JAKARTA - Keselamatan dan kenyamanan penumpang kapal penyeberangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perhatian serius. Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim, secara tegas mengangkat isu terkait kelayakan kapal yang melayani rute Pelabuhan Poto Tano di Sumbawa menuju Kayangan di Pulau Lombok. Dalam pandangannya, sejumlah kapal penumpang yang beroperasi di jalur strategis tersebut sudah menunjukkan tanda-tanda tidak layak pakai.
Rute penyeberangan Poto Tano – Kayangan menjadi salah satu jalur vital yang menghubungkan dua pulau utama di NTB. Melalui jalur ini, ribuan penumpang dan barang dipindahkan setiap harinya, memainkan peran penting dalam mobilitas masyarakat dan perekonomian lokal. Oleh sebab itu, kualitas armada yang digunakan harus selalu dijaga agar perjalanan aman dan nyaman.
Abdul Rahim mengingatkan bahwa kondisi kapal yang buruk bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan para penumpang. Ia pun meminta Dinas Perhubungan NTB untuk mengambil langkah cepat dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh kapal yang beroperasi di rute tersebut.
“Ini bukan hal yang bisa diabaikan. Keamanan dan keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Dishub harus segera turun tangan melakukan pengecekan, agar kapal-kapal yang tidak memenuhi standar bisa diperbaiki atau diganti,” tegas Abdul Rahim.
Kritikan ini muncul di tengah peningkatan kebutuhan transportasi laut di NTB, terutama di jalur penyeberangan yang padat aktivitasnya. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penumpang yang menggunakan layanan kapal penyeberangan Poto Tano – Kayangan terus bertambah, sehingga armada harus mampu melayani dengan aman dan efisien.
Selain itu, kualitas kapal yang prima juga berpengaruh pada kepercayaan masyarakat dalam memilih moda transportasi laut. Jika kapal-kapal yang beroperasi dalam kondisi memprihatinkan, hal ini dapat menurunkan minat masyarakat dan bahkan berpotensi mengganggu kelancaran arus barang dan penumpang.
Abdul Rahim juga menggarisbawahi perlunya sinergi antara pihak regulator, operator kapal, dan masyarakat untuk menjaga standar keselamatan pelayaran. Dishub NTB diharapkan tidak hanya melakukan inspeksi rutin, tetapi juga menetapkan regulasi yang tegas terkait kelayakan kapal dan pengawasan yang efektif.
Lebih jauh, pengawasan ini juga harus melibatkan aspek teknis seperti mesin kapal, alat keselamatan seperti pelampung dan sekoci, serta kondisi fisik kapal secara menyeluruh. Semua elemen tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor krusial untuk memastikan kapal dapat beroperasi tanpa risiko berlebih.
Selain fokus pada aspek teknis kapal, penting juga untuk memperhatikan kapasitas dan manajemen operasional yang diterapkan oleh operator kapal. Kepatuhan terhadap aturan muatan maksimum dan jadwal keberangkatan harus menjadi perhatian agar tidak terjadi overloading yang dapat memperbesar risiko kecelakaan.
Permintaan Abdul Rahim juga didukung oleh masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kondisi kapal yang tidak memadai. Beberapa penumpang mengeluhkan ketidaknyamanan selama perjalanan, seperti kursi yang sudah usang, ventilasi yang kurang, hingga kebersihan kapal yang kurang terjaga.
Sebagai salah satu tokoh masyarakat dan wakil rakyat, Abdul Rahim berkomitmen untuk terus memperjuangkan keselamatan transportasi laut di NTB. Ia menegaskan bahwa keselamatan penumpang tidak boleh dikompromikan demi alasan ekonomi atau operasional.
Kapal penyeberangan yang aman dan layak bukan hanya soal fisik kapal, melainkan juga soal kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pembenahan armada harus dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Menjaga keselamatan di jalur laut, khususnya di rute Poto Tano – Kayangan, juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan sektor transportasi laut sebagai tulang punggung konektivitas antar pulau di Indonesia. Kapal yang layak dan terawat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan hal tersebut.
Dalam konteks ini, peran Dishub NTB sangat vital sebagai regulator dan pengawas utama. Abdul Rahim berharap Dishub dapat bekerja dengan profesional dan transparan, melibatkan berbagai pihak terkait untuk melakukan perbaikan segera.
Ke depan, pengawasan terhadap kelayakan kapal penyeberangan harus menjadi agenda rutin dan prioritas, bukan hanya sekedar formalitas administrasi. Dengan langkah serius ini, diharapkan kejadian kecelakaan atau gangguan operasional yang disebabkan oleh kapal tidak layak dapat diminimalisir.
Selain itu, pemberdayaan teknologi dan penerapan standar keselamatan modern juga menjadi rekomendasi yang tidak kalah penting. Investasi pada peralatan navigasi, pelatihan awak kapal, serta sistem manajemen risiko harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman.
Akhirnya, aspirasi dari Abdul Rahim ini diharapkan menjadi momentum bagi semua pemangku kepentingan untuk berkolaborasi menjaga kualitas dan keselamatan transportasi laut di NTB. Dengan armada kapal yang aman dan nyaman, mobilitas masyarakat antar pulau akan terjamin, mendukung pembangunan dan kemajuan daerah secara berkelanjutan.