pemerintah dalam membangun peradaban yang lebih adil. Dengan tempat tinggal yang layak, masyarakat akan memiliki fondasi kuat untuk tumbuh, berdaya saing, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
“Ini bukan hanya soal bangunan rumah, tapi juga soal martabat dan masa depan keluarga Indonesia,” pungkasnya.